SuaraJogja.id - Pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan diselenggarakan pada 2024 mendatang. Dengan demikian, pekerjaan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan bertambah.
Berkaca pada penyelenggaraan Pemilu 2019, menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatat ada 894 petugas yang meninggal dunia. Sedangkan sebanyak 5.175 petugas mengalami sakit.
Oleh karena itu, KPU berupaya untuk mencegah petugas jatuh sakit ataupun meninggal dunia. Langkah yang dilakukan ialah menggunakan aplikasi sistem rekapitulasi (sirekap) suara.
Ketua KPU Bantul Didik Joko Nugroho menyampaikan, telah melakukan evaluasi tentang petugas yang kelelahan ke KPU DIY dan diteruskan ke KPU pusat. Harapannya dengan aplikasi sirekap bisa meringankan tugas KPPS.
Baca Juga: Vakum 2 Tahun, Warga Kalisat Pandak Bantul Kembali Gelar Merti Dusun
"Kami sudah melakukan uji coba beberapa kali berkaitan dengan sistem sirekap. Dimungkinkan bagian dari terobosan untuk menghitung dan rekapitulasi secara elektronik dan real time," ujarnya, Minggu (5/6/2022).
"Sehingga tingkat kelelahan penyelenggara dalam proses penghitungan (suara) bisa diminimalisir. Itu salah satu upayanya," lanjut dia.
Selain itu, pada Pilkada 2020 juga sudah memberlakukan aturan yang mana usia maksimal petugas KPPS yaitu 50 tahun. Namun demikian, untuk pemilu dan pilkada 2024, jajarannya masih menunggu aturan lebih lanjut dari KPU pusat.
"Nanti akan ada aturan dari KPU tentang syarat-syarat KPPS. Umur petugas KPPS tidak boleh lebih dari 50 tahun dan tidak boleh penyakit komorbid seperti hipertensi atau jaring. Itu cukup efektif mengurangi risiko kelelahan," papar dia.
Ihwal pelaksanaan pemilu, katanya, mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2017 Pemilu. Sementara pelaksanaan Pilkada memakai UU nomor 10 tahun 2016.
Baca Juga: Dinas Pariwisata Bantul Tindaklanjuti Video Viral Wisatawan di Gumuk Pasir, Begini Hasilnya
"Di dalam UU nomor 10 tahun 2016 secara eksplisit disebutkan pelaksanaannya pada November 2024. Kalau pemilu sudah ditetapkan tanggalnya 14 Februari 2024."
Ia menambahkan, untuk tahapan pemilu 2024 sudah dimulai sejak Juni 2022. Ini karena sesuai UU nomor 7 tahun 2017 Pemilu maka tahapan ditarik 20 bulan.
"Maka tahapan pemilu sudah bulan ini. Pada 24 Februari 2024 besok akan memilih lima jenis pemilihan yakni legislatif yang terdiri dari DPR RI, DPD, DPRD provinsi kabupaten atau kota, dan pilpres," terangnya.
Berita Terkait
-
Arus Balik Lebaran 2025: Persiapan Darurat Jadi Kunci Perjalanan Aman
-
Antisipasi Macet: Jasa Marga Terapkan Contraflow di Tol Jagorawi Arah Pucak
-
Bantah Dukung 02, Larissa Chou Tegas Tak Pernah Kampanyekan Paslon Mana Pun
-
Siapa Fajar Alfian? Tulis Komentar Body Shaming ke Ibu-ibu yang Orasi di KPU
-
Hasto Klaim Dapatkan Intimidasi Sejak 2023: Makin Kuat Setelah Pilkada 2024
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Syok, Bapak 11 Anak dengan Hidup Pas-pasan Tolak KB: Kan Nggak Mesti Begitu
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Review Pabrik Gula: Upgrade KKN di Desa Penari yang Melebihi Ekspektasi
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan RAM 8 GB Terbaik April 2025
-
Kurs Rupiah Selangkah Lagi Rp17.000 per Dolar AS, Donald Trump Biang Keroknya
-
Libur Lebaran Usai, Harga Emas Antam Merosot Rp23.000 Jadi Rp1.758.000/Gram
-
Jadwal Timnas Indonesia U-17 vs Yaman, Link Live Streaming dan Prediksi Susunan Pemain
-
Minuman Berkemasan Plastik Berukuran Kurang dari 1 Liter Dilarang Diproduksi di Bali
Terkini
-
Jadi Binaan BRI, UMKM Unici Songket Silungkang Mampu Tingkatkan Skala Bisnis
-
Arus Balik Lebaran 2025: BRI Hadirkan Posko BUMN di Tol dan Bandara untuk Kenyamanan Pemudik
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!