SuaraJogja.id - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, memproyeksi kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti mencapai sebesar Rp32 miliar.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo, Ibah Muthiah mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemkab Kulon Progo secara intensif meski belum ada regulasi dari KPU pusat.
KPU Kulon Progo melakukan komunikasi secara intensif dengan badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol), badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kulon Progo kaitannya kesiapan anggaran Pemilu 2024 mendatang.
"Proyeksi sementara kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilu sekitar Rp32 miliar. Kebutuhan anggaran ini masih mendasarkan pada kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019. Proyeksi ini masih bisa berubah karena belum ada regulasi dari pusat," kata Ibah, Senin (13/6/2022).
Ia mengatakan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2019 masih mencantumkan anggaran untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dan kebutuhan anggaran untuk honorarium petugas badan ad hoc. Nanti pada penyelenggaraan Pemilu 2024, apakah masih dicantumkan atau tidak, pihaknya masih menunggu regulasi dari pusat.
"Kami memproyeksi kebutuhan anggaran penyelenggaraan pemilu masih akan berubah sesuai perkembangan regulasi dari pusat," katanya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana menambahkan Pemkab Kulon Progo akan merancang ulang terkait kesiapan anggaran untuk Pemilu 2024.
"Karena pemerintah pusat akan menambah semisal untuk honorarium dinaikkan. Untuk kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) bisa lipat 2-3 kali, sehingga dengan alokasi Rp32 miliar tidak cukup. Kita harus rancang ulang," katanya.
Pesta demokrasi pada 2024 mendatang akan memilih baik presiden, kepala daerah hingga Pileg. DIY sendiri nantinya akan menggelar pemilihan kepala daerah, yakni Kulon Progo dan Kota Jogja.
Hingga kini KPU setiap wilayah memperbarui data pemilih berkelanjutan. Termasuk di Kota Jogja dan juga Kulon Progo yang akan memilih wali kota-wakil wali kota dan bupati-wakil bupati. [ANTARA]
Berita Terkait
-
Tak hanya Menteri Keuangan, PKB Sebut Nama-nama Ini Berpotensi Dampingi Muhaimin di Pemilu 2024
-
Satgas COVID-19 Sebut Sudah Tak Ada Kasus Aktif COVID-19 di Kulon Progo
-
Partai Buruh Laporkan KPU ke Bawaslu Terkait Tiga Dugaan Pelanggaran
-
Meneropong Pilihan Cawapres Muhaimin di Kontestasi Pemilu 2024, Menteri Keuangan Mulai Dilirik
-
Terkait Pemilu 2024, Relawan Tim 7 Nyatakan Satu Sikap dengan Jokowi
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Fete de la Musique 2026 Digelar di Yogyakarta, 5 Musisi Lokal Meriahkan Kolaborasi Indonesia-Prancis
-
Gejayan Dikepung Massa, Tuntut Penurunan Harga BBM Hingga Tolak MBG dan UU TNI/Polri
-
Diguyur Hujan, Ratusan Mahasiswa dan Elemen Sipil Padati Gejayan Gelar Seruan Bersama
-
IHR: Piala Paku Alam 2026 Akan Digelar di Yogyakarta, Hadirkan Kemeriahan Pesta Karnaval
-
IHR: Piala Paku Alam 2026 Siap Digelar di Yogyakarta, Hadirkan Kemeriahan Pesta Karnaval