SuaraJogja.id - Publik tengah dibuat ramai dengan kasus penganiayaan anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo, Mario Dandy Satrio (20). Tak hanya soal penganiayaan saja yang menjadi sorotan.
Melainkan banyak juga yang kemudian menelisik lebih jauh terkait dengan gaya hidup mewah keluarga dan kekayaan Rafael pribadi. Termasuk informasi tentang tak dibayarnya pajak kendaraan oleh yang bersangkutan tersebut.
Belum lama, besaran tunjangan kinerja (tukin) para pegawai pajak yang tinggi menjadi topik dalam perbincangan netizen di media sosial. Pasalnya nilai tukin itu mencapai jumlah yang cukup besar dari puluhan hingga bahkan ratusan juta.
Menanggapi hal tersebut, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Hempri Suyatna mengatakan bahwa diperlukan evaluasi terkait itu. Apalagi jika tukin yang tinggi itu justru tak berdampak pada kinerja para pegawainya.
"Memang kalau saya lihat misalnya banyak kasus, ya perlu adanya evaluasi ya. Apakah dengan tukin tinggi berkorelasi terhadap peningkatan kinerja," ujar Hempri, Minggu (26/2/2023).
Terutama, sambung Hempri dalam konteks pemberantasan korupsi. Serta dalam dunia perpajakan tentang bagaimana kemudian optimalisasi pajak itu terealisasi dan sebagainya.
Ia tak memungkiri besaran tukin masing-masing kementerian memang berbeda. Tukin yang tinggi sendiri diharap bisa sejalan dengan kinerja pegawai.
"Kemudian mereka tidak mudah kena suap dan sebagainya. Itu yang diharapakan dengan kemunculan tukin yang tinggi," terangnya.
Dosen di Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan (PSdK) Fisipol UGM itu menyebut sudah seharusnya tukin tinggi menciptakan reformasi birokrasi yang baik pula. Indikator baik itu dapat dilihat dari dampak yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Tukin Rafael Alun Satu Bulan Bisa Dipakai untuk TPP Guru Honorer selama Lima Tahun
Namun dengan kasus belakangan ini, menurutnya pemberian tukin tinggi belum sesuai dengan sasaran dan manfaatnya tak maksimal. Sehingga evaluasi mengenai hal itu jadi salah satu yang perlu diperhatikan.
"Perlu evaluasi rutin terkait dengan tukin. Perlu ada evaluasi rutin terkait dengan tukin kalau memang kemudian enggak membawa nasib baik. Ya bisa saja ada evaluasi harus diturunkan," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kumpulan Prompt Siap Pakai untuk Membuat Miniatur AI Foto Keluarga hingga Diri Sendiri
- Terjawab Teka-teki Apakah Thijs Dallinga Punya Keturunan Indonesia
- Bakal Bersinar? Mees Hilgers Akan Dilatih Eks Barcelona, Bayern dan AC Milan
- Gerhana Bulan Langka 7 September 2025: Cara Lihat dan Jadwal Blood Moon Se-Indo dari WIB-WIT
- Geger Foto Menhut Raja Juli Main Domino Bareng Eks Tersangka Pembalakan Liar, Begini Klarifikasinya
Pilihan
-
Solusi Menkeu Baru Soal 17+8 Tuntutan Rakyat: Bikin Ekonomi Ngebut Biar Rakyat Sibuk Cari Makan Enak
-
Nomor 13 di Timnas Indonesia: Bisakah Mauro Zijlstra Ulangi Kejayaan Si Piton?
-
Dari 'Sepupu Raisa' Jadi Bintang Podcast: Kenalan Sama Duo Kocak Mario Caesar dan Niky Putra
-
CORE Indonesia: Sri Mulyani Disayang Pasar, Purbaya Punya PR Berat
-
Sri Mulyani Menteri Terbaik Dunia yang 'Dibuang' Prabowo
Terkini
-
Rp4 Miliar untuk Jembatan Pucunggrowong: Kapan Warga Imogiri Bisa Bernapas Lega?
-
2000 Rumah Tak Layak Huni di Bantul Jadi Sorotan: Solusi Rp4 Miliar Disiapkan
-
Malioboro Bebas Macet? Pemkot Yogyakarta Siapkan Shuttle Bus dari Terminal Giwangan untuk Turis
-
Tunjangan DPRD DIY Bikin Melongo, Tunjangan Perumahan Lebih Mahal dari Motor Baru?
-
KPKKI Gugat UU Kesehatan ke MK: Komersialisasi Layanan Kesehatan Mengancam Hak Warga?