SuaraJogja.id - Publik tengah dibuat ramai dengan kasus penganiayaan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satrio (20). Tak hanya soal penganiayaan saja yang menjadi sorotan.
Melainkan banyak juga yang kemudian menelisik lebih jauh terkait dengan gaya hidup mewah keluarga dan kekayaan Rafael pribadi. Termasuk informasi tentang tak dibayarnya pajak kendaraan oleh yang bersangkutan tersebut.
Belum lama, besaran tunjangan kinerja (tukin) para pegawai pajak yang tinggi menjadi topik dalam perbincangan netizen di media sosial. Pasalnya nilai tukin itu mencapai jumlah yang cukup besar dari puluhan hingga bahkan ratusan juta.
Menanggapi hal tersebut, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Hempri Suyatna mengatakan bahwa diperlukan evaluasi terkait itu. Apalagi jika tukin yang tinggi itu justru tak berdampak pada kinerja para pegawainya.
Baca Juga: Tukin Rafael Alun Satu Bulan Bisa Dipakai untuk TPP Guru Honorer selama Lima Tahun
"Memang kalau saya lihat misalnya banyak kasus, ya perlu adanya evaluasi ya. Apakah dengan tukin tinggi berkorelasi terhadap peningkatan kinerja," ujar Hempri, Minggu (26/2/2023).
Terutama, sambung Hempri dalam konteks pemberantasan korupsi. Serta dalam dunia perpajakan tentang bagaimana kemudian optimalisasi pajak itu terealisasi dan sebagainya.
Ia tak memungkiri besaran tukin masing-masing kementerian memang berbeda. Tukin yang tinggi sendiri diharap bisa sejalan dengan kinerja pegawai.
"Kemudian mereka tidak mudah kena suap dan sebagainya. Itu yang diharapakan dengan kemunculan tukin yang tinggi," terangnya.
Dosen di Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM itu menyebut sudah seharusnya tukin tinggi menciptakan reformasi birokrasi yang baik pula. Indikator baik itu dapat dilihat dari dampak yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga: 3 Pegawai Kejari Bandar Lampung Tersangka Korupsi Dana Tukin
Namun dengan kasus belakangan ini, menurutnya pemberian tukin tinggi belum sesuai dengan sasaran dan manfaatnya tak maksimal. Sehingga evaluasi mengenai hal itu jadi salah satu yang perlu diperhatikan.
Berita Terkait
-
Skandal Kredit Fiktif LPEI Rp11,7 T: KPK Periksa Mantan Direktur, Siapa Saja Debitur Kakapnya?
-
Cek Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan Jateng 2025, Banyak Diskon Bisa Bebas Tunggakan!
-
Skandal Pemalsuan Sertifikat di Desa Kohod Mengarah ke Korupsi, Kejagung Desak Ini ke Bareskrim
-
Mengapa Skandal Korupsi CSR BI Belum Ada Tersangka? Begini Jawaban KPK
-
Predator Seksual Berkedok Profesor, Guru Besar UGM Ramai Disebut Walid Versi Nyata
Terpopuler
- Pemilik Chery J6 Keluhkan Kualitas Mobil Baru dari China
- Profil dan Aset Murdaya Poo, Pemilik Pondok Indah Mall dengan Kekayaan Triliunan
- Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 2025 Jawa Timur, Ada Diskon hingga Bebas Denda!
- Pemain Keturunan Maluku: Berharap Secepat Mungkin Bela Timnas Indonesia
- Jairo Riedewald Belum Jelas, Pemain Keturunan Indonesia Ini Lebih Mudah Diproses Naturalisasi
Pilihan
-
Solusi Pinjaman Tanpa BI Checking, Ini 12 Pinjaman Online dan Bank Rekomendasi
-
Solusi Aktivasi Fitur MFA ASN Digital BKN, ASN dan PPPK Merapat!
-
5 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB, Terbaik untuk April 2025
-
Gelombang Kejutan di Industri EV: Raja Motor Listrik Tersandung Skandal Tak Terduga
-
Harga Emas Antam Lompat Tinggi Lagi Rp34.000 Jadi Rp1.846.000/Gram
Terkini
-
IHSG Masih Jeblok Jadi Momentum Berinvestasi? Simak Tips dari Dosen Ekonomi UGM
-
Jogja Hadapi Lonjakan Sampah Pasca Lebaran, Ini Strategi Pemkot Atasi Tumpukan
-
Revitalisasi Stasiun Lempuyangan Diprotes, KAI Ungkap Alasan di Balik Penggusuran Warga
-
Soal Rencana Sekolah Rakyat, Wali Kota Yogyakarta Pertimbangkan Kolaborasi Bersama Tamansiswa
-
Solusi Anti Pesing Malioboro, Wali Kota Jogja Cari Cara Antisipasi Terbaik