Soroti Etika Berpolitik Para Capres dan Caleg, Pengamat Politik UGM Singgung Keterlibatan Masyarakat

SuaraJogja.id - Pengamat Politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito menyoroti etika berpolitik para capres hingga caleg jelang Pemilu 2024 mendatang. Menurutnya peran serta keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan pesta demokrasi yang baik.

Penyelenggaraan pemilu tahun-tahun sebelumnya harus menjadi pelajaran. Sehingga tidak lagi berkutat pada persoalan yang sama terus menerus.

"Salah satu critical issue yang harus kita bicarakan, yang harus banyak diatur itu adalah para caleg dan tim suksesnya bukan masyarakatnya," kata Arie, Rabu (2/8/2023).

"Karena kecenderungan mereka pembelahan sosial dan kontroversi yang ada itu sebagian besar diproduksi atau reproduksi oleh para politisi dan calegnya," sambungnya.

Oleh sebab itu, etika berpolitik yang dimaksud itu lebih dari sekadar kontrol atau pengawasan dari Bawaslu saja. Melainkan juga harus ada kontrol publik dalam pemilu nanti.

"Tantangan ke depan itu harus bagaimana masyarakat atau publik memilih merasa memiliki pemilu. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di pemilu itu, bawaslu gak mungkin tahu secara persis," tuturnya. 

Maka, pria yang juga menjabat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM itu menyarankan agar masyarakat dapat diajak untuk mengawasi pesta demokrasi ke depan. 

"Bagaimana mereka mau mengawasi kalau mereka merasa tidak memiliki pemilu? Caranya ya tugas partai melalukan pendidikan politik," ucapnya. 

Ia mengatakan parpol bisa merangkul komponen masyarakat sipil, dunia kampus, kelompok jurnalis, ormas dan kelompok-kelompok kepentingan untuk mengajak masyarakat mengingatkan bahwa pemilu bukan sekadar pesta para caleg dan timses. Tetapi pesta demokrasi untuk seluruh rakyat yang ada di dalamnya.

Baca Juga: Jokowi 'Kingmaker' Di Balik Moncernya Elektabilitas Prabowo, Ganjar-Anies Lewat!

"Tidak akan mungkin Bawaslu akan bisa menyelesaikan masalah ini. Kata kuncinya adalah bagaimana mengubah rakyat yang hanya jadi obyek berubah jadi subyek. Bagaimana mereka merasa kalau pilihan saya kalau dimanipulasi ditingkat TPS maupun yang lain itu bisa protes dengan sendirinya," pungkasnya.