SuaraJogja.id - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki memprotes Kementerian Perdagangan (kemendag). Sebab hingga saat ini Menteri Perdagangan belum juga merevisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
Revisi permendag tersebut sangat dibutuhkan UMKM yang terimbas project S TikTok. Apalagi project tersebut jelas-jelas merugikan UMKM karena memudahkan barang impor masuk ke Indonesia secara bebas tanpa filter apapun.
"Ini perlu diantisipasi segera karena ini ancaman bagi pelaku UMKM," ujar Teten usai acara National Cooperative Summit 2023 di Yogyakarta, Sabtu (22/07/2023).
Menurut Teten, pembahasan revisi Permendag Nomor 20 Tahun 2020 sebenarnya suda disampaikan pada era Mendag Muhammad Lutfi. Namun pembahasan Permendag yang hampir selesai itu di era Mendag Zulkifli Hasan.
"[Revisi] Ini sebenarnya sudah dibahas sejak jaman mendag pak lutfi, sudah hampir selesai, tinggal harmonisasi. Nah begitu ganti pak zulhas berhenti lagi," tandasnya
Teten menambahkan, ada beberapa poin revisi dalam permendag tersebut yang perlu diperhatikan. Yang pertama, barang impor dari luar negeri harusnya melalui pengurusan perizinan dan standarisasi di Indonesia, termasuk impor melalui e-commerce.
Kebijakan tersebut bukan karena Indonesia menolak impor. Namun UMKM lokal selama in juga diwajibkan mengikuti prosedur yang sama.
"Jadi misalnya impor dari luar negeri kesini lewat e-commerce tanpa mereka ngurus izin edar, izin sertifikasi halal, dan standarisasi segala macam. Sedangkan UMKM di sini harus ngurus ijin edar, sertifikasi halal, SNI segala macam. Nggak bisa kompetitif to," paparnya.
Platform e-commerce seperti TikTok shop, lanjut Teten mestinya hanya boleh menjadi lapak saja. Pihak e-commerce mestinya tidak boleh menjual produk mereka di platform mereka sendiri.
Sebab bila mereka jual produknya sendiri maka algoritmanya akan mengarahkan ke produk mereka. Hal ini akan membuat UMKM lokal tidak bisa bersaing.
"Mau UMKM on boarding di situ, merchant kita online di e-commerce nggak mungkin bisa bersaing," tandasnya.
Padahal, lanjut Teten, Presiden Jokowi sudah mengarahkan soal pembatasan barang impor ke Indonesia. Khususnya produk-produk yang bisa diproduksi sendiri di Indonesia.
"Saya juga ingin batasi yang masuk ke market kita itu, seperti arahan Presiden, kalau produk yang Indonesia sudah bisa bikin nggak usah kita impor. Kalau kita terus-terusan jadi bangsa bodoh karena kita nggak mau ngatur wilayah kita, kiamat kita," imbuhnya.
Kontributor : Putu Ayu Palupi
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Profil Wali Kota Prabumulih: Punya 4 Istri, Viral Usai Pencopotan Kepsek SMPN 1
Pilihan
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
-
Menkeu Purbaya Klaim Gugatan Tutut Soeharto Sudah Dicabut, Tapi Perkara Masih Aktif
-
Kepsek Roni Ardiansyah Akhirnya Kembali ke Sekolah, Disambut Tangis Haru Ratusan Siswa
Terkini
-
Dari Transfer Pengetahuan ke Generasi Kreatif: DIY Beri Penghargaan 995 Insan Pendidikan
-
BBM Langka: Benarkah Pertamina 'Mengunci' Pasokan untuk SPBU Asing?
-
Kota Jogja Kewalahan Sampah,Semua OPD di Wajib Urus Sampah hingga ke Kelurahan
-
Second Account Aman? Wamenkomdigi Buka Suara soal Kebijakan Medsos yang Bikin Gen Z Panik
-
Single ID: Bukan Pembatasan Akun Medsos, Tapi Ini Strategi Pemerintah Berantas Hoaks