Nyaris Bersitegang Dengan Aparat, Demo Mahasiswa di Titik Nol Kilometer Tuntut Tujuh Hal Ini

SuaraJogja.id - Aksi demo yang diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi dan komunitas di Titik Nol Kilometer, Kota Jogja nyaris diwarnai kericuhan, Senin (11/4/2022). Beberapa mahasiswa sempat bersitegang dengan aparat karena menolak ditertibkan ketika menghalangi akses jalan dari arah Malioboro ke timur. 

Dari pantauan suarajogja.id, sekitar pukul 14.00 WIB, sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Cipayung Plus Yogyakarta berkumpul di Masjid Gedhe Kauman Jogja. Selang 20 menit massa berjalan ke titik Nol Kilometer Yogyakarta dengan membentangkan spanduk bertulis #MahasiswaBergerak.

Sejumlah bendera organisasi dari HMI, GMNI, IMM, KAMMI, KMHDI serta PII Yogyakarta terlihat saat aksi unjuk rasa tersebut.

Beberapa poster dan spanduk bertulis Harga Minyak Goreng Lebih Mahal dari Skincare, Turunkan Harga BBM!, hingga penolakan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dibentangkan. 

Orasi terpecah menjadi dua bagian, pertama di mobil komando dan terdapat sebagian massa yang beroriasi di sekitar timur Titik Nol Kilometer. 

Sebagian massa berusaha menutup akses jalan kendaraan. Sejumlah aparat terpaksa turun tangan untuk menghalau mahasiswa agar memberikan jalan ke pengendara. 

Terjadi sedikit gesekan hingga salah seorang pengendara motor terjatuh ketika massa berusaha menutup jalan. 

Tak hanya itu, beberapa massa juga terlihat adu mulut dengan aparat yang diduga buntut dari upaya penutupan jalan tersebut. 

Upaya itu akhirnya membuat jajaran Satlantas menutup sementara Jalan Malioboro di simpang tiga Gedung Agung Jogja sekitar pukul 16.15 WIB.

Baca Juga: Ratusan Massa FUI Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dan Kriminalisasi Rakyat di Titik Nol Kilometer

Meski sempat bersitegang antara mahasiswa dan aparat, hal itu terjadi tidak lama. Sekitar pukul 16.19 WIB, massa aksi meninggalkan Titik Nol Kilometer setelah membacakan pernyataan sikap. 

Salah satu massa aksi yang juga Ketua Umum HMI Jogja, Anas Kurniawan mengatakan ada 7 tuntutan yang disampaikan dalam pernyataan sikap untuk pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi). 

"Pertama menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal itu sudah mengkhianati Reformasi dan amanat UU, kita tahu sebelum reformasi, 32 tahun orde baru berkuasa Indonesia menjadi tirani," kata Anas di sela unsur rasa di Nol Kilometer Jogja, Senin. 

Kedua adalah menolak kenaikan harga BBM yaitu Pertamax. Ketiga menolak naiknya harga bahan pokok, hingga keempat menolak naiknya PPN hingga 11 persen

"Itu tidak perlu dilakukan. Misal mahasiswa membeli paket data untuk kuliah, itu kena PPN-nya. Jadi pembeli terakhir yang terbebani, beda dengan tengkulak," keluhnya. 

Mahasiswa UIN itu melanjutkan tuntutan kelima menolak pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang terkesan buru-buru tanpa pertimbangan. 

"Hal itu perlu dipertimbangkan kembali, hal itu tentu menjadi persoalan dan dapat menyengsarakan masyarakat," katanya. 

Tuntutan keenam agar pemerintah, terutama Pemda DIY, mengambil langkah tegas atas dugaan kejahatan jalanan di Jogja saat ini. Pasalnya hal itu berdampak pada masyarakat terutama yang beraktivitas malam hari. 

Ketujuh, kata Anas, Cipayung Plus Yogyakarta menuntut agar pemerintahan menghentikan komersialisasi dan kapitalisasi pendidikan. 

"Kalau pemerintah tidak peka terhadap tuntutan ini, sangat keterlaluan. Rakyat menjadi korban jika hal seperti ini diabaikan," katanya.