Kecewa Dipingpong Usai Laporan Jalur Evakuasi Rusak, Warga KRB III Swadaya Perbaiki Jalan

SuaraJogja.id - Warga Kalurahan Glagaharjo memperbaiki jalan rusak di jalur evakuasi erupsi Merapi, sejak Sabtu (8/4/2023). Kegiatan itu bahkan dikabarkan lewat akun media sosial @merapi_uncover.

Berikut isi unggahan:

"Tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah kabupaten sleman warga kelurahan glagaharjo memperbaiki jalur evakuasi secara swadaya.Jalur yg di perbaiki adalah titik terparah yg beberapa waktu lalu di tinjau bupati sleman. Mulai dari dusun singlar sampai wisata bukit klangon. Sejauh kurang lebih 4 km. Warga kesal karena sudah berkali kali laporan namun tak kunjung diperbaiki," demikian ditulis akun yang kami akses pada Minggu (9/4/2023).

Lurah Glagaharjo, Suroto, mengungkap bahwa sebetulnya perbaikan jalan yang rusak di jalur evakuasi tersebut merupakan bentuk kepedulian warga.

Baca Juga: Bupati Sleman Terbitkan SE Imbauan Menghentikan Aktivitas di Alur Sungai yang Berhulu di Gunung Merapi

Warga hanya ingin mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, terutama bila terjadi erupsi Merapi. Karena itu adalah jalur utama yang dilewati saat upaya menyelamatkan diri.

Meski demikian ia tak menampik, tindakan warga juga menjadi bentuk kekecewaan terhadap pemerintah kabupaten Sleman. Pemkab Sleman telah membuat warga setempat terlalu lama menunggu dan tidak ada kepastian, soal anggaran dan waktu perbaikan.

Saat pihaknya mengusulkan perbaikan dan bertanya kepada pemkab, Suroto mendapat jawaban bahwa pemkab tak bisa menganggarkan perbaikan jalan itu.

"Jalan itu masuk KRB III dan itu jalur evakuasi. Kalau jalur evakuasi tidak bisa dianggarkan lewat anggaran DPU PKP maupun Bina Marga. Yang bisa menganggarkan adalah BPBD," kata dia.

"Padahal kami komunikasi BPBD, BPBD tidak ada anggaran ke situ. Jadi kan tidak ada kejelasan yang pasti," sambungnya.

Baca Juga: Terjun ke Dunia Politik, Kaesang Pangarep Bakal Nyalon Bupati Sleman?

Ia menegaskan, karena jalan tersebut penting, menyangkut hajat manusia dan menyangkut nyawa, warga sesungguhnya tak keberatan untuk menganggarkan biaya perbaikan secara swadaya.