Menteri PUPR Tolak Anggapan Kota Solo 'Anak Emas' usai Diguyur Banyak Proyek Pusat saat Gibran Menjabat

SuaraJogja.id - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menolak anggapan bahwa Kota Solo dijadikan sebagai anak emas dalam pembangunan kawasan di Indonesia saat Gibran Rakabuming Raka menjabat.

Menurutnya berbagai proyek pusat yang ada di Kota Solo memang dibutuhkan di daerah tersebut. Bukan semata-mata karena ada nama Gibran yang merupakan anak sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di kursi Wali Kota.

"Ada beberapa [proyek dengan PUPR], enggak kalau dianak-emaskan enggak, banyak dimana-mana semua," kata Basuki ditemui di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Rabu (25/10/2023).

Basuki tak menampik bahwa proyek-proyek pembangunan di Kota Solo itu memang langsung berasal dari pemerintah pusat. Melihat dari proyek sebelumnya yang memang dianggap macet.

Baca Juga: Proyek Jalan Tol Gilimanuk Mengwi Mangkrak, Menteri PUPR Berburu Investor Baru

Pihaknya memastikan bahwa semua proyek yang dikerjakan di Kota Solo itu memiliki landasan yang kuat. Hal ini sekaligus mematahkan anggapan Kota Solo sebagai anak emas tersebut.

"Kalau ada beberapa program di situ ya memang pas ada di situ, tapi tidak ada namanya karena prioritas. Ya memang kebutuhan," ucapnya.

Menteri PUPR mencontohkan beberapa daerah di luar Kota Solo yang juga mendapatkan proyek dari pusat. Mulai dari Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tujuh bendungan hingga Bali dengan beberapa proyeknya.

"Ya banyak sekali, jadi memang programnya, yang besar (di Kota Solo) kan cuma yang bersama Menhub itu, itu yang agak besar, lainnya cuma penataan kawasan," ungkapnya.

Terkait dengan revitalisasi sejumlah pasar, kata Basuki, proyek itu tak hanya di Kota Solo saja melainkan di seluruh Indonesia. Bahkan ada puluhan pasar di beberapa daerah yang kemudian di revitalisasi.

Baca Juga: Siapa Cawapres Ganjar Pranowo? Basuki Hadimuljono hingga Sri Mulyani Dinilai Bisa Jadi Alternatif

Mulai dari sejumlah pasar di Lampung, Padang, Maluku, Klaten, bahkan hingga di Jogja. Ia menuturkan bahwa program revitalisasi pasar itu memang merupakan program dari APBN.