5 Kebijakan Anies Baswedan yang Menuai Kontroversi saat Menjabat Gubernur DKI Jakarta

Anies berharap rumah sakit tidak hanya didatangi saat dalam keadaan sakit saja melainkan ketika dalam kondisi sehat.

"Selama ini RS kita berorientasi pada kuratif dan rehabilitatif sehingga datang karena sakit, untuk sembuh itu harus sakit dulu," kata Anies saat meresmikan penjenamaan itu di RSUD Cengkareng, Rabu (3/8/2022).

Kebijakan Anies ini menuai rekasi dari berbagai pihak salah satunya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi meminta Anies berhenti membuat kebijakan ngawur.

3. UMP DKI Jakarta

Baca Juga: Anies Baswedan Pamer Ngobrol Asyik dengan Petani Yogyakarta, Warganet Curigai Dua Barang Ini

Anies Baswedan menaikkan persentase upah minimum provinsi atau UMP DKI 2022 menjadi 5,1 persen menjadi Rp 4.641.854 dari yang sebelumnya Rp 4.453.935 pada Sabtu (18/12/2022).

Anies menjelaskan kenaikan UMP ini mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun kebijakan ini menuai polemik lantaran digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke PTUN DKI Jakarta.

Pengadilan pun mengabulkan gugatan pengusaha tersebut dan membatalkan keputusan UMP DKI yang sudah ditetapkan Anies.

4. Tugu Sepeda dan Tugu Sepatu

April 2021, Pemprov DKI Jakarta membangun tugu sepeda atau prasasti sepeda dengan dana mencapai Rp800 juta di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Baca Juga: Dicurhati Petani Kulon Progo Masalah BBM hingga Tengkulak, Anies Baswedan Bilang Begini

Lalu, bulan September 2021 dibangun tugu Sepatu raksasa di tiga titik wilayah Ibu Kota, yakni di area Stasiun BNI City Taman Dukuh Atas, Lapangan Banteng, dan Alun-Alun Velodrome.