SuaraJogja.id - Pemda DIY akan menindak tegas pedagang yang masih nekat berjualan di Jalan Perwakilan, Malioboro. Tak hanya mengosongkan kawasan tersebut, Pemda juga akan meratakan bangunan-bangunan ilegal di sepanjang jalan tersebut.
"Ya sudah [bangunan-bangunan di jalan perwakilan] itu akan segera kita ratakan, nanti kalau secepatnya lah kita," ujar Sekda DIY, Baskara Aji, Jumat (06/01/2023).
Aji memastikan bangunan ilegal di kawasan tersebut tidak akan berdiri terus. Karenanya baik Pemda maupun Pemkot akan melakukan perataan bangunan yang disewa pedagang dari pihak-pihak lain.
Sebab Keraton Yogyakarta sebagai pemilik kawasan Jalan Perwakilan sudah meminta tanah tersebut dikembalikan. Sebab bangunan-bangunan di kawasan tersebut disewa atau dibangun tanpa izin Keraton Yogyakarta.
Baca Juga: Kios Disegel, Para Pedagang Jalan Perwakilan Malioboro Terpaksa Tak Jualan Sementara
Karenanya Pemda DIY berkoordinasi dengan Pemkot Yogyakarta dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk menindaklanjuti pengosongan kawasan Jalan Perwakilan.
Apalagi Jalan Perwakilan akan menjadi kawasan penyangga Jogja Planning Gallery (JPG) yang dibangun di Gedung DPRD DIY dan Teras Malioboro 2 pada 2024 mendatang. JPG akan menjadi pusat budaya di Malioboro kedepannya.
"Sudah jelas [jalan perwakilan] itu akan dipergunakan bagian pembangunan jogja planing gallery. Loh iya, wong ada yang punya dan yang punya [keraton yogyakarta] ngersaken [meminta] begitu," tandasnya.
Sementara terkait permintaan para pedagang yang ingin bertemu Pemkot Yogyakarta, Aji mempersilahkan saja. Namun dipastikan mereka tidak bisa lagi menggunakan Jalan Perwakilan untuk berjualan.
Pemkot pernah memberikan alternatif mereka untuk direlokasi ke lantai atas Pasar Beringharjo ataupun Pasar Klitikan. Namun pelaksanaan kebijakan tersebut belum menemukan titik temu antara pemkot dengan pedagang.
Baca Juga: Kios di Jalan Perwakilan Disegel, Pemkot Yogyakarta Geram Pedagang Tolak Relokasi
"Ya silahkan saja bertemu pemkot, tapi yang jelas kawasn itu akan digunakan untuk jpg," ungkapnya.
Secara terpisah Ketua Forum Komunikasi dan Koordinasi Perwakilan (FKKP) Adi Kusuma saat dihubungi mengungkapkan mereka mendapatkan undangan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro atau UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Yogyakarta untuk bertemu. Mereka berharap ada solusi yang baik kelangsungan hidup para pedagang.
Apalagi ada sekitar 21 pedagang dan pemilik warung di Jalan Perwakilan yang terdampak kebijakan relokasi itu. Selain itu ada lebih dari 200 karyawan yang bekerja di kawasan tersebut.
"Kita akan lihat [dalam pertemuan] jika disitu tidak diberikan solusi, kami akan langsung buka segel kios," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
KKP Segel Dua Resor Asing Ilegal di Kepulauan Maratua
-
KKP Segel 2 Resor Milik Investor Asing di Pulau Maratua Kaltim, Ini Sebabnya!
-
Absen Empat Tahun, Sri Sultan HB X Kembali Gelar Open House Idul Fitri
-
Usai Diprotes Warga, Satpol PP Segel Tower Protelindo di Kalideres Jakbar
-
Pelanggan PLN Curhat Dituding Curi Listrik Gegara Tagihan Tidak Normal dan Segel Meteran Putus
Terpopuler
- Agus dan Teh Novi Segera Damai, Duit Donasi Fokus Pengobatan dan Sisanya Diserahkan Sepenuhnya
- Bukti Perselingkuhan Paula Verhoeven Diduga Tidak Sah, Baim Wong Disebut Cari-Cari Kesalahan Gegara Mau Ganti Istri
- Bak Terciprat Kekayaan, Konten Adik Irish Bella Review Mobil Hummer Haldy Sabri Dicibir: Lah Ikut Flexing
- Bau Badan Rayyanza Sepulang Sekolah Jadi Perbincangan, Dicurigai Beraroma Telur
- Beda Kado Fuji dan Aaliyah Massaid buat Ultah Azura, Reaksi Atta Halilintar Tuai Sorotan
Pilihan
-
7 Rekomendasi HP 5G Rp 4 Jutaan Terbaik November 2024, Memori Lega Performa Handal
-
Disdikbud Samarinda Siap Beradaptasi dengan Kebijakan Zonasi PPDB 2025
-
Yusharto: Pemindahan IKN Jawab Ketimpangan dan Tingkatkan Keamanan Wilayah
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Chipset Snapdragon, Terbaik November 2024
-
Kembali Bertugas, Basri-Najirah Diminta Profesional Jelang Pilkada Bontang
Terkini
-
Sayur dan Susu masih Jadi Tantangan, Program Makan Siang Gratis di Bantul Dievaluasi
-
Bupati Sunaryanta Meradang, ASN Selingkuh yang Ia Pecat Aktif Kerja Lagi
-
Data Pemilih Disabilitas Tak Akurat, Pilkada 2024 Terancam Tak Ramah Inklusi
-
Fadli Zon: Indonesia Tak Boleh Lengah Usai Reog, Kebaya, dan Kolintang Diakui UNESCO
-
Dukung Pemberdayaan Disabilitas, BRI Hadir di OPPO Run 2024