SuaraJogja.id - Kasus demam harian Korea Utara tetap berjumlah di bawah 200.000 untuk hari kedua berturut-turut, media pemerintah mengatakan pada Senin.
Keadaan itu berlangsung ketika Pyongyang tetap diam menyikapi tawaran Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk membantu memerangi wabah COVID-19 pertama yang dikonfirmasi.
Gelombang COVID, yang dideklarasikan pada 12 Mei, telah memicu kekhawatiran akan kurangnya vaksin, infrastruktur medis yang tidak memadai, dan potensi krisis pangan di negara berpenduduk 25 juta itu.
Presiden AS Joe Biden mengatakan pada Sabtu bahwa Washington telah menawarkan vaksin COVID-19 ke China dan Korea Utara, tapi "tidak mendapat tanggapan."
Korea Utara melaporkan 167.650 pasien baru menderita demam pada Senin dan satu kematian lagi.
Lebih dari 2,33 juta dari 2,81 juta kasus kumulatif yang dilaporkan sejak akhir April telah pulih pada Minggu (22/5l malam, kata kantor berita negara Korea Utara KCNA. Korban tewas resmi mencapai 68 lrang.
Di saat tetap diam menyikapi tawaran bantuan, Korea Utara telah mengakui bahwa situasi virus di negara itu mengalami "perubahan yang menguntungkan".
"Kesadaran atas krisis dan tanggung jawab lebih ditingkatkan di setiap wilayah, sektor, tempat kerja, dan pos di seluruh negeri untuk mempertahankan perubahan yang menguntungkan itu dalam upaya pencegahan epidemi dan semua masuknya virus diperiksa melalui pelaksanaan yang ketat dalam penguncian dan blokade regional dan unit lokal," kata KCNA.
Pembatasan COVID-19 semacam itu mungkin memainkan peran dalam kurangnya tanggapan Korea Utara, kata seorang pejabat senior pemerintah AS, Minggu.
Baca Juga: Nayeon, Momo, dan Tzuyu TWICE Dikonfirmasi Positif COVID-19
Tampaknya dengan kekurangan pasokan alat pengujian, Korea Utara belum mengonfirmasi jumlah total orang yang dites positif tertular virus corona.
Sebaliknya, otoritas kesehatan melaporkan jumlah tersebut dengan gejala demam, sehingga sulit untuk menilai skala gelombang COVID, kata para ahli.
Pihak berwenang telah mendistribusikan makanan dan obat-obatan di seluruh negeri, dengan mengerahkan petugas medis militer untuk membantu mendistribusikan obat-obatan dan melakukan pemeriksaan.
KCNA mengatakan pabrik-pabrik farmasi "memacu produksi," tapi tidak memerinci jenis obat-obatan yang sedang diproduksi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
Kasus Asusila di Ponpes Sleman: Eks Pengurus Ditetapkan Tersangka, Keberadaannya Masih Misterius
-
Dari Pintu ke Pintu, Mantri BRI Dewi Natalia Bantu Pedagang Lampung Akses Pembiayaan
-
Anggaran Minim, BPBD DIY Geser Alokasi Atasi Bencana di Jogja
-
Indonesia Dikepung Lima Bencana, Jusuf Kalla Sebut Lingkungan Rusak oleh Kita Sendiri
-
5 Tahun Holding UMi, Sinergi BRI, Pegadaian, dan PNM Dorong UMKM Bertumbuh