SuaraJogja.id - Kasus demam harian Korea Utara tetap berjumlah di bawah 200.000 untuk hari kedua berturut-turut, media pemerintah mengatakan pada Senin.
Keadaan itu berlangsung ketika Pyongyang tetap diam menyikapi tawaran Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk membantu memerangi wabah COVID-19 pertama yang dikonfirmasi.
Gelombang COVID, yang dideklarasikan pada 12 Mei, telah memicu kekhawatiran akan kurangnya vaksin, infrastruktur medis yang tidak memadai, dan potensi krisis pangan di negara berpenduduk 25 juta itu.
Presiden AS Joe Biden mengatakan pada Sabtu bahwa Washington telah menawarkan vaksin COVID-19 ke China dan Korea Utara, tapi "tidak mendapat tanggapan."
Korea Utara melaporkan 167.650 pasien baru menderita demam pada Senin dan satu kematian lagi.
Lebih dari 2,33 juta dari 2,81 juta kasus kumulatif yang dilaporkan sejak akhir April telah pulih pada Minggu (22/5l malam, kata kantor berita negara Korea Utara KCNA. Korban tewas resmi mencapai 68 lrang.
Di saat tetap diam menyikapi tawaran bantuan, Korea Utara telah mengakui bahwa situasi virus di negara itu mengalami "perubahan yang menguntungkan".
"Kesadaran atas krisis dan tanggung jawab lebih ditingkatkan di setiap wilayah, sektor, tempat kerja, dan pos di seluruh negeri untuk mempertahankan perubahan yang menguntungkan itu dalam upaya pencegahan epidemi dan semua masuknya virus diperiksa melalui pelaksanaan yang ketat dalam penguncian dan blokade regional dan unit lokal," kata KCNA.
Pembatasan COVID-19 semacam itu mungkin memainkan peran dalam kurangnya tanggapan Korea Utara, kata seorang pejabat senior pemerintah AS, Minggu.
Baca Juga: Nayeon, Momo, dan Tzuyu TWICE Dikonfirmasi Positif COVID-19
Tampaknya dengan kekurangan pasokan alat pengujian, Korea Utara belum mengonfirmasi jumlah total orang yang dites positif tertular virus corona.
Sebaliknya, otoritas kesehatan melaporkan jumlah tersebut dengan gejala demam, sehingga sulit untuk menilai skala gelombang COVID, kata para ahli.
Pihak berwenang telah mendistribusikan makanan dan obat-obatan di seluruh negeri, dengan mengerahkan petugas medis militer untuk membantu mendistribusikan obat-obatan dan melakukan pemeriksaan.
KCNA mengatakan pabrik-pabrik farmasi "memacu produksi," tapi tidak memerinci jenis obat-obatan yang sedang diproduksi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
Pilihan
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
-
5 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Oktober 2025
Terkini
-
Lebih dari Sekadar Rekor Dunia, Yogyakarta Ubah Budaya Lewat Aksi 10 Ribu Penabung Sampah
-
Wisata Premium di Kotabaru Dimulai! Pasar Raya Padmanaba Jadi Langkah Awal Kebangkitan Kawasan
-
Gunung Merapi Muntahkan Dua Kali Awan Panas dan Ratusan Lava Sepekan Terakhir
-
Geger SPBU Gito Gati Dicurigai Jual Pertamax Tercampur Solar, Pertamina Angkat Bicara
-
'Jangan Main-main dengan Hukum!' Sultan HB X Geram Korupsi Seret Dua Mantan Pejabat di Sleman