5 Kebijakan Anies Baswedan yang Menuai Kontroversi saat Menjabat Gubernur DKI Jakarta

Anies menjelaskan kenaikan UMP ini mempertimbangkan sentimen positif dari kajian dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diterbitkan Bank Indonesia. Namun kebijakan ini menuai polemik lantaran digugat oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) ke PTUN DKI Jakarta.

Pengadilan pun mengabulkan gugatan pengusaha tersebut dan membatalkan keputusan UMP DKI yang sudah ditetapkan Anies.

4. Tugu Sepeda dan Tugu Sepatu

April 2021, Pemprov DKI Jakarta membangun tugu sepeda atau prasasti sepeda dengan dana mencapai Rp800 juta di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.

Lalu, bulan September 2021 dibangun tugu Sepatu raksasa di tiga titik wilayah Ibu Kota, yakni di area Stasiun BNI City Taman Dukuh Atas, Lapangan Banteng, dan Alun-Alun Velodrome.

Tugu ini dibangun untuk dijadikan tempat swafoto dan bisa menjadi ikon baru Kota Jakarta, sekaligus mempercantik tempat-tempat yang ada di ibu kota.

Pembangunan tugu sepeda ini pun menuai kritik, salah satunya dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI, Gembong Warsono mengatakan pembangunan tugu sepeda itu tidak menggunakan perencanaan dan hanya berdasarkan mimpi.

5. Sumur Resapan

Kebijakan sumur resapan ini juga menuai berbagai kritikan. Banyak pihak menganggap pembangunan sumur resapan dinilai malah menimbulkan banyak masalah, mulai dari pembangunannya yang tidak sesuai tempat, merusak jalan, hingga membuat kendaraan teperosok.

Baca Juga: Anies Baswedan Pamer Ngobrol Asyik dengan Petani Yogyakarta, Warganet Curigai Dua Barang Ini

Pengamat tata kota Nirwono Joga pernah mengomentari pembuatan sumur resapan yang dibangun di atas trotoar. Nirwono mengatakan pembangunan sumur resapan di atas trotoar itu tidak bermanfaat dan hanya membuang-buang anggaran.

Kontributor : Ismoyo Sedjati