RUU PDP Disahkan, Pakar Sarankan Pemerintah Segera Bentuk Otoritas Pelindung Data

Pengesahan UU PDP ini, lanjut Pratama, harus juga direspons dengan segera melakukan audit keamanan informasi di semua PSE, baik lingkup pribadi maupun publik. Apalagi, kasus kebocoran data masih menjadi perhatian masyarakat luas dengan kasus Bjorka.

"Nantinya lembaga otoritas PDP bisa bersama BSSN membuat aturan standar tentang pengaman data pribadi di lingkup private dan lingkup publik sehingga penegakan UU PDP bisa lebih detail dan jelas," kata Pratama.