Hentikan Pendampingan Perseorangan, Kementerian Koperasi dan UKM Ganti Konsep untuk Kembangkan Pasar Ekspor

SuaraJogja.id - Kementerian Koperasi dan UKM akan mengubah konsep dalam rangka meningkatkan nilai ekspor produk-produk dalam negeri. Pemerintah tidak lagi memberikan pendampingan secara sruktur perseorangan bagi pelaku-pelaku usaha ekskpor. Sebagai gantinya, Kementerian Koperasi dan UKM menggandeng organisasi atau asosiasi untuk mengembangkan pasar ekspor.

"Kita tidak lagi mendampingi orang per orang, struktur yang efektif itu adalah bekerja sama seperti[dengan] asmindo (asosiasi industri permebelan dan kerajinan indonesia-red) misalnya, atau agregator lainnya atau agen bayar yang ada di sini untuk masuk ke pasar [ekspor]. Nah itu mungkin bisa dibentuk kerjasama dengan mereka," papar Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki dalam Munas Asmindo di Yogyakarta, Selasa (23/09/2022).

Karena itu, menurut Teten, pihaknya meminta asosiasi membuat pemetaan potensi ekspor mereka. Dengan demikian pemerintah akan lebih mudah dalam membantu industri dalam meningkatkan nilai ekspor produk dalam negeri.

Apalagi pemerintah sedang menekan inflansi agar tak melebihi pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Bahkan 2023 ada pengetatan fiskal karena Presiden Joko Widodo mematok kembali defisit angagran maksimal 3 persen.

Baca Juga: Brankas Bangun Kepemimpinan Lokal untuk Merevolusi Sektor Digital & UKM melalui Open Banking

"Sehingga kebijakan moneter kita harap dapat menstimulus pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Teten menambahkan, pemerintah pada 2022 ini menyiapkan belanja produk UKM dalam negeri mencapai Rp 400 triliun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.  Karenanya perekonomian nasional beberapa waktu ke depan akan sangat bergantung pada kekuatan domestik atau produk dalam negeri.

Upaya ini mengoptimalkan kebijakan pemerintah yang diatur Undang-Undang Cipta Kerja, mengenai 40 persen belanja kementerian dan lembaga termasuk pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli produk-produk koperasi dan UKM. Bila 40 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membeli produk-produk UKM, maka Badan Pusat Statistik (BPS)menghitung akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan menyerap sekitar 2 juta tenaga kerja.

"Saya berharap Munas ketujuh [asmindo] ini bisa melahirkan gagasan-gagasan yang lebih baik lebih relevan untuk menjawab ekonomi dunia, ekonomi dalam negeri yang memang tidak terlalu baik," tandasnya.

Sementara Ketua DPP Asmindo, Anggoro Rahma Diputro mengungkapkan pasar ekspor masih terdampak pandemi COVID-19 hingga saat ini. Karenanya untuk menghadapi persoalan ini, Asmindo berharap perhatian pemerintah yang lebih untuk membantu pelaku usaha di sektor mebel dan furniture dalam mengembangkan usaha di dalam negeri.

Baca Juga: KoinWorks Hadirkan Fitur Instant Approval, Permudah Pinjaman UKM

"Lesunya pasar ekspor dan dampak kenaikan transportasi dan perkapalan harus mengubah haluan pasar dan menggarap dengan serius pasar dalam negeri," ungkapnya.

Penggarapan pasar dalam negeri ini, lanjut Anggoro sangat penting. Sebab pasar dalam negeri saat ini dikuasai produk-produk impor.

"Tanpa bantuan dari pemerintah kita akan sulit menembus pasar dalam negeri. Mudah-mudahan kedepan kita bisa menggarap pasar dalam negeri sebelum terlambat agar produk dalam negeri menjadi tuan di negeri sendiri," imbuhnya.

Kontributor : Putu Ayu Palupi