SuaraJogja.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman menyatakan sudah menyiapkan skenario terkait dengan proses pemilihan umum di kawasan rawan bencana (KRB) Gunung Merapi. Termasuk pemindahan atau relokasi tempat pemungutan suara (TPS) jika terjadi keadaan darurat semacam erupsi.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman Makwan menuturkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk hal tersebut. Setidaknya ada tiga wilayah yang diwaspadai terkait dengan potensi terdampak jika Merapi erupsi cukup besar.
"Iya kemarin rapat dengan KPU salah satunya adalah untuk TPS rawan bencana Merapi itu di Cangkringan, Pakem, dan Turi," kata Makwan saat dihubungi, Senin (4/12/2023).
Disampaikan Makwan, skenario yang ditawarkan itu masih akan tetap mengikuti rekomendasi dari BPPTKG. Dalam hal ini terkait dengan penentuan zona bahaya di lereng Gunung Merapi.
Diketahui bahwa status Gunung Merapi pada tingkat Siaga atau Level III itu sudah berlangsung sejak 5 November 2020 lalu. Berdasarkan BPPTKG potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awanpanas pada sektor selatan-barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 km. Lalu untuk Sungai Bedog, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 km.
Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 km dan Sungai Gendol 5 km. Sedangkan lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak.
"Nah itu yang kita jadikan dasar, kalau tidak ada kenaikan eskalasi zona bahaya ya kita menggunakan dasar itu, artinya wilayah-wilayah yang masuk dalam zona direkomendasikan ya harus mundur, turun TPS-nya," ungkapnya.
Makwan menyebut ada pula opsi untuk pemakaian barak pengungsian. Jika memang ada keterbatasan untuk relokasi TPS yang masuk zona bahaya tadi.
Namun penentuan itu masih akan menunggu keputusan dari KPU serta KPPS yang dibentuk. Sejauh ini, kata Makwan, memang ada wilayah yang masuk radius bahaya yakni Kalitengah Lor.
Baca Juga: Laporan Aktivitas Gunung Merapi: Luncurkan 69 Guguran Lava dalam Sepekan Terakhir
"Nanti terserah KPU, terserah KPPS setempat nantinya akan merespon seperti apa. Kalau dari BPBD rekomendasinya seperti itu (mengacu BPPTKG). Kalitengah Lor itu di radius 5 km tapi kan itu sangat situasional, kalau baik-baik saja kan gak perlu digeser," paparnya.
Dipastikan Makwan, pihaknya akan selalu memberikan informasi terkini terkait kondisi di Gunung Merapi kepada KPU. Tak hanya beberapa hari sebelum pemungutan suara tapi hingga saat hari H.
Kendati demikian tak ada penempatan personel TRC secara khusus untuk kegiatan tersebut. Pasalnya kegiatan itu sudah masuk dalam monitoring setiap saat oleh BPBD Sleman baik ada maupun tak ada pemilu.
Berita Terkait
-
Pemerintah Lakukan Pengamanan Kegiatan Salat Idul Fitri dan Lokasi Rawan Bencana
-
Pilkada Serang 2024 Bermasalah, MK Perintahkan PSU di Seluruh TPS, Ini Respon KPU Banten
-
Tradisi Sadranan di Boyolali: Jaga Kerukunan Jelang Ramadan
-
Pelaku Penusukan Sandy Permana Bukan Tetangga yang Ramah Menurut Warga
-
Sandy Permana Ditusuk, Warga Ungkap Kebiasaan Korban Sebelum Kejadian
Terpopuler
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Lisa Mariana Pamer Foto Lawas di Kolam Renang, Diduga Beri Kode Pernah Dekat dengan Hotman Paris
- JakOne Mobile Bank DKI Diserang Hacker? Ini Kata Stafsus Gubernur Jakarta
- Chat Istri Ridwan Kamil kepada Imam Masjid Raya Al Jabbar: Kami Kuat..
Pilihan
-
Cerita Trio Eks Kapolresta Solo Lancarkan Arus Mudik-Balik 2025
-
Gawat! Mees Hilgers Terkapar di Lapangan, Ternyata Kena Penyakit Ini
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
Terkini
-
Prabowo Didesak Rangkul Pengusaha, Tarif Trump 32 Persen Bisa Picu PHK Massal di Indonesia?
-
Viral, Mobil Digembosi di Jogja Dishub Bertindak Tegas, Ini Alasannya
-
Tanggapi Langkah Tarif Trump, Wali Kota Jogja: Kuatkan Produk Lokal!
-
Masa WFA ASN Diperpanjang, Pemkot Jogja Pastikan Tak Ganggu Pelayanan Masyarakat
-
Kurangi Kendaraan Pribadi Saat Arus Balik, Menhub Lepas 22 Bus Pemudik di Giwangan