SuaraJogja.id - Pakar politik sekaligus Dekan Fisipol UGM, Wawan Mas'udi menilai bahwa politik identitas masih akan digunakan dalam Pemilu 2024 mendatang.
Hal itu tidak terlepas dari kenyataan masih adanya pemilih yang percaya dan menggunakan itu sebagai pertimbangan utama.
"Saya selalu sampaikan sebagai sebuah strategi politik, penggunaan politik identitas saya kira masih akan dipakai baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh kandidat maupun oleh tim. Dan sudah mulai kelihatan to kalau dilihat di medsos-medsos penggunaan politik identitas sudah mulai ramai dipakai," kata Wawan, Minggu (21/5/2023).
"Nah mengapa ini masih bertahan ini politik identitas karena memang selalu ada ceruk massa, ceruk voters, ceruk pemilih yang memang percaya bahwa itu bisa menjadi pertimbangan utama," tambahnya.
Namun apapun itu, kata Wawan, politik identitas yang digunakan dalam kontestasi Pemilu mendatang tetap tidak sehat untuk demokrasi di Indonesia. Apalagi jika kemudian malah politik identitas yang digunakan menjadi penentu.
Oleh sebab itu, ia mendorong semua partai politik (parpol), timses hingga masing-masing kandidat untuk lebih mengedepankan karakter-karakter dalam berpolitik. Mereka diminta untuk lebih berfokus pada persoalan kebangsaan yang ada.
"Karakter berkampanye yang memang mengedepankan apa yang menjadi persoalan kebangsaan kita, persoalan kerakyaan kita, isu infrastruktur, dan lain sebagainya, kan luas ya, isu terkait dengan ketahanan pangan, ketahanan energi, kesejahteraan rakyat, ini kan serius," terangnya.
Pasalnya jika politik identitas yang terus menerus ditonjolkan polarisasi itu akan berbahaya. Dampaknya bukan dirasakan oleh para elit tetapi masyarakat yang ada di level bawah.
"Kita tahu kemarin polarisasi yang luar biasa ternyata di level elit dengan mudah berangkulan. Jadi ini kan damagenya terjadi di masyarakat kalau politik identitas tapi di level elit kan tidak ada damage, ini kan tidak bertanggungjawab. Jadi saya secara pribadi dorong betul ini politik kita pemilu 2024 lebih mengedepankan prinsip-prinsip programatik," tegasnya.
Baca Juga: Beri Clue Sosok Cawapres, Anies Baswedan: Kami Sudah Berjalan Bersama-sama Selama Ini
Belajar dari pengalaman Pemilu 2014, Pilkada Jakarta hingga 2019 lalu, politik identitas lebih cenderung membawa energi negatif.
Oleh sebab itu tidak seharusnya fokus yang digencarkan adalah politik identitas tetapi program serta isu di masyarakat yang harus dipecahkan.
"Jangan sampai terjadi lah energi negatif dari politik identitas. Ya kalau orang punya identity dan identity itu menjadi bagian dari apa yang kita sebut sebagai politikal id, masing-masing orang punya id, punya id politik itu gakpapa, tapi jangan pakai itu kemudian untuk menegasikan dan mengekslusikan orang lain. Nah yang bahaya yang itu penggunaannya," paparnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Prabowo Mau Gratiskan Pendidikan SD hingga Universitas Negeri, Dananya dari Uang Korupsi
- Andre Taulany Resmi Nikahi Amanda Rigby, Mantan Istri Erin: Hamil Duluan Kali
- Viral Video Ulama Houthi Serukan Serangan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi
- 6 HP Samsung Terbaik 2026! Mulai dari Kelas Flagship Hingga Entry-level
- Viral Foto Duduk Bareng, Terungkap 6 Momen Kedekatan Gubernur Sherly dan Ahmad Luthfi
Pilihan
-
Emil Audero dan 5 Pemain Tinggalkan Rayo Vallecano
-
WNI 18 Tahun Terancam Hukuman Mati di Malaysia: Ada Barbuk 25 Kg Sabu dan Heroin
-
Akhirnya Buka Suara Usai KPK Usut Korupsi di ATR/BPN, Ini Penjelasan Lengkap Nusron Wahid
-
Pria yang Tendang Perempuan di Senayan City Ditangkap Polisi!
-
Usut Dugaan Korupsi KSO Pertamina EP, Kejagung Geledah Kantor Setda hingga Bapenda Kota Bekasi
Terkini
-
Penonton Yogyakarta Bergidik Ngeri Saksikan Memburu Pemangsa, Jump Scare Picu Suasana Tegang
-
Prabowo Sebut Pakar Saking Pintarnya Jadi Goblok, Muhammadiyah Ingatkan Pakar Berbasis Ilmu dan Data
-
Muhammadiyah Sentil Menkeu Baru, Jangan Biarkan Rupiah Jatuh Terus
-
Polemik Royalti Musik, Pelaku Usaha Bingung, Pekerja Seni Menunggu Hak
-
Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Bayi di Sleman Naik Sidik, Polisi Periksa 3 Saksi