Jelang Pemilu 2024, Pemkab Gunungkidul Serahkan Dana Hibah Rp48,42 Miliar ke KPU dan Bawaslu

SuaraJogja.id - Pemilu 2024 tinggal menghitung bulan. Seluruh wilayah tentu mempersiapkan seluruh penyelenggaraan pemilu serentak, termasuk Pilkada. Hal itu juga dilakukan untuk Gunungkidul yang akan memilih calon legislatif (caleg)

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, telah mengalokasikan dana sebesar Rp48,42 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024. Dana berbentuk hibah itu diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di wilayah setempat.

Kepala Kesbangpol Gunungkidul, Johan Eko Sudarto, menyebutkan bahwa anggaran tersebut terdiri dari hibah sebesar Rp37,03 miliar untuk KPU Gunungkidul dan Rp10,39 miliar untuk Bawaslu Gunungkidul. Proses pemberian hibah dilakukan secara bertahap, dengan 40 persen diberikan pada tahun 2023 dan 60 persen pada tahun 2024.

"Pada tahun 2023, KPU menerima Rp15,21 miliar dan Bawaslu menerima Rp4,15 miliar," ujar Johan Eko dikutip, Jumat (10/11/2023)

Baca Juga: Sebanyak 8.131 KPM di Gunungkidul Terima Bantuan Cadangan Pangan, Paling Banyak di Banyusoco

Johan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Pemkab Gunungkidul dan Ketua DPRD Gunungkidul atas komitmen memberikan hibah sesuai peraturan yang berlaku, meski dalam kondisi defisit anggaran APBD.

Penandatanganan Nota Penyerahan Hibah Dana (NPHD) dilakukan oleh Bupati Gunungkidul, Sunaryanta, Ketua KPU Gunungkidul Asih Nuryanti, dan Ketua Bawaslu Gunungkidul Andang Nugroho.

Sunaryanta memberikan dukungan penuh terhadap seluruh tahapan Pilkada 2024, sambil menyerukan kepada penyelenggara dan pengawas untuk melakukan pemetaan kerawanan.

"kami tekankan pentingnya meminimalisir masalah yang mungkin timbul berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya, dengan harapan agar pelaksanaan berjalan lancar, adil, jujur, dan berintegritas," terang Sunaryanta.

Ia juga menyoroti pengelolaan anggaran yang berasal dari APBD Gunungkidul, Sunaryanta menginginkan agar penggunaan dana hibah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Baca Juga: Mengaku karena Masalah Ekonomi, Ibu di Gunungkidul Tega Membunuh Bayi yang Baru Saja Dilahirkan

"Intinya, penyelenggaraan dan pengawasan harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin," ujar Sunaryanta. [ANTARA]