Didesak Perbaiki Sistem UKT, UNY Minta Mahasiswa Jujur

SuaraJogja.id - Desakan kepada Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) untuk memperbaiki sistem dan tata kelola penentuan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswanya terus bergema. Terbaru ada puluhan mahasiswa yang menggelar aksi terkait persoalan tersebut.

Tuntutan itu disuarakan mengingat kondisi ekonomi sejumlah mahasiswa yang belum stabil. Apalagi dengan waktu pembayaran UKT semester baru yang sudah di depan mata hingga membuat beberapa mahasiswa terancam mengambil cuti akibat tak bisa membayar.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Perencanaan dan Keuangan UNY, Sukirjo memastikan bahwa sebenarnya pihak kampus selalu bersedia membantu seluruh mahasiwanya. Apalagi mereka yang kesulitan dari sisi ekonomi. 

"Wong kita itu bantu semua kok, gak punya uang atau hanya uang 100 ribu pun boleh, yang penting ngangsur, yang penting jujur, kalau jujur kita bantu semua, insyaallah tidak ada yang tidak kuliah," ujar Sukirjo kepada awak media seusai menemui massa aksi di UNY, Kamis (19/1/2023).

Baca Juga: UNY Bergerak Lakukan Survei Terkait UKT, Begini Hasilnya

"Wong saya itu sering minjami mahasiswa ga punya ya sudah saya ikhlaskan, itu kalau dia jujur kalau enggak jujur ya tidak," imbuhnya.

Ketidakjujuran itu, kata Sukirjo, bisa berbentuk berbagai hal. Termasuk dengan kondisi setiap mahasiswa kaitannya untuk membayar UKT.

"Tidak jujurnya itu misalnya bilang enggak mampu padahal sebenarnya mampu. Atau sudah diberikan uang oleh orang tuanya tapi enggak sampai," terangnya.

Oleh karena itu, UNY memerlukan verifikasi dan validasi terkait dengan data-data tersebut. Bahkan terkhusus pihak kampus melaksanakan validasi case by case.

"Makanya kita perlu validasi case by case, kalau perlu orang tuanya telpon, 'pak saya enggak punya betul', sebulan lagi gapapa, seperti itu case by case kita bantu," imbuhnya.

Baca Juga: Curhatan Sejumlah Mahasiswa UNY Berjuang Bayar UKT, Jual Sapi Hingga Terpaksa Berhenti Kuliah

Selain memang ada cara yang dilakukan secara umum yakni sesuai aturan. Melalui dengan sistem dan prosedur yang telah ditentukan oleh kampus sebelumnya.

Sedangkan di luar itu, ada case by case yang akan dibantu sepanjang memang ada komunikasi dan koordinasi yang baik. Antara kampus dan mahasiswa itu sendiri.

Terkait dengan persyaratan penurunan UKT yang baru akan dilakukan ketika orang tua meninggal dunia, disampaikan Sukirjo, kampus bisa saja memberikan pengecualian lain. Sehingga tak serta merta harus meninggal dunia.

"Misalnya tadi saya contohkan orang tua stroke enggak bisa kerja lagi, kita turunkan. Dulu pernah ada yang bencana banjir gak panen kita berikan," terangnya.

Terkait penurunan grid UKT sendiri, Sukirjo menyebut dimungkinkan saja lebih dari satu grid. Dengan catatan ada perubahan data yang sangat signifikan.

"Contohnya UKT golongan tujuh saat dia masuk ternyata ada keleliruan data atau ada perubahan ekonomi bisa turun ke lima bahkan ke tiga. Jadi kita kerja itu dengan data, dan verifikasi terkait dengan kelayakan, kepatutan dan kejujuran," tegasnya.