SuaraJogja.id - Kekinian, umrah backpacker sedang ramai menjadi perbincangan. Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DIY pun angkat bicara mengenai aktivitas umrah mandiri atau backpacker tersebut
Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kanwil Kemenag DIY, Aidy Johansyah menuturkan ada berbagai risiko dalam kegiatan umrah backpacker. Mengingat aktivitas tersebut masuk dalam kategori umrah non prosedural atau tanpa melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU).
Tanpa melalui PPIU maka aktivitas umrah akan penuh dengan risiko yang tak diinginkan termasuk potensi terlantar. Pasalnya aktivitas itu tidak dilengkapi dengan berbagai perlindungan yang dibutuhkan baik dari pemerintah maupun biro perjalanan.
"Misalnya dia [calon jamaah umrah] sakit di sana [Arab Saudi] bagaimana? Atau ketika dia berangkat di sana ditelantarkan. Banyak masalah sebenarnya umrah backpacker," kata Aidy, Sabtu (7/10/2023).
Baca Juga: Penuhi Nazar, Ammar Zoni Bakal Langsung Umrah Usai Bebas dari Penjara
"Misal mau umrah ya lewat PPIU yang punya izin resmi. Bahkan yang punya izin saja kadang-kadang bisa ada masalah, apalagi yang enggak punya izin," imbuhnya.
Selain banyak potensi risiko dari aktivitas umrah backpacker ini. Sebenarnya sudah ada aturan terkait memberangkatkan jemaah umrah tanpa izin yang jelas dalam hal ini melalui PPIU.
Larangan itu tertuang melalui Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Jika kemudian umrah backpacker ini nekat tetap beroperasi maka penindakan secara pidana bisa dilakukan.
"Kalau umrah backpacker itu dikoordinir oleh penyelengara yang tidak punya izin maka bisa dikenakan pasal pidana," ucapnya.
Aidy menyatakan bakal berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk mengawasi pergerakan aktivitas umrah backpacker ini. Termasuk menyisir berbagai platform media sosial yang ada di tengah masyarakat.
Baca Juga: Syahnaz Sadiqah Umrah Usai Skandal Selingkuh Mereda, Raffi Ahmad Mohon Doa
Meskipun memang hingga kini belum ada laporan terkait dengan jemaah umrah yang berangkat melalui cara backpacker. Disampaikan Aidy pengawasan ini penting untuk terus mengantisipasi bisnis atau penawaran dan promosi umrah backpacker serta cara-cara non prosedural lainnya.
"Kami mungkin akan kerja sama dengan Polda DIY untuk [pengawasan] siber-nya," kata dia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 1 Detik Jay Idzes Jadi Pemain Udinese Langsung Cetak Sejarah Liga Italia
- Pramono Ajak Anies Nobar Persija di JIS: Sekarang Tuan Rumahnya Saya, Bukan yang Bikin Nggak Nyaman
- Penyerang Rp1,30 Miliar Urus Naturalisasi, Lini Serang Timnas Indonesia Makin Ganas
- 9 Mobil Bekas Merek Xenia Harga di Bawah Rp60 Juta, Cocok Jadi Kendaraan Keluarga
- Tecno Pova Curve 5G Lolos Sertifikasi di Indonesia: HP Murah dengan Layar Elegan
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Motor Bebek Bekas Rp3 Jutaan, Terkenal Handal di Segala Medan
-
3 Sosok Perempuan di Karier Jay Idzes Pemain Berbandrol Rp130 M
-
Menperin Sebut Perang Iran-Israel Bisa Bikin Industri Dalam Negeri Kocar-kacir
-
Skuad Timnas Indonesia U-23 Dianggap Janggal, Media Vietnam Sorot Gerald Vanenburg
-
Rekomendasi 7 Motor Matic Bekas Murah Rp3 Jutaan, Performa Tangguh buat Aktivitas Harian
Terkini
-
4 Pendaki Ilegal Gunung Merapi Diamankan, Disanksi Bersihkan Objek Wisata Alam Selama 3 Bulan
-
Penggusuran di Lempuyangan: Warga Memohon KAI Izinkan Rayakan Agustusan Terakhir di Rumah Mereka
-
Luncurkan SINAR Sleman, Inovasi Digital Pemkab agar Warga Bisa Kontrol Pembangunan Daerah
-
Purnawirawan Desak Gibran Dimakzulkan, DPR Pilih Tunda Pembahasan: Ada Apa dengan Tanggal 20?
-
Trauma Korban '98 Dibunuh Dua Kali? Sejarawan Kecam Pernyataan Fadli Zon Soal Pemerkosaan Massal