SuaraJogja.id - Sebuah komisi penyelidikan independen yang dibentuk oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB setelah perang Gaza 2021 mengatakan Israel harus melakukan lebih dari sekadar mengakhiri pendudukan di tanah yang diinginkan warga Palestina untuk membentuk negara.
Hal itu disampaikan dalam sebuah laporan yang dirilis pada Selasa (7/6).
Kementerian luar negeri Israel menyebut laporan itu "membuang-buang uang dan usaha" yang sama dengan sebuah upaya perburuan penyihir.
Israel memboikot penyelidikan Dewan HAM PBB itu dan menuduhnya bias serta melarang para penyelidik masuk.
Munculnya mandat penyelidikan PBB itu dipicu oleh konflik 11 hari yang terjadi pada Mei 2021 di mana 250 warga Palestina di Gaza dan 13 orang di Israel tewas.
Mandat penyelidikan tersebut mencakup dugaan pelanggaran hak asasi manusia sebelum dan sesudah konflik itu dan berusaha untuk menyelidiki "akar penyebab" ketegangan.
Laporan komisi penyelidikan PBB itu mengutip bukti yang mengatakan Israel "tidak berniat mengakhiri pendudukan" dan mengejar "kendali penuh" atas apa yang disebut Israel sebagai Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur, yang diambil oleh Israel dalam perang 1967.
"Mengakhiri pendudukan saja tidak akan cukup," kata laporan itu dan mendesak tindakan tambahan untuk memastikan pemastian hak asasi manusia yang setara.
Mengutip undang-undang Israel yang menolak naturalisasi bagi orang Palestina yang menikah dengan orang Israel, laporan itu menuduh negara itu memberikan "status sipil, hak, dan perlindungan hukum yang berbeda" untuk orang-orang minoritas Arab.
Baca Juga: Diresmikan PBB, Ini 4 Fakta di Balik Pergantian Nama Negara Turki Jadi Turkiye
Israel mengatakan langkah-langkah tersebut untuk menjaga keamanan nasional dan karakter Yahudi negara itu.
Kementerian Israel menambahkan: "Ini adalah laporan yang bias dan sepihak yang dinodai dengan kebencian terhadap Negara Israel dan berdasarkan serangkaian panjang laporan sepihak dan bias sebelumnya."
Israel menarik diri dari Gaza pada 2005. Namun, dengan bantuan Mesir, Israel menekan daerah kantong perbatasan yang sekarang dikuasai oleh kelompok Hamas.
Otoritas Palestina memiliki pemerintahan sendiri yang terbatas di wilayah Tepi Barat, yang dipenuhi dengan pemukiman Israel.
Hamas, yang bersumpah untuk menghancurkan Israel, memulai perang Mei 2021 dengan serangan roket menyusul gerakan untuk mengusir keluarga Palestina di Yerusalem Timur.
Perang itu juga sebagai pembalasan atas peristiwa bentrokan polisi Israel dengan warga Palestina di dekat Masjid al-Aqsa, situs tersuci ketiga umat Islam.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Orang Kena OTT, Satu Tim KPK Masih Menunggu di Sulawesi Selatan
- Link Download SKB 3 Menteri Libur 18 Agustus 2025 PDF, Cek Jadwal Libur Nasional Terbaru
- 45 Kode Redeem FF Terbaru 8 Agustus: Klaim Pain Tendo, Diamond, dan SG2
- Siapa Pembuat Film Animasi Merah Putih One For All yang Tuai Kontroversi?
- Kenapa Disebut 9 Naga? Tragedi Tewasnya Joel Tanos Cucu '9 Naga Sulut' Jadi Sorotan
Pilihan
-
Persib Sikat Semen Padang, Bojan Hodak Senang Tapi Belum Puas: Lini Depan Jadi Sorotan
-
Senyum Manis Jay Idzes Tanda Tangan Kontrak dengan Sassuolo
-
Jay Idzes Resmi Berseragam Sassuolo, Targetkan Lolos dari Zona Merah
-
Perang Tahta Sneaker Lokal 2025: Compass Sang Raja Hype, Ventela Sang Raja Jalanan?
-
3 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Baterai Jumbo Minimal 6000 mAh Terbaru Agustus 2025
Terkini
-
Melihat Wajah Baru Kotabaru: Kawasan Elit Kolonial Disulap Jadi Destinasi Wisata Andalan Yogyakarta
-
Layanan BRI Lewat AgenBRILink Podomoro Jaya Kian Diminati, Berikan Dukungan Bagi Petani
-
Kado Pahit HUT RI? Payment ID Ancam Kemerdekaan Privasi, Semua Transaksi Terhubung NIK
-
Mural One Piece Dihapus, Pemuda Sleman Lawan dengan Pesan Menohok: Kebenaran Akan Terus Hidup!
-
Investasi Bodong hingga Rp9,9 Miliar Terbongkar: WN Korea Dideportasi dari Yogyakarta!