SuaraJogja.id - Dinas Pariwisata (Dispar) DIY menilai banyaknya peristiwa kejahatan jalanan atau yang kerap disebut klitih dapat memberi dampak buruk bagi sektor pariwisata. Diperlukan tindakan tegas bagi para pelaku guna mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali.
Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Raharjo menyatakan bahwa maraknya kejahatan jalanan yang kembali muncul di Jogja berpotensi merugikan sektor pariwisata itu sendiri. Terlebih saat ini industri pariwisata di DIY tengah perlahan-lahan bangkit setelah diterpa pandemi Covid-19.
"Saya kira klitih ini kontradiktif dengan apa yang dilakukan oleh sektor pariwisata," kata Singgih saat dikonfirmasi awak media, Selasa (5/4/2022).
Menurut Singgih, di sektor pariwisata sendiri perlu memperhatikan kenyamanan, keramahan hingga keamanan bagi para wisatawan. Namun dengan kondisi kejahatan jalanan yang meningkat rasa khawatir dari calon wisatawan pun akan muncul.
Padahal di sisi lain, pihaknya sudah sangat menjaga benar-benar pertumbuhan di sektor pariwisata saat pandemi Covid-19 ini. Terlebih bersama stakeholder terkait menjaga Jogja agar tetap aman dan nyaman untuk dikunjungi.
"Saya yakin kemudian wisatawan juga akan merasakan tidak nyaman dan tidak aman ya jika berkunjung ke Jogja (akibat aksi kejahatan jalanan)," ucapnya.
Solusi yang bisa dilakukan, kata Singgih adalah dengan penindakan tegas kepada para pelaku. Sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang merugikan banyak orang bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.
Ia menyatakan bahwa aksi kejahatan jalanan itu tidak bisa dibenarkan karena memang sudah melawan hukum. Sehingga harus dibasmi secara tuntas dan diantisipasi lagi kemunculannya.
"Kalau tidak ditindak tegas saya kira nanti akan berkelanjutan ya. Jadi, harus ada upaya-upaya tidak hanya dari pemerintah tapi peran serta masyarakat dalam mencegah klitih juga sangat berperan signifikan," tandasnya.
Baca Juga: Probable Omicron Terdeteksi, Dinas Pariwisata DIY Belum Berencana Tutup Pariwisata
Sosiolog Kriminal UGM Suprapto menyoroti kurangnya integrasi antar lembaga terkait khususnya peran keluarga itu sendiri. Upaya yang dilakukan kepolisian hingga pemerintah daerah akan sia-sia jika tidak didukung oleh peran keluarga itu sendiri.
Berita Terkait
-
Berkaca dari Menteri Pariwisata, Pentingkah Pejabat Publik Kuasai Public Speaking?
-
Apa Pekerjaan Widi Wardhana Sebelum Jadi Menpar? Kualitas Public Speaking Ramai Disorot
-
Psikolog Lita Gading Kritik Tajam Kemampuan Bicara Menteri Pariwisata Widiyanti di Depan Umum
-
Grogi Berbahasa Inggris, Harta Kekayaan Menteri Pariwisata Widiyanti Sentuh Rp 5,4 Triliun
-
Kemampuan Bahasa Inggris Menpar Widiyanti Dicibir, Padahal Lulusan Universitas Bergengsi California
Tag
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan