SuaraJogja.id - Pemkab Kulon Progo diminta untuk serius menangani kemiskinan di wilayah itu. Permintaan tersebut disampaikan anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo, Yuliyantoro, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mengingat kemiskinan di wilayah tersebut saat ini mencapai 18 persen.
Yuliyantoro di Kulon Progo, Selasa, mengatakan, tujuh tahun lalu angka kemiskinan di Kulon Progo sekitar 22 persen persen, sekarang turun menjadi 18 persen.
Penurunan ini tidak begitu signifikan, padahal berbagai program pengentasan kemiskinan cukup banyak, begitu juga dengan alokasi penanganan kemiskinan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kenapa Kulon Progo sangat miskin. Hal ini membutuhkan pemikiran dari pemerintah daerah," kata Yuliyantoro.
Baca Juga: Baim Wong Cuek Meski Dituding Netizen Suka Buat Konten Jual Kemiskinan Demi Cuan
Ia mengatakan program pengentasan kemiskinan selama pandemi COVID-19 juga sangat tinggi, namun hanya bisa menekan angka kemiskinan agar tidak bertambah.
"Selama pandemi COVID-19, seluruh wilayah kemiskinan mengalami peningkatan. Kami berharap ada upaya lain penanganan kemiskinan di daerah ini supaya menurun," kata Politikus PDI Perjuangan ini.
Ia berharap dengan kebijakan baru dari pusat, pemkab melakukan pendataan dan membuat inovasi pengentasan kemiskinan ekstrem. "Saat ini muncul istilah baru, kemiskinan ekstrem. Hal ini perlu dirumuskan kembali program pengentasan kemiskinan supaya tepat sasaran," ucapnya.
Kepala Dinas Sosial PPPA Kulon Progo Irianta mengatakan sampai saat ini pihaknya belum mendapat data kemiskinan ekstrem di wilayah ini. "Kami koordinasi dengan Disdukcapil. Akan kami bahas dan dikoordinasikan asisten daerah, bagian pemerintahan dan kesra untuk data kemiskinan ini," kata Irianta.
Ia mengatakan sejak 2021 Kemensos tidak lagi menetapkan pemeringkatan kemiskinan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar program pengentasan kemiskinan bisa fokus dan lokus.
Baca Juga: Bodo Amat dan Ogah Tanggapi Kontennya Dihujat Jualan Kemiskinan, Baim Wong: Buang-buang Energi!
Melalui kerja sama Dinsos DIY dengan aplikasi Manunggal Raharjo akan diperoleh pemeringkatan. Namun demikian, Dinsos PPA tetap melanjutkan program penanganan ketelantaran dengan bantuan pangan non-tunai APBD.
Berita Terkait
-
Blak-blakan Budiman Sudjatmiko: dari Kereta Barang hingga Rencana Dahsyat Entaskan Kemiskinan
-
Rp30 Triliun Zakat: Benarkah Cukup untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem?
-
Antam Perkuat Peran BUMN dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Safari Ramadan dan Pasar Murah
-
5 Rencana Sekolah Rakyat Prabowo: Punya Misi Putus Rantai Kemiskinan
-
Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Prabowo: Anak Tidak Boleh Jadi Pemulung
Terpopuler
- Pemilik Chery J6 Keluhkan Kualitas Mobil Baru dari China
- Profil dan Aset Murdaya Poo, Pemilik Pondok Indah Mall dengan Kekayaan Triliunan
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Jualan Sepi usai Mualaf, Ruben Onsu Disarankan Minta Tolong ke Sarwendah
Pilihan
-
Zulkifli Hasan Temui Jokowi di Solo, Akui Ada Pembicaraan Soal Ekonomi Nasional
-
Trump Singgung Toyota Terlalu Nyaman Jualan Mobil di Amerika
-
APBN Kian Tekor, Prabowo Tarik Utang Baru Rp 250 Triliun
-
Prabowo 'Kebakaran Jenggot' Respons Tarif Trump, Buka Seluruh Kran Impor: Pengusaha Teriak Bumerang!
-
Solusi Pinjaman Syariah Tanpa Riba, Tenor Panjang dan Plafon Sampai Rp150 Juta!
Terkini
-
Solusi Anti Pesing Malioboro, Wali Kota Jogja Cari Cara Antisipasi Terbaik
-
Praktisi UGM Rilis 2 E-Book Kehumasan: Solusi Jitu Hadapi Krisis Komunikasi di Era Digital
-
Deadline Penggusuran di Depan Mata, Warga Lempuyangan Lawan PT KAI: "Bukan Asetmu, Ini Tanah Kami
-
Viral, Foto Pendaki di Puncak Gunung Merapi Bikin Geger, Padahal Pendakian Ditutup
-
Sleman Pastikan Tak Ada ASN Bolos, Tapi Keterlambatan Tetap Jadi Sorotan