SuaraJogja.id - Kasus demam harian Korea Utara tetap berjumlah di bawah 200.000 untuk hari kedua berturut-turut, media pemerintah mengatakan pada Senin.
Keadaan itu berlangsung ketika Pyongyang tetap diam menyikapi tawaran Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk membantu memerangi wabah COVID-19 pertama yang dikonfirmasi.
Gelombang COVID, yang dideklarasikan pada 12 Mei, telah memicu kekhawatiran akan kurangnya vaksin, infrastruktur medis yang tidak memadai, dan potensi krisis pangan di negara berpenduduk 25 juta itu.
Presiden AS Joe Biden mengatakan pada Sabtu bahwa Washington telah menawarkan vaksin COVID-19 ke China dan Korea Utara, tapi "tidak mendapat tanggapan."
Korea Utara melaporkan 167.650 pasien baru menderita demam pada Senin dan satu kematian lagi.
Lebih dari 2,33 juta dari 2,81 juta kasus kumulatif yang dilaporkan sejak akhir April telah pulih pada Minggu (22/5l malam, kata kantor berita negara Korea Utara KCNA. Korban tewas resmi mencapai 68 lrang.
Di saat tetap diam menyikapi tawaran bantuan, Korea Utara telah mengakui bahwa situasi virus di negara itu mengalami "perubahan yang menguntungkan".
"Kesadaran atas krisis dan tanggung jawab lebih ditingkatkan di setiap wilayah, sektor, tempat kerja, dan pos di seluruh negeri untuk mempertahankan perubahan yang menguntungkan itu dalam upaya pencegahan epidemi dan semua masuknya virus diperiksa melalui pelaksanaan yang ketat dalam penguncian dan blokade regional dan unit lokal," kata KCNA.
Pembatasan COVID-19 semacam itu mungkin memainkan peran dalam kurangnya tanggapan Korea Utara, kata seorang pejabat senior pemerintah AS, Minggu.
Baca Juga: Nayeon, Momo, dan Tzuyu TWICE Dikonfirmasi Positif COVID-19
Tampaknya dengan kekurangan pasokan alat pengujian, Korea Utara belum mengonfirmasi jumlah total orang yang dites positif tertular virus corona.
Sebaliknya, otoritas kesehatan melaporkan jumlah tersebut dengan gejala demam, sehingga sulit untuk menilai skala gelombang COVID, kata para ahli.
Pihak berwenang telah mendistribusikan makanan dan obat-obatan di seluruh negeri, dengan mengerahkan petugas medis militer untuk membantu mendistribusikan obat-obatan dan melakukan pemeriksaan.
KCNA mengatakan pabrik-pabrik farmasi "memacu produksi," tapi tidak memerinci jenis obat-obatan yang sedang diproduksi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
-
Prabowo Tabuh Genderang Perang: Kita Lawan Kelompok Anti Tanah Air
Terkini
-
Ratusan Driver Gojek Yogyakarta Turun ke Jalan, Loyalitas pada Sosok yang Dianggap Mengubah Nasib
-
Purna Tugas sebagai Rektor UII, Fathul Wahid Ditetapkan sebagai Rektor Rakyat
-
Lurah Aktif Condongcatur Ditetapkan Sebagai Tersangka, Dugaan Korupsi Tanah Kas Desa
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
BEM UGM Berubah Jadi SEMA, Pemilu Mahasiswa Dihapus dan Diganti Meritokrasi