Soal Wacana Revisi UU Peradilan Militer, Busyro Muqoddas: Itu Lagu Lama

SuaraJogja.id - Sejumlah pihak mendesak pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hal ini buntut dari proses hukum Kabasarnas Marsdya TNI Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri yang menjadi tersangka kasus suap.

Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Muhammad Busyro Muqoddas menilai wacana revisi itu adalah lagu lama. Namun nyatanya hingga sekarang undang-undang tentang peradilan militer itu tak kunjung direvisi.

"Itu lagu lama, undang-undang peradilan militer itu harus dibongkar lagi dengan semangat demokrasi itu lagu lama sampai sekarang ini," ujar Busyro ditemui di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (31/8/2023).

Menurut Busyro akan mustahil untuk melakukan revisi undang-undang peradilan militer pada saat ini. Terkhusus pada rezim pemerintahan kali ini.

Baca Juga: Soroti Wacana Batas Usia Minimum Capres, Busyro Muqoddas Khawatirkan Soal Oligarki

"Artinya ya mari dengan penuh kesabaran kita nikmati saja itu karena kita nggak mungkin berharap pada rezim sekarang ini, rezim Pak Jokowi cs, enggak mungkin berharap. Peradilan Militer itu undang-undangnya akan dibongkar, nggak mungkin mustahil," tuturnya.

Wacana revisi UU Peradilan Militer mencuat setelah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Marsekal Madya (Marsdya) TNI Henri Alfiandi ditetapkan tersangka oleh Penyidik Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI atas kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas RI Tahun Aggaran 2021-2023, di mana sebelumnya Henri terlebih dahulu ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus yang sama.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut buka suara mengenai hal itu. Jokowi hanya menjawabnya secara singkat. Menurutnya belum ada wacana untuk merevisi Undang-Undang Peradilan Militer.

"Belum sampai ke sana," kata Jokowi di Peringatan HUT Ke-56 ASEAN di Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Sementara Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan usulan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.

Baca Juga: Ungguli Busyro Muqoddas dan Muhadjir Effendy, Haedar Nashir Berpeluang Besar Kembali Jadi Ketum PP Muhammadiyah

Mahfud menyebut revisi UU Peradilan Militer sudah ada di program legislasi nasional yang bersifat jangka panjang.

"Nanti kita agendakan, kan sudah ada di prolegnas (program legislasi nasional) ya, di prolegnas jangka panjang. Nanti lah kita bisa bicarakan, kapan prioritas dimasukkan. Saya sependapat itu perlu segera dibahas," kata Mahfud, Rabu (2/8/2023).