SuaraJogja.id - Briptu Muhammad Kharisma segera menjalani sidang etik di Polda DIY. Hal ini menyusul kasus insiden penembakan seorang pemuda oleh anggota Polsek Girisubo tersebut di Padukuhan Wuni, Nglindur, Girisubo beberapa waktu lalu.
Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Nugroho Arianto menuturkan sidang etik akan segera digelar menunggu status inkrah dari putusan pengadilan di Pengadilan Negeri (PN) Wonosari. Sementara ini status Briptu Kharisma sendiri masih aktif sebagai polisi.
"Untuk posisinya untuk Kharisma kan masih aktif," kata Nugroho saat dihubungi, Kamis (12/10/2023).
Nugroho menyampaikan bahwa Briptu Kharisma sudah menjalani serangkaian pemeriksaan dan investigasi. Termasuk pemberkasan yang sudah lengkap dilakukan.
Kepolisian kini tinggal berkoordinasi lagi dengan pihak PN Wonosari terkait putusan yang dijatuhkan kepada Briptu Kharisma. Jika putusan itu sudah berstatus inkrah maka akan segera dilanjutkan untuk sidang etik.
"Ini kan untuk berkas sudah siap dari kemarin sudah siap tapi untuk menyidangkan yang bersangkutan masih menunggu inkrah dari pengadilan. Tadi kalau gak salah informasi sudah putusan. Nah besok akan dilaksanakan proses ini," terangnya.
Nugroho sendiri belum dapat memastikan kapan waktu sidang etik Briptu Kharisma akan dilaksanakan. Ia hanya memastikan bahwa semua berkas sudah siap.
Pihaknya juga tak bisa berspekulasi terkait dengan ancaman hukuman yang akan diterima Briptu Kharisma dalam sidang etik nanti.
"Nanti dari pimpinan sidang (yang memutuskan), kami hanya menyampaikan prosesnya bahwa berkas sudah siap untuk melaksanakan sidang. Menunggu putusan dari pengadilan, nah sekarang udah putusan, bentar lagi nanti mau dilaksanakan untuk sidang internalnya itu," tandasnya.
Baca Juga: Kelanjutan Kasus Mutilasi Mahasiswa UMY, Polda DIY Beberkan Hal Ini
Diberitakan sebelumnya, Briptu Muhammad Kharisma, anggota Polsek Girisubo akhirnya dijatuhi hukuman 3 tahun 4 bulan potong masa tahanan oleh majelis hakim. Terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp 157 juta kepada pihak keluarga membayar biaya perkara Rp 5.000.
Briptu Muhammad Kharisma dianggap secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang secara tidak sengaja mengakibatkan Aldi Apriyanto, pemuda asal Dusun Wuni Kalurahan Nglindur Kapanewon Girisubo meninggal dunia.
Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut hukuman penjara selama 3 tahun 6 bulan dikurangi masa kurungan di dalam tahanan serta membayar restitusi kepada keluarga korban sebesar Rp 197 juta juga membayar biaya perkara Rp 2.500.
Berita Terkait
-
Buntut Sidang Etik Kasus Pemerasan Anak Bos Prodia, Tiga Perwira Polisi Dipecat, Dua Lainnya Demosi
-
AKBP Bintoro Cs Jalani Sidang Etik di Dua Tempat Berbeda, Diawasi Kompolnas
-
Nasib AKBP Bintoro Cs Diputuskan Pekan Ini, Sidang Etik Dugaan Pemerasan Anak Bos Prodia Dimulai
-
Jalani Sidang Etik Kasus Peras Penonton DWP, 2 Anak Buah Bakal Susul Kombes Donald Dipecat?
-
Skandal DWP: 3 Perwira Polisi Dipecat, 1 Demosi, Uang Rp 2,5 M Bakal Dikembalikan
Terpopuler
- Pemutihan Pajak Kendaraan Jatim 2025 Kapan Dibuka? Jangan sampai Ketinggalan, Cek Jadwalnya!
- Emil Audero Menyesal: Lebih Baik Ketimbang Tidak Sama Sekali
- Forum Purnawirawan Prajurit TNI Usul Pergantian Gibran hingga Tuntut Reshuffle Menteri Pro-Jokowi
- 5 Rekomendasi Moisturizer Indomaret, Anti Repot Cari Skincare buat Wajah Glowing
- Kata Anak Hotma Sitompul Soal Desiree Tarigan dan Bams Datang Melayat
Pilihan
-
Emansipasi Tanpa Harus Menyerupai Laki-Laki
-
Laga Sulit di Goodison Park: Ini Link Live Streaming Everton vs Manchester City
-
Pemain Keturunan Jawa Bertemu Patrick Kluivert, Akhirnya Gabung Timnas Indonesia?
-
Jadwal Dan Rute Lengkap Bus Trans Metro Dewata di Bali Mulai Besok 20 April 2025
-
Polemik Tolak Rencana Kremasi Murdaya Poo di Borobudur
Terkini
-
Insiden Laka Laut di DIY Masih Berulang, Aturan Wisatawan Pakai Life Jacket Diwacanakan
-
Tingkatkan Kenyamanan Pengguna Asing, BRImo Kini Hadir dalam Dua Bahasa
-
Ribuan Personel Polresta Yogyakarta Diterjunkan Amankan Perayaan Paskah Selama 24 Jam
-
Kebijakan Pemerintah Disebut Belum Pro Rakyat, Ekonom Sebut Kelas Menengah Terancam Miskin
-
Soroti Maraknya Kasus Kekerasan Seksual Dokter Spesialis, RSA UGM Perkuat Etika dan Pengawasan