SuaraJogja.id - Pembangunan tol Jogja-Solo terus dikebut. Setelah Sleman dan Bantul Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) DIY akan melakukan konsultasi publik untuk Tol Jogja-Solo Seksi III atau Tol Jogja-Yogyakarta International Airport (YIA).
Konsultasi publik dilakukan karena ada seluas 1.167 bidang tanah di kabupaten tersebut yang terdampak pembangunan tol. Bidang tanah yang terdampak tersebut berada di 19 kalurahan.
" Ada tambahan sekitar 117 bidang tanah di kulon progo yang terdampak dari data sebelumya 1.050 bidang," ungkap Kepala Dispertaru DIY, Krido Suprayitno, Minggu (02/04/2023).
Menurut Krido, penambahan bidang tanah di Kulon Progo terjadi dikarenakan keberadaan lahan yang mepet dengan rela kereta api (KA). Hal itu membuat lahan di kawasan tersebut tidak memiliki nilai ekonomi.
Baca Juga: Pembayaran UGR Tol Jogja-Solo di Tirtoadi Capai Rp290 Miliar
Kondisi tersebut yang juga menyebabkan konsultasi publik di Kulon Progo dilakukan paling akhir. Sebab harus memerlukan pengukuran secara yang lebih seksama dibandingkan dua kabupaten lainnya.
"Kulon progo kenapa didata terakhir karena kita harus mendata namanya zoning gap adalah lokasi lahan antara batas rel kereta api dengan lokasi terkena jalan tol," jelasnya.
Sementara untuk pemanfaatan tanah berkarakteristik khusus terdampak tol seperti tanah kas desa, Sultan Ground maupun Pakualaman Ground, Krido belum bisa merinci secara detail. Hal tersebut baru bisa diketahui secara pasti setelah tahap konsultasi publik dilaksanakan.
"Nanti akan kelihatan ketika konsultasi publik. Belum terlalu banyak kelihatan walau ancer-ancer ada. Detail pas ada IPL dan setelah konsultasi publik itu baru kami tahu," paparnya.
Krido menambahkan, selain Kulon Progo, pihaknya memastikan tahap konsultasi publik di Bantul dan Sleman telah tuntas. Dalam konsultasi tersebut Dispertaru menemui kendala karena sejumlah pemilik lahan yang tak menghadiri konsultasi publik khususnya di Kapanewon Banyuraden, Sleman.
Baca Juga: Terdampak Tol Jogja-YIA, Lahan di Banyuraden Tiba-tiba Berganti Kepemilikan
Namun masalah tersebut telah tertangani setelah pihaknya mengundang ulang para pemilik tanah terdampak. Dokumen terkait bukti kepemilikan lahan pun telah terkumpul seluruhnya.
"Sudah terkumpul semua sehingga dengan dibuktikan dokumen-dokumen pertanahan di antaranya bisa Letter C, sertifikat, bisa perjanjian perekapan jual beli. Nah ini namanya sudah selesai semua di Banyuraden," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
-
Jalan Tol Solo-Jogja Gratis Selama Libur Nataru, Cek Tanggalnya!
-
Jatimulyo Kulon Progo Masuk Anugerah Desa Wisata Indonesia, Dapat Pujian Selangit dari Menparekraf Sandiaga Uno
-
Asyiknya Packrafting di Kali Papah, Cocok untuk Liburan Bareng Keluarga
-
3 Cara Nikmati Petualangan Seru di Samigaluh Kulon Progo, Wajib Main ke Kebun Teh!
-
Usung Marija Jadi Calon Bupati Kulon Progo 2024, Gerindra Bentuk Koalisi Besar Bareng Partai-partai Ini
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
-
Pemain Keturunan Jawa Bertemu Patrick Kluivert, Akhirnya Gabung Timnas Indonesia?
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
Terkini
-
Insiden Laka Laut di DIY Masih Berulang, Aturan Wisatawan Pakai Life Jacket Diwacanakan
-
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Asing, BRImo Kini Hadir dalam Dua Bahasa
-
Ribuan Personel Polresta Yogyakarta Diterjunkan Amankan Perayaan Paskah Selama 24 Jam
-
Kebijakan Pemerintah Disebut Belum Pro Rakyat, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terancam Miskin
-
Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Dokter Spesialis, RSA UGM Perkuat Etika dan Pengawasan