SuaraJogja.id - Imbas pidato yang menyinggung soal amplop kiai dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) di Gedung ACLC KPK, Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa didesak mundur dari jabatan Ketua Umum PPP. Ia pun memberikan tanggapan atas desakan tersebut.
"Wah itu saya enggak mau jawab, karena itu tidak pas saya jawab. Karena itu tidak ada dalam mekanisme di organisasi," ujar Suharso saat dijumpai wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Menurut Suharso pihak terkait perlu melakukan tabayyun atau meneliti peristiwa dengan tidak tergesa-gesa memutuskan masalah.
Dia menjelaskan yang menjadi pemicu persoalan adalah pidato dirinya di KPK. Dia menekankan, pidato itu tidak berdiri sendiri dan merupakan pidato yang panjang dan disampaikan setelah sebelumnya pimpinan KPK memberikan sambutan.
"Jadi saya harus berkesinambungan lah kira-kira, jadi tone-nya itu mesti sama. Lalu saya adopsi bahwa semua yang disampaikan oleh KPK itu menjadi rujukan buat konteks, dan yang penting adalah acara itu untuk PPP dari KPK, dalam rangka edukasi untuk membangun budaya politik yang cerdas dan berintegritas," jelasnya.
Menurutnya, apa yang disampaikannya dalam pidato itu memiliki konteks yang pas dan terpadu dengan sambutan pimpinan KPK dan tema acara. Namun dia menekankan pidato yang disampaikannya di acara itu dipangkas, diviralkan, dan bahkan ditambahkan.
"Apa yang saya sampaikan adalah sesuatu yang menurut saya dapat dipertanggungjawabkan dalam konteksnya, apalagi kemudian diingatkan oleh Pak Nurul Ghufron (Wakil Ketua KPK) agar PPP itu tetap bersiteguh dengan dasar berpolitiknya Ketuhanan YME. Jangan semuanya serba uang, jangan kemudian apa yang disebut keuangan yang kuasa, nah itu dihindari," jelasnya.
Dia menegaskan tidak ada sama sekali keinginan dirinya melecehkan para kiai yang sangat dihormati, terlebih PPP didirikan para ulama dan kiai.
Ditanya mengenai adanya kemungkinan politisi PPP yang ingin menjatuhkannya, Suharso menyatakan enggan berprasangka buruk. Dia memandang peristiwa yang terjadi di internal PPP ini hanya kesalahpahaman saja, dan terlalu jauh jika disebut akan mempengaruhi posisi PPP yang kini sudah bergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Golkar dan PAN.
Sebelumnya dalam pidatonya di acara Pembekalan Antikorupsi Politik Cerdas Berintegritas (PCB) untuk Partai Persatuan Pembangunan bekerja sama dengan KPK pertengahan Agustus lalu, Suharso menyinggung soal amplop kiai.
Berita Terkait
-
Sejarah Terukir: Prabowo Beri Pidato di Depan Parlemen Turki, Apa yang Dibahas?
-
Momen Pidato Jeje Govinda sebagai Bupati Digunjing, Posisi Syahnaz Ikut Kena Sentil
-
Bak Pinang Dibelah Dua: Gaya Komunikasi PM Singapura Disandingkan Anies Baswedan
-
Adu Pendidikan Selvi Ananda vs Arumi Bachsin, Beda Kelas Isi Pidato Ibu Pejabat Disorot
-
Gaya Pidato Arumi Bachsin Jadi Ketua PKK Banjir Pujian: Luwes Banget
Terpopuler
- Marselino Ferdinan Dicoret Patrick Kluivert! Ini 3 Calon Penggantinya di Timnas Indonesia
- 17 HP Xiaomi Ini Tidak Didukung HyperOS 2.1, Ada Perangkatmu?
- Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
- 8 Kode Redeem FF Hari Ini 14 April 2025 Masih Aktif Siap Dipakai, Klaim Sekarang!
- Ini Syarat Pemutihan Pajak Kendaraan 2025, Warga Jateng Siap-siap Bebas Denda!
Pilihan
-
Terus Pecah Rekor! Harga Emas Antam 1 Gram Kini Dibanderol Rp1.975.000
-
Gaikindo Peringatkan Prabowo soal TKDN: Kita Tak Ingin Industri Otomotif Indonesia Ambruk!
-
Piala Dunia U-17 2025: Perlunya Tambahan Pemain Diaspora di Timnas Indonesia U-17
-
Perhatian! Harga Logam Mulia Diprediksi Akan Terus Alami Kenaikan
-
Baru Masuk Indonesia, Xpeng Diramalkan Segera Gulung Tikar
Terkini
-
Omzet Ratusan Juta dari Usaha Sederhana Kisah Sukses Purna PMI di Godean Ini Bikin Menteri Terinspirasi
-
Waspada Jebakan Kerja di Luar Negeri, Menteri Ungkap Modus PMI Unprosedural Incar Anak Muda
-
Dana Hibah Pariwisata Sleman Dikorupsi? Bupati Harda Kiswaya Beri Klarifikasi Usai Diperiksa Kejari
-
Empat Kali Lurah di Sleman Tersandung Kasus Tanah Kas Desa, Pengawasan Makin Diperketat
-
Guru Besar UGM: Hapus Kuota Impor AS? Petani Lokal Bisa Mati Kutu