SuaraJogja.id - Penambangan gunung yang berada di Kalurahan Serut Kapanewon Gedangsari, Gunungkidul akhirnya ditutup, Senin (2/10/2023). Penambangan gunung untuk tanah urug jalan tol tersebut ditutup oleh Dinas ESDM DIY usai puluhan warga melakukan aksi demonstrasi selama seharian.
Sebelum penutupan tersebut dilakukan, aksi puluhan warga Serut nyaris ricuh. Sempat terjadi dorong-dorongan antara warga yang menuntut penutupan dengan sekelompok orang dari perusahaan tambang.
Sore hari, selepas salat Ashar rombongan ESDM datang ke lokasi usai berkoordinasi di kantor Kalurahan. Mereka sengaja didatangkan oleh pihak Muspika karena yang memiliki kewenangan terkait dengan penambangan.
Dari pantauan lapangan, sejak pukul 09.00 WIB, puluhan warga mulai berdatangan ke Kantor Kalurahan Serut, mereka bahkan membawa kelompok kesenian jathilan. Sebagian kemudian berkonvoi menuju ke lokasi tambang dan sebagian tinggal di Kalurahan
Namun ketika hendak sampai ke lokasi tambang, massa dihalau polisi untuk kembali ke Kantor Kalurahan. Hingga akhirnya mereka bersedia balik ke kantor kalurahan tersebut.
Warga kemudian melakukan orasi sebentar dan akhirnya hanya duduk-duduk karena dijanjikan perusahaan penambang hadir ke Kalurahan beserta dengan pihak Dinas ESDM. Orasi awalnya berlangsung panas karena lurah hanya duduk santai di hadapan warga yang demonstrasi.
Juru Bicara Warga, R Suyanto mengatakan tambang tersebut sudah berjalan 2 tahun lebih. Warga menuntut kompensasi kepada perusahaan tambang tersebut karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan.
"Kami menuntut kompensasi. Karena dampak buruknya banyak," ujar dia dikutip, Senin.
Sebenarnya sudah ada kompensasi ke warga sebesar Rp200 ribu per kepala keluarga setiap bulannya untuk warga yang langsung terdampak.
Namun kesepakatan itu hanya berlangsung selama 4 bulan dan 23 kepala keluarga terdampak langsung tak lagi menerima kompensasi.
Rawan longsor
Suyanto menandaskan warga menuntut tambang untuk ditutup baik yang berizin ataupun tidak berizin. Alasannya karena tambang tersebut berada di zona rawan bencana tanah longsor. Jika musim hujan dikhawatirkan terjadi longsoran.
Di samping itu, warga menilai jika sistem penambangan terkesan asal-asalan. Warga beranggapan jika tambang itu harusnya memakai Ketua Tehnik Tambang yang melakukan pengawasan sehingga penambangan yang dilakukan secara beraturan dan tidak mengancam kerusakan alam di sekitarnya
"Yang ketiga itu terkait dengan kesehatan di mana selama ini tidak ada penyiraman dan upaya lain untuk meredam debu," kata dia.
Akibatnya, warga sekitar banyak yang mengalami penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA). Dan selama ini memang tidak ada kompensasi kepada warga yang terdampak tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP 5G Terbaru Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan, Performa Jempolan
- Proyek 3 Triliun Dimulai: Makassar Bakal Kebanjiran 200 Ton Sampah dari Maros dan Gowa Setiap Hari
- 5 Sunscreen Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Segala Usia
- Berapa Gaji Pratama Arhan? Kini Dikabarkan Bakal Balik ke Liga 1
- 3 HP Murah Rp1 Jutaan RAM 8 GB April 2026 untuk Multitasking Lancar
Pilihan
-
Banjir Rendam 40 Titik Palembang, Dua Lansia Sakit Tak Berdaya hingga Dievakuasi dari Rumah Terendam
-
Baru 17 Tahun, Siti Khumaerah Sudah Diterima di 5 Kampus Dunia
-
Sidoarjo Mencekam! Tim Jibom Turun Tangan Selidiki Ledakan Maut di Pabrik Baja Waru
-
Siap-siap, Kejari Sleman Beri Sinyal Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Belajar Empati dari Peristiwa Motor Terbakar di SPBU Sriwijaya, Pakai APAR Tidak Perlu Izin
Terkini
-
Siap-siap, Kejari Sleman Beri Sinyal Tersangka Baru Kasus Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Bukan Penyerangan, Polresta Yogyakarta Ungkap Kronologi Keributan di Asrama Mahasiswa Papua
-
Rayakan Paskah dengan Berbagi, BRI Salurkan Bantuan ke Berbagai Wilayah
-
Tanpa Bukti Aliran Dana ke Terdakwa, JCW Pertanyakan Konstruksi Perkara Sri Purnomo
-
Perempuan Nasabah PNM Mekaar di Bandung Barat Kembangkan Usaha lewat Sinergi Ultra Mikro BRI