Bupati Kulon Progo Akui Belum Berhasil Turunkan Angka Kemiskinan

SuaraJogja.id - Bupati Kulon Progo Sutedjo mengaku selama menjabat bupati dari 22 Mei 2017 sampai saat ini masih belum berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022  karena adanya pandemi COVID-19.

Sutedjo di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis, mengatakan saat ini angka kemiskinan di Kulon Progo sebesar 18,39 persen atau tertinggi di DIY dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022 di bawah 10 persen.

"Yang kami prihatin selama menjabat sebagai bupati, yakni angka kemiskinan masih sangat tinggi, bahkan tertinggi di DIY," katanya.

Ia mengatakan yang menetapkan angka kemiskinan adalah Badan Pusat Statistik (BPS), dan pemerintah kabupaten (pemkab) tidak bisa intervensi atas kinerja mereka.

Baca Juga: DPRD Kulon Progo Minta Pemkab Membuat Inovasi Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Selama ini, Pemkab Kulon Progo berupaya keras menekan angka kemiskinan, berbagai program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mengupayakan pemberdayaan masyarakat supaya meningkatkan kesejahteraan.

"Segala cara sudah kami lakukan, termasuk bedah rumah warga miskin. Gerakan bedah rumah warga miskin, seharusnya sudah mengurangi lima dari 14 indikator kriteria keluarga miskin. Belum termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat," katanya.

Sutedjo mengakui masih memiliki beban terkait masih rendahnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dibandingkan empat kabupaten/kota di DIY lainnya.

Saat ini, APBD Kulon Progo masih di bawah Rp1,5 triliun. Hal ini disebabkan belum optimalnya dana transfer dari Pemerintah Pusat, misalnya dana alokasi umum (DAU) yang perhitungannya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Saat ini, jumlah penduduk di Kulon Progo relatif rendah.

Selain itu, pendapatan asli daerah (PAD) juga paling rendah di DIY. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan juga minim, baik pajak perhotelan, parkir, retribusi pariwisata hingga pertambangan.

Baca Juga: Setahun Dipimpin Gibran, Angka Kemiskinan di Solo Justru Meningkat

"Kami masih berharap dengan optimalnya jumlah penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Namun, sampai saat ini masih ada pembatasan-pembatasan penumpang selama dua tahun terakhir, sehingga juga berdampak pada PAD," katanya.