SuaraJogja.id - Untuk mewujudkan pemilu inklusif pada 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo menyosialisasikan tentang Pemilu 2024 kepada kelompok disabilitas.
Ketua Bawaslu Kulon Progo Ria Harlinawati di Kulon Progo, Rabu, mengatakan, dalam pemilu, penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dengan yang lain, baik dipilih maupun memilih sesuai amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Namun berdasarkan data Pemilu 2019, katanya, partisipasi pemilih disabilitas di Kulon Progo dalam menggunakan hak pilihnya masih cukup rendah, yakni sebesar 42 persen.
"Untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang inklusif terutama untuk pemilih difabel, kami melibatkan pemilih difabel dalam sosialisasi bertema 'Penguatan Pemahaman Kepemiluan kepada Kelompok Disabilitas'," kata Ria Harlinawati.
Ia mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari beberapa koordinasi sebelumnya yang telah dilakukan Bawaslu Kulon Progo dengan kelompok-kelompok atau komunitas difabel dan tindak lanjut MoU Bawaslu Kulon Progo dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Kulon Progo (PPDKP) terkait pengawasan partisipatif.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut hadir 20 peserta yang merupakan perwakilan para penyandang disabilitas dari berbagai kecamatan berbeda.
Beberapa kelompok disabilitas yang hadir, yakni Persatuan Penyandang Disabilitas Kulon Progo (PPDKP), Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni), Kelompok Difabel Desa, dan lainnya.
Dalam sosialisasi tersebut disediakan juru bahasa isyarat (JBI) sebagai salah satu komitmen Bawaslu Kulon Progo untuk memberikan akses bagi penyandang difabel, salah satunya disabilitas tuli dan tunawicara.
"Kami menyampaikan materi terkait pengenalan lembaga Bawaslu dan kewenangannya, potensi pelanggaran yang mungkin terjadi dalam pemilu, penanganan pelanggaran pemilu, dan partisipasi pemilih difabel dalam pelaksanaan pemilu," katanya.
Bawaslu Kulon Progo berkomitmen agar pada Pemilu 2024 akan lebih maksimal dalam melakukan pengawasan terkait akses-akses TPS dan akses informasi kampanye yang ramah disabilitas.
Ia berharap agar para difabel turut aktif berpartisipasi dalam Pemilu 2024, tidak hanya sebagai pemilih, namun ikut mengawal demokrasi di Kulon Progo baik sebagai penyelenggara pemilu maupun ikut dalam pengawasan pemilu partisipatif agar terwujud Pemilu 2024 inklusif.
"Beberapa saran dan masukan diberikan oleh penyandang disabilitas kepada penyelenggara pemilu agar Pemilu 2024 menjadi pemilu ramah difabel. Selain itu, pemilih difabel berharap agar sosialisasi yang dilakukan KPU maupun Bawaslu memberikan akses bagi seluruh kelompok disabilitas, termasuk sosialisasi yang dilakukan melalui media sosial," katanya.
Anggota KPU Kulon Progo Hidayatut Thoyibah mengatakan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi hak memilih maupun hak dipilih.
"Namun, partisipasi disabilitas dalam pemilu di Kulon Progo masih rendah. Banyak keluarga yang menyembunyikan penyandang disabilitas secara identitas. Hal ini membuat KPU kesulitan dalam pendataan," katanya. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Niat Bentuk Poros Baru Koalisi Pilpres 2024, PKB Lirik Demokrat dan NasDem: Ngopi-ngopi Dulu Kayak Pacaran
-
Bicara Soal Figur Bakal Calon Bupati Bogor, Politisi Perindo - PSI Sebut JA Berpeluang Menang Jika Kembali Maju
-
3 Alasan PPP Bangun Koalisi Indonesia Bersatu Bersama Golkar dan PAN
-
Resmi Jadi Pejabat Bupati Bekasi, Anggota DPR Tantang Dani Ramdan: Langsung Ubah Mental Birokrat
-
Penggunaan Pupuk Sintetis Serampangan, Tanah Bekas Perkebunan Tebu di Kulon Progo Rusak Parah
Terpopuler
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Sultan Buka Suara soal Hutan untuk Barak Militer, Jangan Asal Tebang Pohon
- Tol Jogja-Solo Trihanggo-Junction Sleman Ditarget Beroperasi Fungsional Saat Nataru
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Kala Imajinasi Menjadi Nyata di Pembukaan Festival Sinema Prancis 2026
-
Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
-
Prameks Jogja Bakal Tembus Kebumen, Tarif Masih Misteri, Izin Operasi Dikebut Jelang 1 Desember
-
JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
-
Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun