Ramai Soal Tukin Tinggi Pegawai Pajak, Pakar UGM Sebut Perlu Ada Evaluasi

SuaraJogja.id - Publik tengah dibuat ramai dengan kasus penganiayaan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satrio (20). Tak hanya soal penganiayaan saja yang menjadi sorotan.

Melainkan banyak juga yang kemudian menelisik lebih jauh terkait dengan gaya hidup mewah keluarga dan kekayaan Rafael pribadi. Termasuk informasi tentang tak dibayarnya pajak kendaraan oleh yang bersangkutan tersebut.

Belum lama, besaran tunjangan kinerja (tukin) para pegawai pajak yang tinggi menjadi topik dalam perbincangan netizen di media sosial. Pasalnya nilai tukin itu mencapai jumlah yang cukup besar dari puluhan hingga bahkan ratusan juta.

Menanggapi hal tersebut, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Hempri Suyatna mengatakan bahwa diperlukan evaluasi terkait itu. Apalagi jika tukin yang tinggi itu justru tak berdampak pada kinerja para pegawainya. 

Baca Juga: Tukin Rafael Alun Satu Bulan Bisa Dipakai untuk TPP Guru Honorer selama Lima Tahun

"Memang kalau saya lihat misalnya banyak kasus, ya perlu adanya evaluasi ya. Apakah dengan tukin tinggi berkorelasi terhadap peningkatan kinerja," ujar Hempri, Minggu (26/2/2023).

Terutama, sambung Hempri dalam konteks pemberantasan korupsi. Serta dalam dunia perpajakan tentang bagaimana kemudian optimalisasi pajak itu terealisasi dan sebagainya. 

Ia tak memungkiri besaran tukin masing-masing kementerian memang berbeda. Tukin yang tinggi sendiri diharap bisa sejalan dengan kinerja pegawai.

"Kemudian mereka tidak mudah kena suap dan sebagainya. Itu yang diharapakan dengan kemunculan tukin yang tinggi," terangnya. 

Dosen di Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM itu menyebut sudah seharusnya tukin tinggi menciptakan reformasi birokrasi yang baik pula. Indikator baik itu dapat dilihat dari dampak yang dirasakan masyarakat. 

Baca Juga: 3 Pegawai Kejari Bandar Lampung Tersangka Korupsi Dana Tukin

Namun dengan kasus belakangan ini, menurutnya pemberian tukin tinggi belum sesuai dengan sasaran dan manfaatnya tak maksimal. Sehingga evaluasi mengenai hal itu jadi salah satu yang perlu diperhatikan. 

"Perlu evaluasi rutin terkait dengan tukin. Perlu ada evaluasi rutin terkait dengan tukin kalau memang kemudian enggak membawa nasib baik. Ya bisa saja ada evaluasi harus diturunkan," tandasnya.