SuaraJogja.id - Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak di sejumlah daerah di Indonesia tengah menjadi perhatian pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebagai langkah antisipasi pengecekan kepada hewan ternak akan semakin diintensifkan.
Kepala Dinas Pertanian DIY Sugeng Purwanto mengatakan bahwa pihaknya dalam waktu dekat akan segera membentuk tim satuan tugas khusus (satgasus). Tim tersebut nantinya akan ditugaskan untuk melakukan pengecekan kepada hewan ternak yang ada di wilayahnya.
"Memang terkait dengan kesiapsigaan itu kami juga sedang berproses untuk menyusun semacam tim satgasus yang intinya seperti tim antisipasi terhadap PMK ini," kata Sugeng dikonfirmasi awak media, Sabtu (14/5/2022).
Nantinya, kata Sugeng, tim tersebut akan terdiri dari sejumlah pihak lintas sektor. Baik dari daerah provinsi, kabupaten dan kota serta instansi terkait lainnya seperti TNI dan Polri.
Dijelaskan Sugeng, tim tersebut akan ditugaskan melakukan pemantauan di sejumlah pasar hewan yang ada di DIY. Sebagai upaya antisipasi atau pencegahan sejak dini agar wabah itu tidak semakin meluas.
"Minimal kita siaga terhadap segala kemungkinan, seandainya kita kecolongan ada hewan yang terindikasi membawa virus itu tentunya segera kita amankan. Minimal untuk tidak dijual di situ, segera dikeluarkan dari pasar, kemudian kalau itu milik masyarakat setempat ya itu dilakukan isolasi," terangnya.
Di samping itu, DIY juga bakal membatasi akses masuk hewan ternak ke wilayahnya dalam beberapa waktu ke depan. Walaupun memang hingga saat ini belum ada laporan terkait wabah PMK di DIY.
Pengawasan itu akan dilakukan secara khusus pada lalu lintas ternak dari berbagai daerah di luar DIY. Pihaknya bersama tim gabungan dari lintas sektoral akan menjaga dan memperketat akses masuk hewan ternak itu.
Selain itu, disampaikan Sugeng, saat ini juga tengah diproses terkait surat edaran (SE) dari Gubernur DIY yang berisi dengan kewaspadaan terhadap wabah PMK ini. SE itu rencananya akan segera diterbitkan sekaligus menjadi bahan sosialisasi kepada masyarakat.
Secara rinci terkait mekanisme pengawasan lalu lintas hewan ternak itu, kata Sugeng, nantinya akan ada pos pemeriksaan. Di sana hewan ternak yang akan masuk ke DIY harus melaporkan terlebih dulu data-datanya.
Mulai dari berapa jumlah hewan ternak yang dibawa hingga kepemilikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari balai veteriner setempat. Jika semua dinyatakan clear dan aman maka hewan ternak diperbolehkan melintas atau masuk ke DIY.
"Ya, jadi kami lebih kepada kewaspadaan terkait masuknya hewan daerah lain. Kalau itu masuknya dari daerah yang daerah merah atau hitam ya langsung kita tolak untuk balik kanan," tegasnya.
Berita Terkait
-
Sorotan Berita Kemarin di Jatim, Kasus PMK di Mojokerto Menggila sampai Kasus Pembunuhan Perempuan di Hotel Kediri
-
Polda Jateng Gandeng Stakeholder Terkait Antisipasi Penyebaran Wabah PMK Pada Hewan Ternak
-
Ditemukan Dua Kasus PMK Di Pandowan, DPP Kulon Progo Lakukan Disinfektan Masif
-
Mirip Penanganan Covid-19, Pasar Hewan di Kudus Disemprot Cairan Disinfektan Antisipasi Penyebaran PMK
-
243 Ternak di Lombok Timur Terserang PMK, Berpotensi Menimbulkan Gejolak Sosial
Terpopuler
- Satu Kata Misteri dari Pengacara Pratama Arhan Usai Sidang Cerai dengan Azizah Salsha
- 15 Titik Demo di Makassar Hari Ini: Tuntut Ganti Presiden, Korupsi CSR BI, Hingga Lingkungan
- 3 Negara yang Bisa Gantikan Kuwait untuk Jadi Lawan Timnas Indonesia di FIFA Matchday
- Liga Inggris Seret Nenek ke Meja Hukum: Kisah Warung Kopi & Denda Ratusan Juta yang Janggal
- Deretan Kontroversi yang Diduga Jadi Alasan Pratama Arhan Ceraikan Azizah Salsha
Pilihan
-
Danantara Tunjuk 'Ordal' Prabowo jadi Komisaris Utama PGN
-
Jangan Tertipu Tampilan Polosnya, Harga Sneaker Ini Bisa Beli Motor!
-
Tom Haye ke Persib, Calvin Verdonk Gabung ke Eks Klub Patrick Kluivert?
-
Alasan Federico Barba Terima Persib, Tolak Eks Klub Fabio Grosso
-
Siapa Federico Barba? Anak Emas Filippo Inzaghi yang Merapat ke Persib
Terkini
-
Danais Dipangkas, Bagaimana Nasib Event Budaya Bantul di Tahun 2026?
-
Jogja Jadi Pusat Smart City Nasional 2025: JSS Jadi Kunci, Integrasi Data Dikebut
-
Ratusan Buruh Geruduk DPRD DIY, Kibarkan Bendera One Piece dan Desak Pemerintah Penuhi Tuntutan
-
Dana Transfer Dipangkas Rp250 M, Pemkot Jogja Lakukan Strategi Refocusing Anggaran
-
Jangan Sampai Ketinggalan, Ini 3 Link Aktif Raih DANA Kaget secara Cuma-cuma