SuaraJogja.id - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menanggapi wacana terkait dengan pelarangan bus pariwisata untuk memasuki kawasan Kota Yogyakarta. Pihaknya khawatir kebijakan itu justru dapat membuat wisatawan kabur.
Ketua PHRI DIY, Deddy Pranawa Eryana menyebut bahwa kebijakan itu perlu dirumuskan secara matang-matang. Termasuk dengan melibatkan seluruh pihak terkaut di dalamnya.
"Iya, harus dirumuskan matang-matang. Ada plus dan minusnya. Kita kalau mau itu betul-betul diterapkan itu minusnya apa, kemudian kita cari solusi bersama," ujar Deddy, Jumat (17/3/2023).
Disampaikan Deddy, PHRI DIY tidak menghendaki nantinya shuttle yang kemudian diproyeksikan menjadi pengganti bus pariwisata untuk mengantarkan para pengunjung masuk ke Kota Jogja justru dibebankan kepada pihak perhotelan.
Baca Juga: TelkoMedika Komitmen Beri Layanan Terbaik dengan Resmikan Klinik dan Apotek di Yogyakarta
Sebab ia menyebut pihaknya selama ini juga sudah membayar pajak ke pemerintah kota maupun kabupaten. Jika lantas dibebankan kepada travel agent tentu akan menambah biaya yang lebih tinggi lagi.
Kondisi itu dikhawatirkan bakal berpengaruh pada kunjungan wisatawan ke DIY. Hingga kemudian kaburnya para pelancong untuk memilih berwisata ke kota lain.
"Kalau itu dibebankan ke travel agent otomatis costnya semakin tinggi. Dia (travel agent) akan mengalihkan destinasi, bukan ke DIY tapi ke wilayah lain, yang sekarang gencar kan Solo, ini yang harus dipertimbangkan betul oleh pemerintah," terangnya.
Padahal, kata Deddy, pihaknya selama ini juga sudah berjuang untuk mendatangkan wisatawan ke DIY. Dilihat lebih luas lagi kerugian dari dampak negatif itu tidak hanya akan dirasakan usaha restoran dan hotel saja.
Ada pula pusat oleh-oleh hingga para pengusaha UMKM yang juga berpotensi terdampak. Jika memang dampak negatif benar terjadi akibat penerapan kebijakan yang kurang sesuai tersebut.
"Jadi yang berdampak itu nantinya bukan hanya PHRI, pusat oleh-oleh, UMKM nanti juga akan berdampak loh, kalau enggak ada wisatawan. Kita sudah belajar dari pandemi lah. Dengan PPKM, itu istilahnya kayak PPKM, bus enggak boleh masuk dan segala macam," ucapnya.
Berita Terkait
-
Ada 'Wisata Jokowi' di Solo yang Sempat Bikin Wamendagri Penasaran, Apa Itu?
-
Libur Lebaran di Solo: Rekomendasi Kolam Renang Keluarga yang Asyik
-
8 Rekomendasi Tempat Wisata di Solo, Kunjungi Bersama Keluarga saat Pulang Kampung
-
Anime Solo Leveling: Teori di Balik Sung Jin-Woo Mampu Mengerti Bahasa Monster
-
3 Rekomendasi Anime yang Cocok Ditonton Penggemar Solo Leveling
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Laptop, Dompet, Jaket... Semua 'Pulang'! Kisah Manis Stasiun Gambir Saat Arus Balik Lebaran
-
4 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Lancar Main Free Fire, Terbaik April 2025
-
9 Rekomendasi HP Murah Rp 2 Jutaan Lancar Main Game, Terbaik April 2025
-
Seharga Yamaha XMAX, Punya Desain Jet: Intip Kecanggihan Motor Listrik Masa Depan Ini
-
Demi Jay Idzes Merapat ke Bologna, Legenda Italia Turun Gunung
Terkini
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan
-
Puncak Arus Balik H+3 dan H+4, 350 Ribu Kendaraan Tinggalkan DIY
-
Gunung Merapi Masih Luncuran Ratusan Lava, Simak Aktivitas Terkini Sepekan Terakhir
-
Tren Kunjungan Meningkat, Jip Wisata Lereng Merapi Masih Jadi Alternatif Liburan saat Lebaran 2025
-
Harga Kebutuhan Pokok di Kota Yogyakarta Seusai Lebaran Terpantau Stabil