SuaraJogja.id - Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo, mendorong pemerintah setempat membuat inovasi kriteria dan program pengentasan kemiskinan supaya ada penurunan akan kemiskinan yang cepat dan tepat sasaran.
Ketua Komisi IV DPRD Kulon Progo Muhtarom Asrori di Kulon Progo, Rabu, mengatakan angka kemiskinan di Kulon Progo pada 2021 sebesar 18,38 persen, sehingga perlu adanya inovasi program percepatan pengentasan kemiskinan dan penambahan kriteria kemiskinan.
"Kami minta masyarakat miskin yang punya android dan merokok sudah tidak dikategorikan lagi sebagai warga miskin. Hal ini supaya bantuan pemerintah tepat sasaran," kata Muhtarom seperti dikutip dari Antara, Rabu (6/4/2022).
Ia meminta pendampingan warga miskin oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kulon Progo yang diinisiasi oleh Bupati Sutedjo agar digalakkan kembali untuk mensinkronkan data warga miskin .
Baca Juga: Setahun Dipimpin Gibran, Angka Kemiskinan di Solo Justru Meningkat
"Kami juga berharap Pemkab Kulon Progo merumuskan misi edukasi pada masyarakat miskin penerima bantuan agar masyarakat yang sebenarnya sudah mampu punya budaya malu bila menerima bantuan," katanya.
Muhtarom juga meminta pemkab melakukan evaluasi terhadap semua program jaring pengaman sosial (JPS), terutama kesesuaian dengan tujuan, kriteria dan sasaran penerima sasaran.
Hal ini mengingat besarnya anggaran JPS, harus segera dilaksanakan pemahaman/edukasi kepada penerima manfaat bantuan sosial (bansos) agar tidak menganggap hibah bansos sebagai hadiah, tetapi merupakan sarana untuk pemberdayaan dan penumbuhan ekonomi keluar dari garis kemiskinan dalam target jangka waktu tertentu.
Sehingga, dengan bantuan langsung tunai (BLT) tidak mengurangi angka kemiskinan, maka harus ada evaluasi yang menyeluruh. Pentingnya edukasi ke masyarakat lintas OPD agar masyarakat sadar bahwa bantuan itu sebagai pemacu untuk kerja keras agar keluar dari zona miskin.
"Kami meminta adanya pemetaan dalam tata cara penyaluran bansos yang lebih tertib dan manusiawi. Selain itu, kami memandang adanya alternatif pemikiran pengalihan program bansos dengan bentuk program padat karya infrastruktur agar asas kemanfaatannya kolektif, tumbuh pemberdayaan dan kepedulian terhadap wilayah/gotong royong semakin kuat," katanya.
Baca Juga: Berdayakan Mustahik Petani Pisang, Wapres: Baznas Entaskan Kemiskinan di Desa
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kulon Progo Istana mengatakan berdasarkan hasil temuan FPDI Perjuangan di lapangan, masih banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial, namun tidak mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, dan penerima PKH tidak mendapatkan KIP dan KIS.
"Ini harus menjadi pekerjaan bagi pendamping sosial agar melaporkan kepada dinas sosial dan Dinas Pendidikan terkait persoalan ini agar bisa menjadi acuan bagi dinas terkait dalam melakukan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," katanya.
Menurut dia, DTKS yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), berdasarkan temuan Fraksi PDI Perjuangan di lapangan bahwa masih banyak masyarakat miskin yang bermasalah NIK-nya.
"Untuk itu, kami minta ada tugas pendamping sosial untuk melakukan verifikasi manual NIK masyarakat miskin atau KPM yang bermasalah tersebut ke kantor Disdukcapil," katanya.
Berita Terkait
-
Inovasi Terbaru Xiaomi: Deteksi Jatuh Otomatis dan Panduan Perbaikan Lengkap
-
BAT Indonesia Dukung Inovator Muda Bersaing di Kancah Global
-
Dorong Inovasi Bisnis Ramah Lingkungan, Mahasiswa Universitas Brawijaya Gelar Seminar Ekonomi dan Kewirausahaan
-
Berhasil Tumbuh 22x Lipat, Brand Lokal Ardenleon Ceritakan Kiat Maksimalkan Fitur Andalannya, Shopee Live
-
BNI Venture Dorong Startup Ciptakan Inovasi di Sektor Layanan Keuangan
Terpopuler
- Mahfud MD Sebut Eks Menteri Wajib Diperiksa Kasus Judol Pegawai Komdigi, Budi Arie Bilang 'Jangan Kasih Kendor'
- Rocky Gerung Spill Dalang yang Bongkar Kasus Judi Online Pegawai Komdigi
- Kejanggalan Harta Kekayaan Uya Kuya di LHKPN KPK, Dulu Pernah Pamer Saldo Rekening
- Berani Sentil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Segini Harta Kekayaan Melly Goeslaw
- Bak Gajah dan Semut, Beda Citra Tom Lembong vs Budi Arie Dikuliti Rocky Gerung
Pilihan
-
Pindad Segera Produksi Maung, Ini Komponen yang Diimpor dari Luar Negeri
-
Petinggi Lion Air Masuk, Bos Garuda Irfan Setiaputra Ungkap Nasibnya Pada 15 November 2024
-
Profil Sean Fetterlein Junior Kevin Diks Berdarah Indonesia-Malaysia, Ayah Petenis, Ibu Artis
-
Kritik Dinasti Politik Jadi Sorotan, Bawaslu Samarinda Periksa Akbar Terkait Tuduhan Kampanye Hitam
-
Bakal Dicopot dari Dirut Garuda, Irfan Setiaputra: Siapa yang Dirubah Engga Tahu!
Terkini
-
PR Poros Maritim Prabowo: Belajar dari Ketahanan ala Jenderal Soedirman
-
Fokus Isu Anak dan Perempuan, Calon Bupati Sleman Kustini Bahas Pembangunan Nonfisik dengan DPD RI
-
Dari Rumah Sakit Hingga Penggergajian Kayu: Reka Ulang Pengeroyokan Remaja Bantul Ungkap Fakta Mengerikan
-
Ferry Irwandi vs Dukun Santet: Siapa Surasa Wijana Asal Yogyakarta?
-
Terdampak Pandemi, 250 UMKM Jogja Ajukan Hapus Hutang Rp71 Miliar