SuaraJogja.id - Senior Partai Golkar Akbar Tanjung membuat pernyataan mengagetkan di acara peresmian Monumen Tritura 66 yang direlokasi ke Taman Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (5/10/2022) kemarin. Ia mengatakan Calon Presiden Anies Baswedan punya peluang yang kuat untuk menjadi presiden di tahun 2024.
"Peluang beliau di Pemilu 2024 yang akan datang sangat kuat untuk menjadi Presiden," katanya.
Menurut Akbar, Anies merupakan orang yang pintar dan seorang akademisi yang memiliki suatu pemikiran jauh ke depan tentang pembangunan Indonesia.
"Beliau tepat menjadi Gubernur dan lebih tepat lagi bahwa beliau akan menjadi Presiden," kata Akbar Tanjung.
Namun, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan pernyataan Akbar Tanjung soal Anies hanya sebatas ucapan selamat. Sebab, Akbar Tanjung masih memegang keputusan Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Golkar yang memutuskan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden.
Terlepas dari pernyataannya tersebut, berikut rangkuman siapa sosok Akbar Tanjung ini yang sempat terseret kasus korupsi yang dikenal dengan Bulog Gate ini.
1. Tempat Kelahiran
Akbar Tanjung lahir di Sibolga, Sumatera Utara tanggal 14 Agustus 1945. Untuk pendidikan, Akbar Tanjung bersekolah di SR (Sekolah Rakyat) Muhammadiyah, Sorkam, Tapanuli Tengah dan di SR Nasrani, Medan.
Kemudian ia pindah ke Jakarta, lalu bersekolah di SMP Perguruan Cikini dan SMA Kanisius. Setelah itu, berkuliah di Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.
Baca Juga: Akbar Tanjung Disebut Dukung Anies Baswedan, Golkar Riau Klaim Tetap Solid
2. Karir Politik
Di karir politik, Akbar Tanjung menjadi politikus besar yang memiliki perjalanan karir politik gemilang bersama Partai Golkar. Ia pernah menjabat kursi ketua DPR RI di era Pemerintahan Megawati Soekarno Putri periode 1999-2004. Tahun 1998-2004, ia menjabat sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Di Universitas Indonesia, ia terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik pada tahun 1967-1968. Tahun 1973, ia ikut mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Lalu, pada tahun 1978-1981, ia menduduki posisi sebagai Ketua Umum DPP KNPI.
Selanjutnya, menduduki anggota FKP DPR RI mewakili Propinsi Jawa Timur (1977 -1988), Wakil Sekretaris FKP DPR RI (1982-1983), Sekretaris FKP-MPR RI, Anggota Badan Pekerja MPR RI (1987-1992).
Tahun 1983 sampai 1988, Akbar pernah menduduki posisi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar. Pernah menjabat Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dari 1988 hingga 1993. Sekretaris FKP MPR RI, Anggota Badan Pekerja MPR RI (1992-1997). Menduduki Menteri Negara Perumahan Rakyat, Kabinet Pembangunan VI tahun 1993-1998.
Kemudian, menjabat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Kabinet Reformasi Pembangunan (1998-1999). Lalu, Wakil Ketua Fraksi FKP MPR RI, Wakil Ketua PAH II Badan Pekerja MPR RI (1997 -1999). Wakil Ketua FKP MPR RI (1997-1998).
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
Kemenpar Dorong Penerbangan Langsung India-YIA, Bidik Kenaikan Wisatawan ke Yogyakarta
-
Anggaran MBG Dipangkas Rp94 Triliun, Bagaimana Nasib Ratusan SPPG di Jogja?
-
Promo Kredit Kendaraan Berbunga 1,80% Meriahkan BRI KKB Expo 2026 di 131 Lokasi
-
8.000 Orang Lepas Status WNI dalam Lima Tahun, Indonesia Terancam Kehilangan SDM Berkualitas
-
Akademisi: Publik Berhak Menagih Kinerja jika Gaji Kepala Daerah Naik