SuaraJogja.id - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sarang Lidi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan Yogyakarta (AMPPY) melaporkan dugaan permintaan pungutan liar yang dilakukan SMKN 2 Yogyakarta kepada orang tua siswa ke Ombudsman RI DIY untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
Asisten Pemeriksaan Laporan ORI DIY Muhammad Rifki membenarkan bahwa laporan tersebut telah masuk ke pihaknya. Hal itu terkait dengan dugaan permintaan dana di SMKN 2 Yogyakarta.
"Besarannya tadi disampaikan juga sekitar Rp5 jutaan. Ini memang menjadi kebijakan dari sekolah maupun dari komite sekolah. Ada masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut sehingga menginginkan adanya penelusuran dari Ombudsman," kata Rifki kepada awak media, Rabu (14/9/2022).
Rifki memastikan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Saat ini laporan masih diproses terlebih dulu sebelum menggali informasi lebih lagi.
"Saat ini masih proses baru diterima ya nanti akan dilakukan tahap verifikasi dulu laporan. Nanti kalau sudah diverifikasi akan diplenokan kemudian akan dilanjutkan dengan proses pemeriksaan substantif," terangnya.
Dijelaskan Rifki, secara regulasi di Permendikbud 75 tahun 2016 tentang komite sekolah dituliskan bahwa komite tidak boleh melakukan pungutan kepada orang tua siswa. Pungutan itu bisa terlihat dari ciri ada nominal, batas waktu dan bersifat wajib.
"Itu tidak diperbolehkan untuk regulasi yang ada. Jadi nanti dalam penelusuran kalau ditemukan unsur-unsur itu tentu saja itu sesuatu yang memang tidak di perkenankan di situ. Jadi pungutan itu tidak boleh untuk dimintakan kepada orang siswa," ungkapnya.
Sebaliknya, kata Rifki, jika memang sumbangan yang bersifat suka masih diperbolehkan. Dengan catatan tidak ada nominal serta tidak dibatasi waktu.
"Nah itu boleh dilakukan oleh komite maupun sekolah dan itu tidak melanggar regulasi yang ada," imbuhnya.
Baca Juga: SMKN 2 Yogyakarta Dilaporkan atas Dugaan Pungli, Disdikpora Siapkan Regulasi
Pihaknya berharap sekolah sebagai penyelenggara pendidikan dapat memahami regulasi terkait pungutan dan sumbangan tersebut. Sehingga kebijakan yang diambil tidak meleset dari aturan yang telah ditentukan.
Sebelumnya, Anggota AMPPY Robani Iskandar menuturkan dugaan permintaan pungutan itu terjadi setelah ada laporan dari wali murid usai rapat komite. Pungutan itu diketahui senilai Rp5 juta untun pembangunan sarana dan prasarana sekolah.
Rinciannya untuk dana pendidikan sebesar Rp150 ribu dikali 12 bulan sehingga menjadi Rp 1,8 juta. Lalu ada uang sumbangan pribadi Rp450 ribu serta uang pembangunan sebesar Rp2,75 juta.
"Memang belum resmi keputusan itu, belum ada surat edaran tapi diputuskan akan terjadi pungutan sebesar awalnya Rp5.250 juta. Kemudian terjadi kesepakatan menjadi Rp5 juta," kata Robani ditemui di Kantor Perwakilan ORI DIY, Rabu (14/9/2022).
Berita Terkait
-
SMKN 2 Yogyakarta Dilaporkan atas Dugaan Pungli, Disdikpora Siapkan Regulasi
-
Muncul Dugaan Pungutan, AMPPY Adukan SMKN 2 Yogyakarta ke Ombudsman
-
Selama 2022, Polda Lampung Terima Ribuan Pengaduan Pungli
-
Kades di Bekasi Ditangkap Karena Pungli, PJ Bupati Ingatkan Godaan Administratur Negara
-
Bantah Ada Pungli Parkir di Stasiun Bekasi Timur, Ini Arahan PT KAI untuk Driver Ojol
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen, Buruh Masih Tekor Rp1,8 Juta dari KHL
-
Rio Febrian Nyanyikan Nada Doaku, Single Terbaru Karya Grego Julius tentang Ketulusan Berdoa
-
Pesta Nasabah Mekaar di Jogja, PNM Luncurkan Aplikasi Beasiswa dan Kenalkan Bunga Pinjaman 8 Persen
-
3.000 Bikers Padati JEC, Jogja Bike Rendezvous 2026 Dongkrak Pariwisata Yogyakarta
-
Kala Imajinasi Menjadi Nyata di Pembukaan Festival Sinema Prancis 2026