Lobi-lobi Mencari Rektor UGM yang Baru

SuaraJogja.id - Sebuah hajat besar tengah digelar salah satu universitas terbaik Indonesia. Universitas Gadjah Mada atau UGM sedang bersiap memilih rektor baru.

Semenjak tahapan pendaftaran dibuka pada 24 Januari hingga 9 Maret 2022 lalu, tersaring sebanyak enam bakal calon yang akan berkompetisi dalam pemilihan rektor UGM periode 2022-2027. Seluruhnya diketahui berasal dari internal sivitas kampus.

Menjelang prosesi pemilihan dan penetapan yang akan digelar pada 17-20 Mei mendatang, berhembus kabar adanya lobi-lobi yang dilakukan untuk menggolkan salah satu kandidat calon rektor.

Berangkat dari informasi itu, SuaraJogja.id berupaya untuk melakukan konfirmasi terhadap sumber-sumber terkait.

Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Totok Dwi Diantoro saat dimintai keterangan mengakui memang pernah mendengar terkait dengan isu tersebut. Ia menyebut pertama mendengar isu itu dari seorang Anggota Senat Vokasi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi.

"Saya mendengar dan dapat rilis dari mas Fahmy ya. Cuma, bentuk dan substani intimidasi seperti apa itu kami belum clear ya," kata Totok dihubungi beberapa waktu lalu.

Berdasarkan informasi yang ia ketahui, tekanan itu dialami oleh salah satu kandidat calon rektor yang akan maju dari fakultas yang sama dengan kandidat lain. Dari sana diduga ada lobi-lobi kepada salah satu kandidat tersebut untuk tidak perlu ikut maju mencalonkan diri sebab sudah ada nama lain dari fakultas yang sama.

Namun apakah kemudian intimidasi semacam itu juga terjadi kepada semua kandidat lainnya? Totok mengatakan tidak mendengar informasi tersebut. Alih-alih intimidasi justru ada informasi yang diterimanya terkait dengan framing beberapa kandidat. Mulai dari disebut kadrun hingga berseberangan dengan pemerintah.

"Tapi kalau sampai intimidasi ke semua orang itu saya malah tak dengar." ucapnya.

Baca Juga: Makin Mengerucut, Ini Tiga Nama Calon Rektor UGM

Dalam keterangan tertulis yang dirilis beberapa waktu lalu, Fahmy Radhi menekankan agar rektor anyar yang akan memimpin UGM harus berintegritas sesuai dengan jatidiri, nilai-niai serta muruah UGM.

Lebih jauh, pria yang dikenal sebagai pakar ekonomi itu menuliskan bahwa calon rektor UGM tidak boleh melakukan tindakan melanggar etika dan tidak terpuji dalam memenangkan Pilrek UGM. Haram hukumnya bagi calon rektor dan/atau tim suksesnya untuk menggunakan pendekatan transaksional.

Dalam hal ini baik meminta maju maupun mundur calon rektor lainnya dengan imbalan jabatan tertentu jika terpilih sebagai rektor UGM. Calon rektor dan/atau tim suksesnya juga tidak etis berupaya untuk mengundang unsur kekuasaan, yang berpotensi menimbulkan intervensi dan kooptasi kekuasaan terhadap UGM.

Langkah-langkah itu yang dinilai tidak sesuai dengan jati diri, nilai-nilai luhur, dan UGM. Bahkan upaya itu dapat mencederai marwah UGM dan berpotensi mendistorsi proses Pilrek UGM, yang seharusnya berkeadilan dan bermartabat.

Belum lagi dengan kecenderungan untuk meminta restu atau lobi-lobi lainnya yang dilakukan agar memilih salah satu calon saat proses pemilihan dilakukan Majelis Wali Amanat nanti dinilai tinggi. Mengingat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) memiliki hak suara sebesar 35 persen.

Namun saat dikonfirmasi lagi terkait munculnya isu transaksional dan lobi-lobi di dalam pemilihan rektor UGM ini, Fahmy enggan untuk berkomentar lagi. Menurutnya isu ini tidak relevan lagi.