Soroti Penangkapan Tersangka Korupsi Gubernur Papua, Mahfud MD: Tidak Ada yang Ditutup-tutupi

SuaraJogja.id - Menkopolhukam, Mahfud MD menegaskan tidak ada rekayasa dalam peristiwa penangkapan Gubernur Papua, Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi. Menurutnya, penangkapan itu bertujuan untuk penegakan hukum.

"Tak ada rekayasa politik dlm penetapan Lukas Enembe sbg TSK korupsi. Itu utk penegakan hukum sesuai dgn aspirasi tokoh2 dan rakyat Papua," tulisnya di akun Twitter @mohmahfudmd, dikutip Rabu (21/9/2022).

Mahfud MD mengatakan, dalam cuitannya itu, bukan soal Rp1 miliar yang akan dikembangkan dugaan korupsinya.

"Masalahnya bukan hanya 1 M yang akan terus dikembangkan dugaan korupsinya, melainkan ratusan M sesuai dengan temuan PPATK spt yg dijelaskan kemarin," tulisnya.

Baca Juga: Gubernur Papua Lukas Enembe Korupsi Ratusan Miliar, Terlibat Banyak Kasus

"Ada yg bertanya, mengapa yang mengumumkan Menko Polhukam. Memangnya mengapa? Saya kan sudah sangat sering mengumumkan kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum (APH)? Masalah kasus ASABRI, Jiwasraya, Satelit Kemhan, dll. Saya adalah Menko Polhukam yang harus menjelaskan hal-hal yang kontriversial," tulis Mahfud MD.

Warganet pun banyak memberi komentar terhadap cuitan Mahfud MD tersebut. Sejumlah komentar mendukung negara untuk memberantas tindak korupsi.

"Negara jangan kalah sama garong pak, segerakan diadili biar partai nya nyungsep kubangan," tulis salah satu warganet.

Ada warganet yang menanyakan soal adakah ratusan miliar yang mengalir ke partai Lukas Enembe.

"Kira-kira dari ratusan M bahkan mungkin T yang dikorupsi, apakah PPATK sudah menganalisis ada dana korupsi yg mengalir ke partai tempat si LE bernaung??" ujar warganet.

Baca Juga: Mahfud MD Terkait Kasus Lukas Enembe: Hak Rakyat Tak Boleh Dirampas dengan Korupsi Sehingga Banyak yang Miskin

"Coba pak PPATK disuruh bantu ICW yg sedang bekerja saat ini, jadi apa yg disebut perubahan pemulihan itu benar benar merata dan dirasakan semua elemen masyarakat, bersinergi itu pada kejujuraan dan keterbukaan negara yg katanya demokrasi bukannya bpk yg mengatakan demokrasi bermasalah," tulis warganet lainnya.