SuaraJogja.id - Dua lokasi berupa bangunan kos eksklusif dan kafe yang ada di Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok ditutup paksa. Hal itu dilakukan oleh Satpol PP DIY menyusul bangunan yang berdiri di atas tanah kas desa tanpa mengantongi surat izin resmi dari Gubernur DIY.
Muhammad Tri Qumarul Hadi, Kepala Seksi Penegakan dan Penyidikan Satpol PP DIY, menyatakan bahwa penutupan ini dilakukan karena kedua tempat usaha tersebut melanggar Perda DIY No. 2/2017 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
"Setelah melalui proses pemanggilan dan pemeriksaan, penanggungjawab kedua tempat usaha tersebut telah menandatangani surat pernyataan untuk menghentikan aktivitas. Kami telah berkoordinasi dengan OPD terkait dan disepakati bahwa jika mereka masih melakukan aktivitas, maka tempat usaha akan ditutup," ujar Hadi dikutip dari Harianjogja.com---jaringan Suarajogja.id, Jumat (7/7/2023).
Kedua tempat usaha yang ditutup adalah rumah indekos eksklusif dengan nama Jogja Amazon Green 2, yang memiliki 34 kamar dan terletak di tanah seluas 1.221 meter persegi. Tempat usaha ini telah beroperasi sejak tahun 2021 dan memiliki beberapa cabang, namun hanya cabang yang berlokasi di tempat tersebut yang tidak memiliki izin saat ini.
Selain rumah indekos eksklusif, Satpol PP juga menutup sebuah kafe bernama Kanari di Condongcatur pada hari yang sama. Kafe ini juga melanggar aturan yang sama, yaitu tidak memiliki izin dari gubernur untuk beroperasi di Tanah Kas Desa.
Hingga saat ini, Satpol PP DIY telah menutup total 13 lokasi di Sleman, termasuk kafe, tempat olahraga, dan perumahan.
"Lokasinya ada di Kapanewon Depok, Ngaglik, dan Ngemplak. Ada yang berupa perumahan, restoran, dan hunian," ungkapnya.
Reno Candra Sangaji, Lurah Condongcatur, menjelaskan bahwa pemilik usaha harus memperoleh izin sebelum memulai operasi.
"Izin adalah hal yang utama. Meskipun alasan sedang diproses, jika izin belum diterbitkan, maka tidak diperbolehkan beroperasi," katanya.
Sangaji memastikan bahwa lokasi tempat usaha tersebut merupakan tanah kas desa, dan pemilik usaha telah membangun sejak tahun 2020. Dia juga telah memberikan peringatan kepada pemilik usaha untuk menunggu izin sebelum memulai operasi.
"Kami sudah memberikan satu, dua, tiga kali peringatan karena kami hanya bertugas sebagai pemberi peringatan," tambahnya.
Berita Terkait
-
Kompleks Perumahan di Sleman yang Disegel Satpol PP DIY Sudah Berpenghuni, Bagaimana Nasib Warganya?
-
Beroperasi Tanpa Izin di Atas Tanah Kas Desa, Lapangan Mini Soccer hingga Restoran di Maguwoharjo Disegel Sementara
-
Perumahan di Atas Tanah Kas Desa Disegel, Bagaimana Nasib Warga yang Terlanjur Membeli?
Terpopuler
- Promo Superindo 17 Maret 2026, Diskon sampai 50 Persen Buah, Minyak hingga Kue Lebaran
- Timur Tengah Memanas, Rencana Terbangkan Ribuan TNI ke Gaza Resmi Ditangguhkan
- 7 HP Baru 2026 Paling Murah Jelang Lebaran, Spek Gahar Mulai Rp1 Jutaan
- 15 Tulisan Kata-kata Unik Mudik Lebaran, Lucu dan Relate untuk Anak Rantau
- 55 Kode Redeem FF Max Terbaru 18 Maret 2026: Raih Pulsa, Skin Trogon Rose, dan Diamond
Pilihan
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
-
Resmi! Hasil Sidang Isbat Pemerintah Tetapkan Idulfitri 1447 H Jatuh pada Sabtu 21 Maret 2026
-
Hilal Tak Terlihat, Arab Saudi Tetapkan Idul Fitri 2026 Jatuh pada 20 Maret
Terkini
-
Komentar Pekerja Soal WFA Lebaran 2026, Jurus Ampuh Urai Macet, Produktivitas Tetap Gaspol!
-
Muhammadiyah Gelar Salat Id, Haedar Nashir Ingatkan Umat Lebih Toleran dan Berakhlak
-
Demi Pulang Kampung Saat Lebaran, Perantau Rela Berburu Mudik Gratis hingga Bawa Pulang Dagangan
-
Idulfitri 2026 di Jogja: Panduan Salat Id dan Tradisi Khas Kota Pelajar
-
Warga Bali di Desa Angseri dan Sarimekar Terima Paket Sembako dari BRI Peduli