SuaraJogja.id - Publik tengah dibuat ramai dengan kasus penganiayaan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satrio (20). Tak hanya soal penganiayaan saja yang menjadi sorotan.
Melainkan banyak juga yang kemudian menelisik lebih jauh terkait dengan gaya hidup mewah keluarga dan kekayaan Rafael pribadi. Termasuk informasi tentang tak dibayarnya pajak kendaraan oleh yang bersangkutan tersebut.
Belum lama, besaran tunjangan kinerja (tukin) para pegawai pajak yang tinggi menjadi topik dalam perbincangan netizen di media sosial. Pasalnya nilai tukin itu mencapai jumlah yang cukup besar dari puluhan hingga bahkan ratusan juta.
Menanggapi hal tersebut, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Hempri Suyatna mengatakan bahwa diperlukan evaluasi terkait itu. Apalagi jika tukin yang tinggi itu justru tak berdampak pada kinerja para pegawainya.
"Memang kalau saya lihat misalnya banyak kasus, ya perlu adanya evaluasi ya. Apakah dengan tukin tinggi berkorelasi terhadap peningkatan kinerja," ujar Hempri, Minggu (26/2/2023).
Terutama, sambung Hempri dalam konteks pemberantasan korupsi. Serta dalam dunia perpajakan tentang bagaimana kemudian optimalisasi pajak itu terealisasi dan sebagainya.
Ia tak memungkiri besaran tukin masing-masing kementerian memang berbeda. Tukin yang tinggi sendiri diharap bisa sejalan dengan kinerja pegawai.
"Kemudian mereka tidak mudah kena suap dan sebagainya. Itu yang diharapakan dengan kemunculan tukin yang tinggi," terangnya.
Dosen di Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM itu menyebut sudah seharusnya tukin tinggi menciptakan reformasi birokrasi yang baik pula. Indikator baik itu dapat dilihat dari dampak yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Tukin Rafael Alun Satu Bulan Bisa Dipakai untuk TPP Guru Honorer selama Lima Tahun
Namun dengan kasus belakangan ini, menurutnya pemberian tukin tinggi belum sesuai dengan sasaran dan manfaatnya tak maksimal. Sehingga evaluasi mengenai hal itu jadi salah satu yang perlu diperhatikan.
"Perlu evaluasi rutin terkait dengan tukin. Perlu ada evaluasi rutin terkait dengan tukin kalau memang kemudian enggak membawa nasib baik. Ya bisa saja ada evaluasi harus diturunkan," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
BRI Perkuat Layanan Lebaran Lewat BRImo, ATM, dan Jaringan Agen BRILink
-
Kuasa Hukum Sri Purnomo Sebut Tuntutan 8,5 Tahun Penjara Bentuk Frustrasi Jaksa
-
Sri Purnomo Dituntut 8,5 Tahun Penjara atas Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman
-
Waspada Longsor hingga Banjir di Sleman: Ini Lokasi Rawan Bencana yang Harus Dihindari Pemudik
-
Hasil Operasi Pekat Progo: Polda DIY Ringkus 65 Tersangka, Sita Ribuan Miras hingga Amankan Mucikari