SuaraJogja.id - Pedagang di Jalan Perwakilan, Malioboro mengancam akan membuka paksa segel kios yang dipasang Satpol PP pada akhir pekan mendatang. Pembukaan segel yang dipasang sejak Rabu (04/01/2023) kemarin tersebut akan dilakukan bila Pemkot Yogyakarta tidak memberikan kepastian akan nasib mereka pasca pengosongan kios di kawasan tersebut.
Penjabat (Pj) Walikota Yogyakarta, Sumadi saat dikonfirmasi, Kamis (05/01/2023) mengungkapkan, bila pedagang benar-benar membuka segel kios, hal itu bisa disebut sebagai tindakan melanggar hukum. Sebab mereka menyalahi aturan yang sudah ditetapkan.
"Buka paksa [segel]?, niku wong reti aturan mboten e (orang itu tahu aturan apa tidak-red), ajeng bukak paksa (mau membuka paksa-red)," paparnya.
Menurut Sumadi, tak hanya melanggar hukum karena membuka paksa segel, para pedagang sebenarnya sudah menyalahi aturan dengan berjualan di tanah Kasultanan atau Sultan Ground. Sebab Keraton Yogyakarta sebagai pemilik tanah tersebut tidak pernah memberikan kekancingan atau izin mereka berdagang di kawasan tersebut.
Baca Juga: Belum Ada Kejelasan Relokasi, Kios-kios di Jalan Perwakilan Sudah Disegel
Bahkan Keraton juga tidak pernah mendapatkan uang sewa dari pedagang selama bertahun-tahun. Karenanya klaim pedagang yang sudah membayar puluhan juta rupiah untuk bisa menempati kios di Jalan Perwakilan perlu dipertanyakan.
Karenanya bila pedagang tetap bandel tetap berjualan di kawasan tersebut maka pihak keraton bisa menuntut secara hukum. Sebab mereka berjualan secara ilegal di tanah milik keraton.
"Wong jelas manggon (tinggal-red) disitu saja dari aspek hukum itu bisa dituntut penguasaan tanpa hak. Pemerintah sudah sabar loh jangan dikira terus bodho (bodoh-red) lho pemerintah," tandasnya.
Sementara terkait klaim pedagang yang tidak mendapatkan sosialisasi relokasi maupun pengosongan kios, Sumadi menampik hal itu. Pemkot sudah sejak Agustus 2022 lalu melakukan sosialisasi tersebut.
Bahkan pemkot menawarkan alternatif dua kawasan relokasi bagi pedagang Jalan Perwakilan. Yakni di lantai atas Pasar Beringharjo atau Pasar Klitikan.
Baca Juga: Sebut Pedagang Ilegal, Sri Sultan HB X Minta Kawasan Jalan Perwakilan Dikosongkan dari PKL
"Kok solusi belum ada gimana, le kondo sopo (yang bilang siapa-red). Saya sudah wiwit (sejak-red) agustus [2022] sudah sosialisasi," tandasnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
KKP Segel Dua Resor Asing Ilegal di Kepulauan Maratua
-
KKP Segel 2 Resor Milik Investor Asing di Pulau Maratua Kaltim, Ini Sebabnya!
-
Menparekraf: Pebisnis Minuman Punya Tugas, Berkaca dari Kasus Viral Turis Rampas Truk di Bali
-
Keraton Yogyakarta Kolaborasi dengan Platform Pariwisata Perkuat Promosi
-
Tanpa Rayahan Gunungan, Berikut Kemeriahan Tradisi Grebeg Syawal di Keraton Yogyakarta
Terpopuler
- Respons Sule Lihat Penampilan Baru Nathalie Tuai Pujian, Baim Wong Diminta Belajar
- Daftar Petinggi Ikatan Keluarga Minangkabau (IKM), Viral Usai Video Razia RM Padang
- Penampilan Happy Asmara Saat Manggung Jadi Omongan Warganet: Semakin Hari Kelihatan Perutnya...
- Kecurigaan Diam-diam Paula Verhoeven sebelum Digugat Cerai Baim Wong: Kadang Chat Siapa Sih?
- Berkaca dari Shahnaz Haque, Berapa Biaya Kuliah S1 Kedokteran Universitas Indonesia?
Pilihan
-
Terkuak! Ini Sosok Striker Keturunan yang Segera Dinaturalisasi Timnas Indonesia, Punya Darah Medan!
-
Batubara Ekspor Sumber Global Energy Dikomplain Vietnam karena Tak Sesuai Nilai Kalori
-
Harga Emas Antam Hari Ini Terpeleset Jatuh Rp30.000, Jadi Rp1.513.000/Gram
-
Meski Diupayakan, Menhub Tak Jamin Harga Tiket Pesawat Turun Jelang Nataru
-
Derbi Keturunan! Julian Oerip Cetak Gol Saat AZ Bantai Samuel Silalahi di UEFA Youth League
Terkini
-
Ingin Berobat, Ibu Asal Semanu Ini Justru Jadi Korban Pelecehan Seksual
-
Aksi Begal Payudara Meresahkan Warga di Sleman, Polisi Pastikan Kejar Para Pelaku
-
Sampah Menumpuk di Jogja, Sejumlah Ruas Jalan Tergenang Saat Hujan Deras
-
Diduga Lakukan Politik Uang Jelang Pilkada, Singgih dan Istri Dilaporkan ke Bawaslu Kota Yogyakarta
-
Diminta Tak Tergesa-gesa, DPRD Kota Jogja Minta Wacana Buang Sampah Berbayar Dikaji Lagi