SuaraJogja.id - Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menilai isi pidato tersebut mencerminkan bahwa Jokowi merupakan sosok negarawan.
"Saya mengapresiasi pidato Bapak Presiden. Dalam pidato itu, sungguh Bapak Presiden Joko Widodo adalah negarawan. Dia adalah tokoh bangsa kita," kata Emrus seperti dikutip dari Antara, Selasa (16/8/2022).
Menurut dia, sosok negarawan Jokowi tercermin dari isi pidato yang membahas sejumlah hal mengenai persoalan kebangsaan, seperti politik kebangsaan dan ajakan kepada segenap bangsa Indonesia agar menghindari politik yang sempit, yaitu politik identitas.
Terkait dengan politik identitas, Emrus memandang ajakan Jokowi itu harus dilakukan oleh segenap bangsa Indonesia agar dapat pula menjadi alat dalam mengontrol tindakan-tindakan para oknum politisi dan kelompok-kelompok tertentu yang hendak memecah belah persatuan dengan memanfaatkan isu suku, agama, ras, serta budaya.
Kemudian mengenai politisasi agama, Emrus mengaku sependapat dengan imbauan Jokowi agar tidak ada lagi politisasi agama di Tanah Air karena pada dasarnya agama merupakan hal yang sakral dan mulia.
"Agama sangat sakral atau mulia, tidak boleh diturunkan pada level yang tidak mulia (politisasi agama)," ucap dia.
Sebelumnya, Presiden Jokowi saat berpidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, mengingatkan agar masyarakat ataupun elite politik menghindari politik identitas serta politisasi agama demi mencegah polarisasi sosial.
"Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat," ujar dia.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga mengajak segenap pihak untuk terus mendukung penuh tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Menurut Emrus, hal tersebut memastikan bahwa Pemilu 2024 akan dilaksanakan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Sangat bagus sekali, beliau mengatakan bahwa tahapan pemilu sedang dipersiapkan. Artinya, sesuai dengan undang-undang dan jadwal yang disusun KPU. Berarti, pemilu kita berlangsung sesuai dengan jadwal dan peraturan yang dibuat, termasuk konstitusi, yaitu konstitusi mengatakan bahwa jabatan presiden maksimal dua periode," ujar dia.
Apresiasi serupa juga Emrus sampaikan terhadap ucapan terima kasih dari Jokowi kepada para tokoh ulama, masyarakat, dan budaya.
"Ini bagus sekali. Tokoh dari agama mana pun harus ditempatkan di posisi terhormat di antara realisasi sosial. Beliau berterima kasih kepada tokoh ulama dan tokoh masyarakat serta budaya. Mereka berkontribusi besar memperkokoh pondasi bangsa kita sehingga Indonesia berdiri kokoh dan persatuannya terawat dengan baik," ujar Emrus.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dana Operasional Gubernur Jabar Rp28,8 Miliar Jadi Sorotan
- Viral Video 7 Menit Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, Praktisi Hukum Minta Publik Berhati-hati
- Prabowo Dikabarkan Kirim Surat ke DPR untuk Ganti Kapolri Listyo Sigit
- Tutorial Bikin Foto di Lift Jadi Realistis Pakai Gemini AI yang Viral, Prompt Siap Pakai
- Prabowo Incar Budi Gunawan Sejak Lama? Analis Ungkap Manuver Politik di Balik Reshuffle Kabinet
Pilihan
-
Ketika Politik dan Ekonomi Turut Membakar Rivalitas Juventus vs Inter Milan
-
Adu Kekayaan Komjen Suyudi Ario Seto dan Komjen Dedi Prasetyo, 2 Calon Kapolri Baru Pilihan Prabowo
-
5 Transfer Pemain yang Tak Pernah Diduga Tapi Terjadi di Indonesia
-
Foto AI Tak Senonoh Punggawa Timnas Indonesia Bikin Gerah: Fans Kreatif Atau Pelecehan Digital?
-
Derby Manchester Dalam 3 Menit: Sejarah, Drama, dan Persaingan Abadi di Premier League
Terkini
-
Warisan Leluhur di Tangan Anak Muda: Bagaimana Bantul Bangkitkan Pariwisata Budaya?
-
Bupati Sleman Janji Bonus Atlet Porda 2025 Lebih Besar dari Tahun Lalu
-
Dari Sampah Berubah Berkah: Hotel Tentrem Jogja Sulap Limbah Organik jadi Pupuk Cair
-
Danais DIY Triliunan Sia-Sia? Aliansi Gerakan Nasional Minta UU Keistimewaan Dihapus, Ini Alasannya
-
Diskominfo Sleman Gandeng Polisi Usut Peretasan CCTV Kronggahan Berunsur Provokatif