Isi Ceramah Tarawih di Masjid Kampus UGM, Ganjar Singgung Soal Desa Wadas

SuaraJogja.id - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyinggung berbagai persoalan yang dihadapinya selama sembilan tahun masa jabatannya. Salah satu yang masih hangat diperbincangkan yakni proyek tambang di Desa Wadas.

Sejumlah persoalan itu disampaikan Ganjar saat mengisi ceramah tarawih di Masjid Kampus UGM pada Rabu (6/4/2022) malam.

Persoalan yang dihadapi itu mulai dari awal saat ia menjabat sebagai Gubernur, masalah pabrik semen di Rembang, proyek jalan tol, serta PLTU Batang.

"Kebetulan exercise saya cukup banyak mulai dari Gubernur baru menyelesaikan soal semen Rembang demonya sampai ke UGM, PLTU Batang, jalan tol dan terakhir yang Wadas," kata Ganjar.

Baca Juga: Spanduk Soal Wadas Terbentang di Masjid Kampus UGM Saat Ganjar Isi Ceramah Tarawih

Ganjar mengakui, polemik di Desa Wadas masih terus ramai diperbincangkan. Bahkan, ia menyebut kemarin sempat diundang untuk berdebat di UGM.

"Dan Wadas-nya ramai, kemarin mau debat di sini katanya, diundang debat lha kok galakmen, ha mbok rembugan, saya men-disclose (membuka) semua informasi," ujarnya.

Dalam kesempatan ini, ditegaskan Ganjar bahwa proyek Wadas bukanlah kewenangan dari pemerintah provinsi, melainkan proyek itu langsung dijalankan oleh pemerintah pusat.

"Dan yang menarik bapak ibu, ini bukan pekerjaannya pemprov, ini pekerjaannya PUPR, yang membebaskan BPN, yang mengamankan polisi, yang mengerjakan di lapangan BBWSO, sebetulnya saya tidak terlalu punya otoritas di sini," ungkapnya.

"Tapi ketika terjadi sesuatu dan tidak ada pemimpin yang berani angkat tangan saya bertanggung jawab, maka bilang saya bertanggung jawab dan harus datang untuk berdialog dengan mereka," tegasnya.

Baca Juga: Ganjar Temukan Minyak Goreng di Pasar Muntilan Lebih Murah dari Semarang, Pedagang Lihatkan Bukti Nota Distributor

Ganjar diketahui sempat juga datang dan berdialog langsung dengan warga Desa Wadas. Ia tidak sendiri. Pihaknya mengajak Komnas HAM untuk berdialog bersama warganya yang ditujukan sebagai jembatan antar kedua belah pihak, warga dan pemerintah.

"Pada saat itu lah kita ajak, siapa? oh Komnas HAM, Komnas HAM saya ajak, 'bro sampeyan saja yang menjembatani karena kalau mereka melihat wajah saya itu pasti ini menindas, ini tidak kompromi, ini ngawur' Padahal ketika sebuah sistem itu kita jelaskan dengan baik, ruangnya tidak ada," paparnya.

Ganjar menilai, berbagai persoalan yang muncul dari seluruh proyek pemerintah tersebut berawal dari komunikasi yang tidak terbentuk dengan memadai.

Ditambah juga banyak pihak yang selalu mencari alasan atau argumen. Sehingga jarang yang dengan suka rela mengakui kesalahannya.

"Birokrasi kemudian saya ajak, anda, kita keliru dan kita salah, kita harus tanggungjawab. Mari kita jelaskan semua, didisclose itu informasi secara terbuka," tandasnya.