Tak Setuju Usulan BNPT Soal Pengawasan Tempat Ibadah, Ketum PP Muhammadiyah: Potensi Ciptakan Konflik Horizontal

SuaraJogja.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menanggapi wacana Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang mengusulkan agar tempat ibadah berada dalam kontrol pemerintah. Menurut Haedar usulan tersebut adalah sebuah kemunduran.

"Ya sebenarnya ini setback (kemunduran) ya BNPT, itu biar pun baru ide, baru pendapat, tapi jangan sampai itu jadi kebijakan," kata Haedar ditemui di Universitas Islam Indonesia (UII), Kamis (7/9/2023).

Haedar menilai jika nantinya terdapat pengawasan di masjid dan tempat ibadah lain bahkan hingga sekolah. Bakal menimbulkan suasana kebangsaan yang terkesan dramatis. 

"Kalau masjid nanti ada pengawasan, dan tempat-tempat ibadah lain ada pengawasan di situ juga sekolah misalkan, itu nambah suasana kebangsaan itu makin terkesan dramatis, terkesan juga ada alarm," ucapnya.

Baca Juga: Sekolah dari Malaysia Belajar ke Pontren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang Warisan Buya HAMKA

Lebih dari, kata Haedar, hal itu juga ya tidak proporsional. Mengingat masjid dan tempat-tempat ibadah lain itu menjadi sumber nilai berbangsa dan etika di masyarakat.

Dijelaskan Haedar, umat beragama di Indonesia sendiri sudah punya sejarah panjang yang melekat dengan denyut nadi kehidupan bangsa. Serta ikut memperjuangkan kemerdekaan meletakkan pondasi ke-Indonesiaan bersama seluruh komponen bangsa.

"Bilamana dalam situasi kebangsaan kita ada satu dua kasus yang dikaitkan dengan agama, mestinya itu diambil tindakan-tindakan yang sejalan dengan hukum dan tidak lalu membuat kebijakan yang menggeneralisasi," tuturnya.

Jika kebijakan itu diterapkan, Haedar menyebut bakal memiliki dampak luas. Termasuk dengan potensi hilangnya daya kultural dari ketertiban sosial itu sendiri.

"Dimana satu kekuatan kultural bangsa kita itu kan umat beragama. Jadi kami percaya kepala BNPT dan jajaran BNPT untuk meninjau kembali dan tidak melanjutkan langkah untuk mengawasi tempat ibadah," cetusnya.

Baca Juga: 5 Universitas Terbaik di Kalimantan Barat Versi uniRank 2023

Pengawasan yang dilakukan masyarakat pun, kata Haedar, bila sudah disokong pemerintah maka berpotensi menimbulkan masalah baru. Terlebih potensi konflik antar golongan.