SuaraJogja.id - Dua warga Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul, tertipu uang tunai puluhan juta rupiah. Dua warga Kapanewon Pundong ini mengaku tertipu iming-iming menjadi Pegawai Harian Lepas (PHL) di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul.
Penipuan tersebut terungkap dari temuan Forum Pemantau Independen (Forpi) Kabupaten Bantul. Forpi bahkan telah melakukan klarifikasi terhadap dua korban penipuan tersebut.
Anggota Forpi Bantul, Abu Sadhikis ketika dikonfirmasi Kamis (14/7/2022) malam menuturkan dua orang warga Kapanewon Pundong tersebut ditawari oleh seseorang yang mengaku bisa memasukkan kedua orang ini menjadi PHL. Calo tersebut mengungkapkan bisa memasukkan keduanya melalui jalur ajudan Bupati.
"Mereka ditawari menjadi PHL untuk jaga di TPR Parangtritis,"tutur dia, Kamis (14/7/2022).
Abu mengungkapkan calo tersebut adalah oknum PHL di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Kepada keduanya, calo tersebut mengaku bisa memasukkan keduanya menjadi PHL asal membayar uang Rp50 juta.
Nampaknya keduanya tertarik karena terbukti sudah membayar sebagian uang yang diminta. Keduanya telah menyetor masing-masing Rp 25 juta kepada oknum PHL tersebut. Namun setelah dijanjikan ternyata mereka tak kunjung dipanggil untuk bekerja
"Katanya mereka telah membayar 6 bulan sebelum lebaran atau puasa kemarin,"ujar dia.
Menindaklanjuti hal tersebut, pihaknya telah memanggil Dinas Pariwisata Bantul untuk klarifikasi. Kamis tadi Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Jati Bayubroto datang memberikan penjelasan berkaitan dengan perekrutan PHL.
Dalam keterangannya, tambah Abu, ternyata Dinas Pariwisata sudah tidak lagi merekrut PHL sejak ada moratorium pegawai beberapa tahun yang lalu. Dan jikapun ada perekrutan PHL maka tidak ada keharusan untuk membayar sejumlah uang.
Baca Juga: Song Seung Hyun eks FTISLAND Bantah Lakukan Penipuan
"Beliau [Jati] juga membantah adanya oknum Dinas Pariwisata yang terlibat,"tambahnya.
Selain mengundang Dinas Pariwisata, Forpi juga telah mengklarifikasi ajudan Bupati. Ajudan tersebut juga membantah hal tersebut. Namun karena ada kasus tersebut maka pihaknya telah membuat rekomendasi.
Forpi merekomendasikan dinas untuk memanggil dan mengklarifikasi kepada korban maupun PHL yang menjanjikan.
Apabila benar itu terjadi maka Forpi meminta untuk menindak tegas terhadap PHL yang menjanjikan untuk tidak diperpanjang kontraknya tahun depan.
Kontributor : Julianto
Berita Terkait
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Kronologi Penipuan Borrower KoinWorks yang Menyebabkan Kerugian Capai Rp 365 Miliar
-
Dana Pinjol KoinWorks Rp365 Miliar Dibawa Kabur Borrower, Investor Resah
-
Angelina Sondakh Ogah Telepon Reza Artamevia usai Diduga Terjerat Penipuan Berlian: Berat Banget...
-
Menkomdigi Ungkap Perempuan Adalah Korban Penipuan dan Pornografi Terbanyak di Medsos
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bau Badan Rayyanza Sepulang Sekolah Jadi Perbincangan, Dicurigai Beraroma Telur
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Reza Arap Diam-Diam Tolong Korban Kecelakaan di Jogja, Tanggung Semua Biaya RS
-
Sayur dan Susu masih Jadi Tantangan, Program Makan Siang Gratis di Bantul Dievaluasi
-
Bupati Sunaryanta Meradang, ASN Selingkuh yang Ia Pecat Aktif Kerja Lagi
-
Data Pemilih Disabilitas Tak Akurat, Pilkada 2024 Terancam Tak Ramah Inklusi
-
Fadli Zon: Indonesia Tak Boleh Lengah Usai Reog, Kebaya, dan Kolintang Diakui UNESCO