Wapres Ma'ruf Amin Sebut KPK Harus Dibersihkan Dulu Sebelum Lakukan Pemberantasan Korupsi

SuaraJogja.id - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin angkat bicara soal temuan Dewan Pengawasan tentang adanya pungutan liar di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wapres meminta agar kasus tersebut diusut tuntas.

Wapres mengatakan mendukung upaya penegakan hukum di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyusul temuan Dewan Pengawas KPK tentang adanya dugaan pungutan liar di Rutan KPK sebesar Rp 4 miliar. Wapres sepakat untuk memberantas dugaan pungli tersebut.

"dimanapun ada korupsi dan sebagainya harus diberantas, termasuk di KPK. Apalagi itu di rutannya KPK artinya di matanya sendiri,"tutur Wapres saat kunjungan di Ponpes Hajar Aswad Gunungkidul, Selasa (27/6/2023).

Wapres sendiri  setuju untuk proses hukum tersebut dituntaskan. Dan jangan sampai KPK melakukan upaya pemberantasan korupsi tetapi di dalam sendiri justru terjadi korupsi.

"Jadi ini tentu harus lebih dulu dibersihkan dulu,"kata dia.

Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) KPK meminta pimpinan lembaga antirasuah ini untuk menindaklanjuti temuan Dewas soal pungli di rutan KPK yang jumlahnya mencapai Rp4 miliar pada periode Desember 2021-Maret 2022, Senin (19/6) lalu.

Sementara itu, anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan bahwa pungutan liar tersebut terhadap para tahanan di rutan KPK. Sejumlah bentuk pungutan liar berupa setoran tunai hingga transaksi yang melibatkan rekening pihak ketiga.

Terbaru, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut pihaknya sudah mencopot puluhan pegawai rutan dari jabatannya terkait kasus pungli di rutan KPK.

"Sudah kita nonjob-kan, puluhan kok," kata Alex di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (26/6).

Baca Juga: Pegawai KPK yang Diduga Korupsi Rp 550 juta Ditindaklanjuti Deputi Penindakan

Kontributor : Julianto