Beda Sikap PDIP dan Jokowi Soal Polemik Piala Dunia U-20, Pakar Politik: Cerminkan Belum Sepakat Soal Nama Capres

SuaraJogja.id - Pakar Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Mada Sukmajati menilai perbedaan pandangan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan PDI Perjuangan soal polemik Piala Dunia U-20 di Indonesia mengindikasikan belum ada satu nama pasti terkait bakal calon presiden (capres) di Pemilu 2024 mendatang.

Terlebih dengan telah resminya Indonesia dicoret sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Pencabutan tersebut telah diumumkan FIFA pada Rabu (30/3/2023) malam WIB kemarin. 

Diketahui ada dua gubernur yang merupakan kader PDIP yang menolak kedatangan Timnas Israel dalam gelaran tersebut. Dua sosok itu adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali I Wayan Koster.

Di sisi lain, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh pihak untuk tidak mencampuradukkan urusan olahraga dengan politik. Permintaan Jokowi tersebut berkaitan dengan adanya penolakan timnas Israel ikut bermain di Piala Dunia U20 di Indonesia.

Jokowi menegaskan kalau pemerintah Indonesia tetap memegang komitmennya yakni mendukung Palestina merdeka. Pemerintah, kata Jokowi, selalu menyuarakan penolakan penjajahan dalam bentuk apapun pada forum-forum bilateral, multilateral maupun forum internasional lainnya.

"Saya melihat ini juga menjadi indikasi bahwa antara PDI Perjuangan dan presiden itu belum mencapai kata sepakat soal siapa yang akan menjadi capres," kata Mada saat dihubungi, Kamis (30/3/2023).

Menurutnya masih ada kontestasi antara dua aktor tersebut baik dari Jokowi maupun PDIP sendiri. Hal itu dilihat dari perbedaan sikap dalam merespon isu keikutsertaan Israel dalam ajang Piala Dunia U-20 di Indonesia tadi.

"Jadi menurut saya kemarin itu sangat keras sekali kontestasinya dan itu mencerminkan bahwa belum ketemu sampai sekarang antara Bu Mega dan PDIP dengan Pak Jokowi sebagai presiden terkait dengan suksesi kepemimpinan 2024 nanti pencalonan," tuturnya.

Baca Juga: CEK FAKTA: Mahfud MD Lepas Kontrol, Ternyata Dalang Korupsi 300 T Tangan Kanan Jokowi, Benarkah?