Tukin Tinggi Pegawai Pajak, Pakar UGM: Perbaikan Mental dan Moral Birokrat Jangan Dilupakan

SuaraJogja.id - Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Hempri Suyatna menyatakan gaji hingga tunjangan kinerja (tukin) tak menjamin seseorang lantas bebas dari potensi tindak korupsi. Hal itu akan sia-sia jika tak ada mentalitas yang kuat dari para pegawai atau pribadi itu sendiri. 

Pernyataan itu sekaligus menanggapi tentang tukin pegawai pajak yang tinggi. Menurutnya selain mengevaluasi pemberian tukin, mentalitas dan moral birokrat tak boleh lupa diperbaiki.

Hempri menilai persoalan terkait mentalitas para pegawai itu sendiri yang kemudian menjadi persoalan terbesar tentang tindak pidana korupsi. Melihat beberapa kasus korupsi tetap dilakukan oleh orang-orang dengan berpenghasilan tinggi.

"Kadang kala tidak ada korelasi upah yang tinggi itu tidak akan korup. Itu kan dalam banyak kasus para pelaku korup justru yang punya kemampuan ekonomi tinggi. Sehingga harus ada revolusi mental, revolusi karakter," kata Hempri, Minggu (26/2/2023).

Tingginya tukin, ujar Hempri, perlu dibarengi dengan perbaikan kinerja dan mentalitas para pegawainya. Sehingga dapat menciptakan sebuah kondisi yang berperan positif di masyarakat. 

"Mereka harus ya tadi mentalitas yang baik untuk tidak mudah kena suap. Ya supaya mereka bisa menjaga pola pemerintahan yang clean government itu. Untuk kukuh, kuat terhadap godaan dan tegas terhadap berbagai hal yang mungkin penyelewengan," tuturnya. 

Sayangnya, disampaikan Dosen di Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM itu selama ini kadang persoalan perbaikan mentalitas dan moral birokrat itu terlewat. Pemerintah hanya menyentuh aspek ekonomi saja tanpa memberikan perhatian ke aspek lain.

"Jangan-jangan hanya menyetuh aspek ekonominya tapi aspek sosialnya ya itu karakternya pengembangan karekter birokrat jangan-jangan terabaikan," ucapnya. 

Ia menyebut bahwa kasus yang menimpa pegawai pajak baru-baru ini sudah tentu akan mengikis kepercayaan publik. Terlebih kepada kantor pajak yang sudah susah payah membangun citra mereka selama ini.

Baca Juga: Buntut Kasus Mario Dandy, Sri Mulyani Larang Anak Buahnya Mengendarai Moge: Melanggar Asas Kepatutan Publik!

Kondisi itu jelas merugikan bagi mereka yang berada di kantor pajak. Mengingat sekarang ini memasuki bulan-bulan pelaporan SPT oleh masyarakat. 

"Orang menjadi distrust (ketidakpercayaan) terkait dengan pajak. Misalnya kadang kala kurang pajak tinggi tapi ternyata uangnya tidak benar-benar optimal kembali kepada rakyat. Bisa muncul distrust itu," pungkasnya.