SuaraJogja.id - Wacana pelaksanaan kampanye di kampus masih menuai pro kontra dari berbagai pihak. Ada yang setuju tapi tak sedikit pula yang melenceng dari aturan yang ada.
Diketahui aturan terkait kampanye itu tertuang dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Pasal 280 ayat 1 huruf h terkait dengan larangan, pelaksana peserta dan tim kampanye untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan.
Menanggapi wacana tersebut, pengamat politik UGM Arie Sujito menuturkan secara tidak langsung kampus atau perguruan tinggi punya tanggungjawab secara moral dalam pelaksanaan pemilu. Terkhusus adalah untuk mendorong dan menjaga kualitasnya lebih baik.
"Ada setuju tapi ada juga yang tidak. Tentu ini adalah bagian dari discourse awal. Tetapi kita percaya bahwa perguruan tinggi punya tanggungjawab secara moral untuk mendorong agar kualitas pemilu ke arah yang lebih baik," kata Arie yang juga menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat dan Alumni UGM itu, Selasa (20/9/2022).
Baca Juga: Endemi di Depan Mata, Rektor UGM Minta Indonesia Tetap Waspada
Disampaikan Arie, memang sudah ada pertemuan dengan beberapa perwakilan kampus untuk membahas lebih jauh mengenai wacana itu beberapa waktu lalu. Namun memang hingga kini belum ada keputusan yang pasti terkait kampanye di kampus.
"Ini masih sebagai discourse awal belum ada keputusan di tingkat perguruan tinggi dan di tingkat nasional tapi tantangan ini sedang digodog oleh para perguruan tinggi," terangnya
Pengodokan ide dari wacana itu, kata Ari tentu meliputi persepsi kampanye yang tidak serta merta sama seperti dulu atau pada umumnya. Melainkan harus ada aturan yang tegas dari kampus untuk penyelenggaraannya.
Sehingga kampanye itu bukan lantas dijadikan sebagai mobilisasi politik saja. Tetapi ajang mengasah pemikiran para calon-calon pemimpin bangsa ke depan.
"Tentu persepsi kampanye tidak seperti dulu yang kita bayangkan. Kampanye yang dimaksud adalah menghadirkan dan mengundang politisi atau calon pemimpin itu ke kampus dengan rule of the game sebagaimana dibangun oleh kampus, berdebat, berdiskusi bukan mobilisasi," tegasnya.
Baca Juga: Aksi Anggota TNI Todongkan Pistol di Tol Jagorawi Viral, Ini Komentar Sosiolog UGM
Menurutnya hal itu jauh lebih penting dan berguna bagi semua pihak. Ketimbang hanya mengumbar janji di depan massa lewat mobilisasi politik tadi.
"Karena itu instrumen-instrumen yang dimaksudkan agar bertarung ide. Mengapa ini penting, pengalaman kita untuk beradu ide, argumen itu jauh lebih penting daripada sekedar mobilisasi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Kritik Keterlibatan Ketua KPK di Danantara, PUKAT UGM: kalau Terjadi Korupsi Mau Bagaimana?
-
Ramai Soal Ijazah Jokowi, Dokter Tifa Merasa Janggal : Ijazah Keluar Duluan Baru Skripsi?
-
Hasan Nasbi Beri Saran Teror Kepala Babi ke Tempo Dimasak, Dosen UGM: Pejabat Begini Menyedihkan
-
UGM Klarifikasi Tuduhan Ijazah Palsu Jokowi Gegara Times New Roman, Publik Makin Curiga
-
Isu Ijazah Jokowi Palsu: UGM Jelaskan Pemakaian Font Times New Roman di Tahun 1985
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan
-
Puncak Arus Balik H+3 dan H+4, 350 Ribu Kendaraan Tinggalkan DIY