SuaraJogja.id - Kasus demam harian Korea Utara tetap berjumlah di bawah 200.000 untuk hari kedua berturut-turut, media pemerintah mengatakan pada Senin.
Keadaan itu berlangsung ketika Pyongyang tetap diam menyikapi tawaran Korea Selatan dan Amerika Serikat untuk membantu memerangi wabah COVID-19 pertama yang dikonfirmasi.
Gelombang COVID, yang dideklarasikan pada 12 Mei, telah memicu kekhawatiran akan kurangnya vaksin, infrastruktur medis yang tidak memadai, dan potensi krisis pangan di negara berpenduduk 25 juta itu.
Presiden AS Joe Biden mengatakan pada Sabtu bahwa Washington telah menawarkan vaksin COVID-19 ke China dan Korea Utara, tapi "tidak mendapat tanggapan."
Korea Utara melaporkan 167.650 pasien baru menderita demam pada Senin dan satu kematian lagi.
Lebih dari 2,33 juta dari 2,81 juta kasus kumulatif yang dilaporkan sejak akhir April telah pulih pada Minggu (22/5l malam, kata kantor berita negara Korea Utara KCNA. Korban tewas resmi mencapai 68 lrang.
Di saat tetap diam menyikapi tawaran bantuan, Korea Utara telah mengakui bahwa situasi virus di negara itu mengalami "perubahan yang menguntungkan".
"Kesadaran atas krisis dan tanggung jawab lebih ditingkatkan di setiap wilayah, sektor, tempat kerja, dan pos di seluruh negeri untuk mempertahankan perubahan yang menguntungkan itu dalam upaya pencegahan epidemi dan semua masuknya virus diperiksa melalui pelaksanaan yang ketat dalam penguncian dan blokade regional dan unit lokal," kata KCNA.
Pembatasan COVID-19 semacam itu mungkin memainkan peran dalam kurangnya tanggapan Korea Utara, kata seorang pejabat senior pemerintah AS, Minggu.
Baca Juga: Nayeon, Momo, dan Tzuyu TWICE Dikonfirmasi Positif COVID-19
Tampaknya dengan kekurangan pasokan alat pengujian, Korea Utara belum mengonfirmasi jumlah total orang yang dites positif tertular virus corona.
Sebaliknya, otoritas kesehatan melaporkan jumlah tersebut dengan gejala demam, sehingga sulit untuk menilai skala gelombang COVID, kata para ahli.
Pihak berwenang telah mendistribusikan makanan dan obat-obatan di seluruh negeri, dengan mengerahkan petugas medis militer untuk membantu mendistribusikan obat-obatan dan melakukan pemeriksaan.
KCNA mengatakan pabrik-pabrik farmasi "memacu produksi," tapi tidak memerinci jenis obat-obatan yang sedang diproduksi.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Tak Kenal Pelapor, Muhammadiyah Minta Pandji Lebih Cermat dan Cek-Ricek Materi Stand Up
-
Trump Makin Dar-Der-Dor, Pakar Sebut Tatanan Dunia Terguncang, Picu Aksi Teroris
-
Kekecewaan Keluarga Diplomat Arya Daru usai Polisi Setop Penyelidikan, Ada Sederet Kejanggalan
-
Raih 333 Medali di SEA Games 2025, Atlet Indonesia Diperkuat Literasi Keuangan
-
Waspada Penipuan Menggunakan Suara Soimah, Korban Dijanjikan Hadiah Rp100 Juta