SuaraJogja.id - Pendaftaran calon legislatif (caleg) akan segera dimulai dalam waktu dekat. Rencananya pengumuman detail terkait pendaftaran caleg itu disampaikan ke publik pada akhir bulan ini.
"Kalau sesuai dengan PKUP tahapan 3 2022 itu kita mulai 24 April ini pengumuman pendaftaran calon," kata Komisioner KPU Kota Yogyakarta Erizal, Selasa (11/4/2023).
Saat ini, kata Erizal, pihaknya masih menunggu PKPU sebagai aturan lebih teknis. Serta yang digunakan sebagai payung hukum aturan tersebut.
"Cuma kami secara detailnya nanti masih menunggu perarturan KPU tentang pencalonan tapi menurut informasi dalam jangka dekat nanti kami di bimtek pencalonan ini," ujarnya.
"Tapi isu yang akan kita gunakan dalam proses pencalonan ini ada namanya sistem informasi pencalonan (silon). Mudah-mudahan nanti ke situ dan PKPU-nya nanti bagaimana kerjanya, kita menunggu peraturan KPU-nya," sambungnya.
Kendati belum mendapatkan aturan detail mengenai pencalonan tersebut. Erizal menuturkan sudah ada syarat utama terkait dengan pencalegan nanti.
Di antaranya adalah yang bersangkutan harus didaftarkan oleh partai politik peserta Pemilu 2024. Dalam hal ini dipastikan tidak ada pencalegan independen atau perseorangan.
Selain itu usia minimal ketika mencalonkan diri adalah 21 tahun, dengan kemudian pendidikan minimal jenjang SMA sederajat. Tentunya dipastikan masih sehat jasmani dan rohani.
"Tidak harus orang Kota Jogja tapi WNI, kalau WNA enggak boleh. Itu aja mungkin yang harus kita siapkan untuk pencalonan tapi untuk detailnya pencalonan kami belum bisa sampaikan karena PKPU-nya belum ada," tuturnya.
Diketahui KPU Kota Jogja masih memegang aturan sebelumnya terkait dengan pencalonan. Walaupun memang saat ini pihaknya juga tetap akan menunggu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dari pusat.
Tidak dipungkiri tahapan pencalegan selama ini memang sangat dinantikan oleh para partai politik (parpol) peserta pemilu. Apalagi dapil untuk kursi di DPRD Kota Yogyakarta sendiri juga telah ditetapkan.
Penetapan dapil untuk Pileg 2024 itu sudah diputuskan melalui Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023. Berdasarkan aturan tersebut, dapil di Kota Yogyakarta terbagi dalam lima daerah pemilihan dengan total 40 kursi.
Di antaranya Dapil 1 berada di Kemantren Mantrijeron, Kraton dan Mergangsan dengan alokasi sembilan kursi. Dapil 2 ada di Kemantren Ngampilan, Wirobrajan, Gondomanan dan Pakualaman dengan tujuh kursi.
Dapil 3 untuk Kemantren Tegalrejo, Jetis dan Gedongtengen dengan delapan kursi, Dapil 4 untuk Kemantren Gondokusuman dan Danurejan dengan enam kursi. Serta Dapil 5 di Kemantren Umbulharjo dan Kotagede dengan sepuluh kursi.
"Harapannya semua mencermati bersama setiap tahapan pemilu khususnya terkait dapil ini, sebab itu penentu wilayah teritorial administrasi pemilu, khususnya DPRD Kota Jogja," tandasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Motor Eropa Siap Sikat CBR150R dan R15, Harganya Cuma Segini
- Promo Alfamart Hari Ini 6 Mei 2026, Serba Gratis hingga Tukar A-Poin dengan Produk Pilihan
- 5 Sepatu Lokal Versatile Mulai Rp100 Ribuan, Empuk Buat Kerja dan Jalan Jauh
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Revisi UU Pemilu Tertahan di Legislatif, Akademisi Sebut Sekadar Tambal Sulam
-
Anggaran BOSDa DIY 2026 Dipangkas Rp9 Miliar, Sekolah Kecil Terancam Tak Mampu Beroperasi
-
Diduga Kelelahan dan Serangan Jantung, Satu Jamaah Haji Asal Kulon Progo Wafat di Mekkah
-
Hari Ini, BRI Bayar Dividen Para Investor
-
Modus Wisata ke Luar Negeri, Imigrasi Yogyakarta Gagalkan Tiga Pria Diduga Jemaah Haji Ilegal