SuaraJogja.id - Direktur Utama BRI, Sunarso dinobatkan sebagai “Tokoh Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM” dalam “Rakyat Merdeka Award untuk Indonesia Pulih dan Bangkit 2022”. Anugerah penghargaan tersebut tak lepas dari peran Sunarso sebagai "master mind" dari konsistensi dan kesuksesan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam memberdayakan dan mengedukasi pelaku usaha di segmen UMKM.
Atas pencapaian tersebut, Sunarso mendedikasikan penghargaan tersebut untuk seluruh insan BRILiaN (pekerja BRI).
“Saya dedikasikan penghargaan ini kepada Insan BRILiaN, yang telah memberikan kontribusi terbaiknya kepada BRI dan untuk Indonesia," ungkapnya.
“Penghargaan ini juga saya persembahkan untuk seluruh nasabah UMKM BRI yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,” tambah Sunarso.
Baca Juga: DPR Sahkan UU Perlindungan Data Pribadi, Direktur Digital dan IT: Aspek Penting bagi BRI
Ia menegaskan, UMKM di Indonesia sangat membutuhkan edukasi secara konsisten dan berkelanjutan dari pada advokasi.
“Oleh karenanya, BRI saat ini dan ke depan akan semakin fokus untuk memberdayakan dan mengedukasi pelaku usaha di segmen UMKM”, tegasnya.
Sejak awal pandemi, BRI telah mengambil langkah strategis untuk tetap mempertahankan sustainability kinerja dan berperan aktif dalam mendukung program pemerintah dalam kaitannya dengan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Strategi lain, BRI melakukan penyelamatan terhadap UMKM, yang memiliki peran krusial terhadap perekonomian Indonesia.
UMKM memberikan kontribusi sebesar 60,3% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Selain itu, UMKM menyerap 97% tenaga kerja dan menyediakan 99% lapangan kerja di Indonesia. Namun pandemi Covid-19 memberikan tekanan berat bagi pelaku UMKM, karena mereka tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi sebagaimana biasanya.
Oleh karenanya, selama pandemi, BRI menyelamatkan UMKM dengan strategi business follows stimulus.
Baca Juga: Utamakan Keamanan Data, BRI Apresiasi Pengesahan UU Perlindungan Data Pribadi
“Agar stimulus berjalan efektif, BRI menyiapkan empat syarat. Pertama, harus ada dananya, yaitu memastikan anggarannya tersedia. Kedua, data pihak yang mendapatkan stimulus tersedia. Ketiga, kami akan menyiapkan sistem yang kredibel dan reliable agar stimulus tersebut tepat sasaran, dan keempat, adalah komunikasi secara terus menerus kepada masyarakat," katanya.
- 1
- 2
Berita Terkait
-
Dorong Pelaku Usaha Bangkit, Dirut BRI Sunarso Dinobatkan Sebagai Tokoh Pembiayaan dan Pemberdayaan UMKM
-
BRI Pastikan Selalu Menginformasikan Seluruh Layanan melalui Saluran Komunikasi Resmi kepada Nasabah
-
Corporate Secretary BRI: Nasabah Jangan Pernah Mengakses Link yang Mengatasnamakan BRI
-
Marak Penipuan, BRI: Jangan Beri Data Pribadi dan Informasi Lainnya melalui Link dari Sumber Tak Resmi
-
Nasabah BRI Diingatkan Waspada Informasi Menyesatkan, Ini Tips dari Pakar Keamanan Siber
Terpopuler
- 8 Rekomendasi Mobil Bekas Murah Tipe MPV Mei 2025: 7-Seater Harga Mulai Rp30 Jutaan, Pajak Miring
- 3 Pihak Blak-blakan Beri Dukungan untuk Yuran Fernandes, Komdis PSSI Revisi Hukuman
- Rekomendasi 5 Mobil Bekas Murah Meriah untuk Ibu Muda yang Super Aktif! Mulai 65 Jutaan
- Olla Ramlan Resmi Umumkan Lepas Hijab: Pilihan Terbaik Bukan yang Bikin Kita Nyaman
- 10 Pemain Keturunan Bisa Dinaturalisasi Demi Timnas Indonesia Lolos Olimpiade 2028
Pilihan
-
Hasil BRI Liga 1: Semen Padang Imbang, Dua Degradasi Ditentukan di Pekan Terakhir!
-
Pantas Dipanggil ke Timnas Indonesia, Patrick Kluivert Kirim Whatsapp Ini ke Ramadhan Sananta
-
BREAKING NEWS! Kaesang Pangarep Kirim Isyarat Tinggalkan Persis Solo
-
Danantara Mau Suntik Modal ke Garuda Indonesia yang 'Tergelincir' Rugi Rp1,2 Triliun
-
5 Pilihan HP Murah RAM Besar: Kamera 50 MP ke Atas, Baterai Tahan Lama
Terkini
-
70 Persen SD di Sleman Memprihatinkan, Warisan Orde Baru Jadi Biang Kerok?
-
SDN Kledokan Ambruk: Sleman Gelontorkan Rp350 Juta, Rangka Atap Diganti Baja Ringan
-
Demokrasi Mahal? Golkar Usul Reformasi Sistem Pemilu ke Prabowo, Ini Alasannya
-
Cuaca Ekstrem Hantui Jogja, Kapan Berakhir? Ini Kata BMKG
-
Parkir Abu Bakar Ali Mulai Dipagar 1 Juni, Jukir dan Pedagang harus Mulai Direlokasi