SuaraJogja.id - Para akademisi dan aktivis sosial kecewa terhadap pembatalan pengesahan Raperda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam rapat paripurna DPRD Sleman pada Jumat, 24 November 2023.
Pembatalan ini mencerminkan rendahnya komitmen DPRD Sleman terhadap upaya menciptakan lingkungan yang sehat di Kabupaten Sleman.
Ketua Koalisi Kebijakan Sleman Sehat (KKSS), Masduki mengatakan batalnya Raperda KTR saat Rapat Paripurna itu menandakan bahwa Sleman akan semakin tertinggal.
"Tindakan ini juga membuat Kabupaten Sleman tertinggal dalam mengadopsi regulasi terkait pengendalian tembakau jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Daerah Istimewa Yogyakarta," ujar Masduki dalam keterangan tertulisnya, Rabu (29/11/2023).
Alasan penundaan terkait ketidaksiapan infrastruktur pendukung KTR di Sleman, seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPRD Sleman, Haris Sugiharto, dianggap tidak memadai.
Seharusnya, langkah pengembangan infrastruktur KTR dimulai dengan penetapan Perda KTR sebagai dasar hukum untuk penganggaran dan pelaksanaan KTR itu sendiri.
"Oleh karena itu, kami berharap adanya penjelasan komprehensif terkait pembatalan pengesahan Raperda ini, untuk menghindari kebingungan dan potensi penurunan simpati masyarakat terhadap para politisi DPRD Sleman yang akan mengikuti Pilkada tahun 2024," tambah dia.
Kami juga mendesak agar pengesahan Raperda dapat dilakukan dengan cepat guna memberikan kepastian hukum terkait program perlindungan kesehatan di Sleman sebagai hak warga negara, terutama terkait bahaya yang timbul dari budaya merokok.
Baca Juga: Dinkes Sleman Targetkan Perda Kawasan Tanpa Rokok, Terbit Akhir Tahun 2023
Berita Terkait
Terpopuler
- Feng Shui Warna Cat Rumah Pembawa Keberuntungan Berdasarkan Shio
- Debitur Dikejar Utang, Yasonna Laoly Minta PPATK Telusuri Sumber Dana Pinjol
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- 5 Rice Cooker Murah untuk Keluarga Kecil, Hemat Listrik dan Awet
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
Pilihan
-
Pernyataan Prabowo Soal Gaji Pengupas Bawang Dipertanyakan, Keluarga Susanah: Itu Salah
-
Prabowo Sebut Upah Kupas Bawang Rp700 Ribu per Kg, Emak-emak Bogor Tertawa: Sini Cuma Rp1.200
-
Prabowo Salah! Upah Susanah Bukan Rp 700 Ribu Tapi Rp 700 Perak per Kilogram
-
Gempa 6,4M Guncang Sumatera Utara sampai Sumbar
-
Masih Banyak Warga NTT Terjebak di Bawah Reruntuhan Bangunan, 2000 Orang Mengungsi
Terkini
-
Unjuk Rasa hingga Saling Dorong,Mahasiswa Papua Sebut Kolonialisme Masih Tumbuh
-
Upacara HUT RI ke-81 di Kulon Progo Berlangsung Tanpa Tenda Pejabat, Seluruh Peserta Berdiri Sejajar
-
Ketika Persoalan Bangsa Tak Kunjung Usai, Bendera 25 Meter Mengingatkan Arti Cinta Tanah Air
-
Civitas Akademika Jogja Pilih Sindir MBG, Kopdes hingga Korupsi Lewat Karnaval Kemerdekaan
-
Perubahan Iklim Mulai Menggerus Produktivitas Ternak, Pakar UGM Dorong Strategi Baru