Tak Semua Negara Miliki Skema Pemulihan Budaya Pascapandemi, Kemendikbudristek Gagas Dana Global

SuaraJogja.id - Kebudayaan dan sumber daya di sektor budaya menjadi salah satu satu dari dari sekian sektor yang terdampak pandemi COVID-19. Meski saat ini penanganan pandemi sudah mulai kondusif, pemulihan di sektor kebudayaan masih saja sulit dilakukan, termasuk di sejumlah negara anggota G20.

"Tidak semua negara anggota g20 punya skema pemulihan budaya pasca pandemi," ujar Direktur Jenderal (dirjen) Kebudayaan Kemendikbudristek selaku Koordinator Pertemuan Tingkat Menteri Kebudayaan G20, Hilmar Farid di Yogyakarta, Minggu (11/09/2022).

Padahal pembangunan berbagai sektor kedepan harus mempertimbangkan sumber daya kebudayaan secara berkelanjutan. Karenanya Indonesia sebagai presiden G20 mencoba menyuarakan program dana global. Program ini mirip dengan dana indonesiana atau dana abadi yang diberikan pemerintah kepada komunitas pekerja seni dan budaya dalam pemulihan kegiatan-kegiatan seni dan budaya.

Program tersebut diklaim bisa menjadi salah satu upaya pemulihan pembangunan yang berbasis kebudayaan. Dalam pertemuan yang dilakukan bersama delegasi negara-negara G20 di Borobudur pada Senin (12/09/2022), Indonesia mencoba menegaskan paradigma pembangunan kedepannya harus mempertimbangkan kebudayaan. Dengan demikian pembangunan bisa dilaksanakan secara berkelanjutan dengan berbagai sumber daya yang dimiliki masing-masing negara.

Baca Juga: Momen Pengangkatan Raja Charles III Sebagai Pemimpin Baru Inggris

"Selain itu gagasan untuk membentuk sebuah dana global bagi pemulihan di sektor kebudayaan. Kalau di beberapa negara, di Inggris, Amerika, sudah ada skema itu. Kalau di Indonesia kan sudah ada dana indonesiana. Tapi tidak semua negara punya skema itu, jadi inisiatif dana global," tandasnya.

Pengembangan program dana global, lanjut Hilmar sangat diperlukan. Sebab bila sektor kebudayaan tidak didukung secara afirmatif, maka akan kesulitan dalam pulih dan bangkit dari pandemi COVID-19.

"Kalau mereka tidak bisa bangkit, yang rugi masyarakat secara keseluruhan, kalau sampai kita kehilangan banyak ekspresi budaya, praktik dan sumber daya di bidang kebudayaan maka kerugiannya untuk pulih akan sulit," ungkapnya.

Hilmar menambahkan, melalui Presidensi G20 tahun ini, Kemendikbudristek juga menyuarakan lima agenda prioritas bidang kebudayaan. Tidak hanya peran budaya sebagai pembuka kemungkinan dan pendorong pembangunan berkelanjutan namun juga manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari kebijakan berbasis budaya.

Selain itu upaya untuk menjaga budaya sebagai kepentingan bersama dan memperkuat perlawanan terhadap perdagangan gelap kekayaan budaya. Perluasan dan pemerataan akses terhadap produk budaya dan manfaat ekonomi budaya pun terus disampaikan kepada negara-negara anggota G20.

Baca Juga: KPK Periksa Sesditjen Kemendikbudristek Dalami Soal Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru

"Mobilisasi sumber daya internasional untuk pemulihan berkelanjutan melalui inisiasi dana gobal untuk pemulihan seni dan budaya juga terus kami sampaikan. Para delegasi [G20} dapat mengambil inspirasi dari praktik-praktik hidup berkelanjutan yang menjadi tradisi di Indonesia dan menjadikannya sebagai jawaban atas tantangan-tantangan global seperti ekonomi dan lingkungan," imbuhnya.