SuaraJogja.id - Para menteri luar negeri Uni Eropa (EU) menegaskan dukungan militer dan keuangan untuk Ukraina meskipun ada dampak inflasi yang serius terhadap ekonomi EU selama lima bulan sejak invasi Rusia.
Para menlu Uni Eropa kemungkinan akan menyetujui tambahan dana sebesar 500 juta euro (sekitar Rp7,6 triliun) untuk memasok senjata ke Ukraina.
Dengan demikian, total dukungan keamanan yang diberikan kelompok negara Eropa itu bagi Kiev menjadi dua miliar euro (sekitar Rp30,4 triliun) sejak pasukan Rusia menyerbu Ukraina pada 24 Februari 2022.
"Kita harus mendukung Ukraina," kata Wakil Menlu Swedia Robert Rydberg saat dia tiba untuk pertemuan para menlu Uni Eropa, seperti dikutip dari Antara, Senin (18/7/2022).
"Swedia akan meningkatkan pentingnya menyetujui paket baru dukungan militer untuk Ukraina. Kami juga akan meningkatkan pentingnya terus memperkuat tindakan pembatasan terhadap Rusia," ujar dia.
Menlu Ukraina Dmytro Kuleba akan berbicara kepada 27 menteri Uni Eropa melalui konferensi video dalam pertemuan tersebut.
Para diplomat Uni Eropa memperkirakan Kuleba akan memohon lebih banyak sanksi dijatuhkan terhadap Rusia.
"Kami tidak akan berhenti mendukung Ukraina (atau) menjatuhkan sanksi pada Rusia," kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell, yang memimpin pertemuan itu.
Namun setelah enam putaran sanksi Uni Eropa terhadap Rusia, kenaikan harga pangan dan energi di Eropa dan perang yang tidak dapat dimenangkan dengan mudah oleh Ukraina maupun Rusia, Borrell mengatakan semakin sulit untuk mempertahankan unsur mendesak dari isu ini.
"Kita harus memiliki kesabaran strategis," kata dia.
Borrell mengharapkan kesepakatan dengan Rusia bisa dicapai minggu ini untuk melanjutkan ekspor biji-bijian Ukraina yang saat ini terblokir.
Menlu Lithuania Gabrielius Landsbergis juga meminta Eropa untuk tetap pada jalurnya.
Ia mengatakan bahwa bahkan ketika pemerintah dan parlemen bersiap untuk reses musim panas, "pasukan Rusia tidak memiliki rencana untuk rehat melakukan serangan lebih lanjut ke Ukraina."
Sanksi negara-negara Barat yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia mencakup embargo minyak, melarang transaksi dengan bank sentral Rusia dan membekukan asetnya, serta menghentikan investasi baru di Rusia.
Namun, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menegaskan kembali tekadnya untuk melanjutkan apa yang disebutnya "operasi militer khusus" di Ukraina, meskipun kota-kota Ukraina hancur dan ribuan orang tewas.
Berita Terkait
-
Langsung Pergi Usai Bicarakan Pandangan Negaranya, Wakil Uni Eropa Nilai Menlu Rusia Tak Hormati Pertemuan G20
-
Uni Eropa Usulkan Anggaran Rp1.560 Triliun untuk Bangun Kembali Ukraina
-
Mulai 2035, Penjualan Mobil BBM di Uni Eropa Dihentikan
-
Usai Uni Eropa, Brazil Ikut Desak Apple Pakai USB-C di iPhone
Terpopuler
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Rekonsiliasi Politik, Anies Baswedan Jadi Menteri Prabowo?
- Pelembap Viva Hijau vs Kuning, Apa Bedanya? Ini Manfaat Keduanya untuk Wajah
Pilihan
-
Inilah 5 Menteri yang Kinerjanya Paling Buruk Menurut Survei CELIOS
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
Terkini
-
Ketua Yayasan Little Aresha Dituntut 10 Tahun Penjara, 83 Anak Korban Minta Restitusi Rp2,12 Miliar
-
BRI Bidik Peluang Bisnis dari MotoGP Mandalika 2026
-
Pemerintah Berencana Buat Program Kuliah Gratis, PTS Terancam Gigit Jari Kehilangan Mahasiswa
-
Ngenes! Prabowo Tambah Pejabat, Transfer ke DIY Malah Susut Rp910 Miliar
-
MotoGP Mandalika 2026 Makin Ramah Lingkungan, BRI Peduli Kerahkan 500 Relawan